merdekawin rtp

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Pengusaha Pede El Nino Tak Bikin Produksi Sawit Seret******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) percaya diri atau PD jika fenomena el nino tak akan mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit(CPO) secara signifikan.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pihaknya selalu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan demi mengantisipasi masa kekeringan setiap tahunnya.

Selain itu, Gapki juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kekeringan seperti salah satunya yakni membuat hujan buatan.

Oleh karena itu Eddy tak begitu khawatir soal dampak el nino tahun ini.

Meski demikian, Eddy mengatakan mau meremehkan hal ini. Ia mengatakan sudah memberikan sejumlah instruksi pada para pengusaha sawit seperti meminta anggota Gapki melakukan perawatan sawit dengan benar.

"Contoh pemupukan dilakukan clear sebelum el nino, supaya begitu nanti (el nino) terjadi kita gak bisa memupuk. Jadi pada waktu setelah el nino produksi tidak langsung terjun bebas," jelas Eddy.

Selain itu, ia juga melarang pengusaha melakukan pemangkasan pelepah saat terjadi el nino. Tak hanya itu, Eddy juga meminta pengusaha tak melakukan penyemprotan pupuk.

"Kami tetapkan sosialisasi secara terus menerus dan juga tidak boleh melakukan penyemprotan, itu bahaya," pungkasnya.

kekuatan sihir

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Beli Sandal dan Sepatu di Transmart Full Day Sale Diskonnya Gede******

Buat kamu yang sedang mencari sandal atau sepatu baru, langsung aja beli di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sekarang juga!

Promo ini berlangsung selama satu hari, pada Selasa (22/8) dari mulai toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Lihat Juga : Diskon Furnitur Transmart Full Day Sale sampai 50%+20%, Cek di Sini

• Produk Dr. Kevin special price mulai dari Rp75.000 - Rp159.000.
• Yongki Komaladi special price mulai dari Rp129.900.
• Produk Jackson, diskon hingga 70 persen.
• Produk Jackson Kids, diskon hingga 50 persen.
• Produk Ve special price Rp239.900 dan diskon 70 persen.
• Produk Ernestine special price mulai dari Rp129.000.
• Produk Ando diskon 30 persen plus 10 persen
• Produk Otha special price Rp159.000

Nah supaya bisa klaim diskonnya, jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Allo Pay Later atau Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah untuk menikmati bebas belanja beli sekarang bayar belakangan.

Buka Allo Bank sekarang yuk, tinggal unduh gratis aplikasinya di Google Play Store atau Apps Store. Lalu upgrade akun ke Allo Prime dan mengaktifkan Allo Pay Later.

Kalau kamu belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa datang ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di kantor cabang terdekat di kota kamu.

Kapan lagi kan bisa borong sandal dan sepatu dapat diskon gede-gedean kalau bukan di Transmart Full Day Sale. Yuk, segera merapat ke Transmart terdekat!

Aku bukan Yae Rin

Sebelum Jam Tutup Toko, Yuk Sikat Diskon di Transmart Full Day Sale******

Kamu belum tahu kalau Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja?

Tenang, masih ada beberapa jam lagi nih sebelum toko tutup untuk berburu diskon aneka produk di Transmart hari ini.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Belanja Sekarang Bayar Belakangan

Apa aja diskonnya? Wah ada banyak. Mulai dari bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, fesyen, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik. Semua ada!

Diskonnya juga enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen. Bahkan, ada diskon tambahan sebesar 20 persen kalau bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kalau belum punya, gampang! Langsung aja unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Prosesnya dijamin cepat sehingga bisa langsung dipakai untuk transaksi di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Nah, mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale: Merdeka Belanja berakhir.

Kapan lagi belanja banyak diskon kalau enggak di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja? Apalagi jelang akhir bulan, nih!

Permainan berburu

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Penyerapan Tenaga Kerja Jadi PR Pemerintah yang Belum Tuntas******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan masih banyak pekerjaan rumah 'PR' pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini, salah satunya penyerapantenaga kerja yang lebih besar.

Menurut Aviliani, total investasi yang masuk sampai kuartal II/2023 sebesar Rp349,8 triliun, tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya 464.289 orang. Hal ini dikarenakan investasi yang masuk ke dalam negeri lebih ke sektor teknologi bukan pada karya.

"Kredit investasi tinggi tapi masalahnya banyak pada teknologi atau pada bidang-bidang yang tak menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin PR nya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja itu mulai dipikirkan," ujarnya dalam Diskusi Agustusan Ekonom Perempuan, Senin (21/8).

Peningkatan skill dinilai menjadi modal penting agar pekerja Indonesia bisa bersaing. Karenanya, program yang digagas sejak sebelum pandemi tersebut diharapkan bisa diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata.

"Jadi memang PR pemerintah adalah kebijakan dalam skill atau Kartu Prakerja perlu diperbaiki karena ini ada hubungannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Selain itu, Aviliani juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi global seperti penurunan harga komoditas yang dalam dua tahun terakhir menjadi andalan perekonomian dalam negeri. Di mana jika harga komoditas terus menurun, maka pemerintah harus menyiapkan motor penggerak lain untuk meningkatkan perekonomian, selain konsumsi.

"Intinya, penurunan komoditas mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi harus betul-betul diperhatikan," pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]