kingdomtoto 880Jutaan kata 468228Orang-orang telah membaca serialisasi
《trik melawan mesin slot》
Neraca Dagang RI Masih Tekor dengan Australia, Thailand dan India******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganbarang surplus sebesar US,48 miliar pada Februari 2023. Namun, di tengah kinerja yang positif ini, Indonesia masih mengalami defisit dagang dengan tiga negara.
Berdasarkan data BPS yang dipaparkan pada Rabu (15/3), neraca dagang dalam negeri pada Februari masih tekor dengan Australia, Thailand dan Brasil. Hal ini disebabkan karena impor dari tiga negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspor.
Defisit dagang terbesar dengan Australia mencapai US0,4 juta dikarenakan impor mencapai US$US1,6 juta, sedangkan ekspor hanya US1,2 juta.
Dengan Thailand, Indonesia mengalami defisit US2,1 juta dikarenakan impor mencapai US8,5 juta, sedangkan ekspor hanya US6,4 juta.
Penyumbang defisit terdalam ke Thailand adalah gula dan kembang gula (HS 17) yang minus US7,7 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) minus US,9 juta, serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) minus US,1 juta.
Dengan Brazil, Indonesia mengalami tekor dagang sebesar US8,8 juta. Disebabkan oleh impor yang mencapai US7,4 juta, sedangkan ekspor hanya US8,6 juta.
Penyumbang defisit terbesar ke Brasil adalah ampas dan sisa industri makanan (HS 23) minus US8,8 juta, serelia (HS 10) minus US,6 juta, serta bijih logam, terak, dan abu (HS 26) minus US,4 juta.
Kendati, Indonesia juga mengalami surplus dagang terbesar dengan tiga negara utama. Dengan AS surplus US,32 miliar, dengan India surplus US,08 miliar dan dengan China surplus US9,8 juta.
[Gambas:Video CNN]
Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kendaraan Mudik Lebaran******
Menteri Perhubungan(Menhub) Budi Karya Sumadi menggelar rapat koordinasi di Kantor Jasa Marga KM 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Minggu (19/3).
Rapat tersebut membahas langkah antisipasi lonjakan pergerakan kendaraan roda empat pada masa mudik Lebaran2023 di jalur tol Jakarta ke arah Cikampek, Cipali, sampai ke Semarang. Pergerakan kendaraan diprediksi akan meningkat dibanding masa mudik Lebaran tahun lalu.
"Persiapan kita lakukan sejak dini, sehingga kita bisa lebih siap dan masih punya waktu untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada," kata Budi dalam keterangan tertulis.
Jasa Marga memprediksi, jumlah kendaraan yang akan melintas di empat gerbang tol utama yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip utama, akan lebih tinggi dibanding masa mudik lebaran tahun 2022.
"Diprediksi jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek mencapai 2,2 juta kendaraan atau naik 2,8 persen dan yang masuk Jabodetabek mencapai 2,3 juta kendaraan atau naik 1,4 persen dibandingkan masa mudik Lebaran tahun 2022 tahun lalu," kata Budi.
Budi pun menyatakan akan berkoordinasi intensif dengan Korlantas Polri, Kementeritan PUPR, Badan Pengelolaan Jalan Tol, Jasa Marga, dan unsur lainnya untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti, contra flow, one way,dan pembatasan angkutan barang.
Upaya lain yang dilakukan yaitu, menambah dan meningkatkan fasilitas prasarana jalan seperti, perbaikan dan pelebaran jalan, penambahan rest area,penambahan marka jalan, dan fasilitas jalan lainnya.
Lihat Juga :![]() |
"Kami bekerja kompak sebagai tim dan tengah menyiapkan berbagai hal, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menentukan waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas, yang penerapannya di lapangan akan dilakukan oleh Korlantas Polri," ujar dia.
Budi mengimbau masyarakat pengguna kendaraan pribadi roda empat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik.
Berdasarkan prediksi, peningkatan arus mudik aian terjadi sejak H-3 atau Rabu 19 April 2023 dan akan mencapai puncaknya pada H-1 atau Jumat 21 April 2023.
Sementara untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+2 atau Selasa 25 April 2023 dan masih akan cukup tinggi hingga H+3 atau Rabu 26 April 2023.
"Pilih waktu mudik lebih awal, dan hindari waktu puncak arus mudik dan balik. Sehingga diharapkan, penyebaran pergerakan kendaraan lebih merata dan tidak terjadi suatu puncak lonjakan di satu hari tertentu yang sangat tinggi," katanya.
(yoa/tsa)Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******
Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).
"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.
Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.
"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.
Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.
Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.
Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.
"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.
(rea/rea)Label:situs judi slot online、poin123、rtp slot live jam gacor
Terkait:angka jitu buat hk malam ini、good slot、situs pragmatic tergacor、cara pinjam uang akulaku ke dana、mpo188 slot、adilqq、toss885、pinjaman online dengan bunga rendah、sensa88、trik menang judi slot online
bab terbaru:bunga pinjam uang di kredivo(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).
"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.
Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.
"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.
Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.
Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.
Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.
"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.
(rea/rea)Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).
"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.
Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.
"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.
Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.
Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.
Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.
"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.
(rea/rea)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 21 April, atau tepat sehari sebelum lebaran. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksi terjadi pada 25 April atau H+2 setelah Idulfitri.
"Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," ungkap Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.
Budi memperkirakan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, yakni sebanyak 123,8 juta orang.
Sementara itu, pergerakan pada arus balik diperkirakan masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April. Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat bakal didominasi dari Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang atau 62,5 persen.
Kemenhub juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan pergerakan penumpang yakni penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.
Adapun 5 daerah asal pemudik terbanyak, yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang), Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatra Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).
Kemudian 5 daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi adalah Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Disusul oleh Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).
Selanjutnya, Kemenhub memperkirakan dominasi pemudik ada di moda perjalanan darat, yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).
Survei ini memperhatikan berbagai faktor, antara lain sosiologis, ekonomi, budaya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ada juga unsur perubahan kebijakan dan regulasi terkait penanganan kondisi covid-19 yang semakin membaik.
Hasilnya menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi (renops) penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga (K/L), dan pihak terkait lainnya.
[Gambas:Video CNN]
Mandor Masjid Sheikh Zayed yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utang Rp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa menyadari perbuatan mereka telah menimbulkan kegaduhan.
Mereka akhirnya melunasi utangnya setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," kata mereka dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Waskita Karya pada akhir pekan kemarin.
"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.
Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.
"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.
Lihat Juga :Melihat Gaji Pejabat Setneg yang Dinonaktifkan Usai Istri Pamer Harta |
Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.
"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.
"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.
Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Masyarakat yang ingin menggunakan layanan transportasi ferry dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni jelang Ramadhanperlu memeriksa harga tiket kapal, baik untuk penyeberangan orang maupun kendaraan.
Berikut harga tiket kapal Merak-Bakauheni mobil pribadi 2023. Daftar tarif ini merupakan yang terbaru sejak kenaikan pada 1 Oktober 2022.
Lihat Juga :![]() |
Misalnya, golongan IVA untuk kendaraan penumpang kurang dari 5 meter yang biasa digunakan ketika mudik jelang Ramadhan.
Jika Anda menyeberang dengan mobil pribadi, maka harga tiket yang dikenakan hanya berupa kendaraannya saja. Artinya, tidak dihitung per penumpang seperti tarif penumpang pejalan kaki.
Berikut harga tiket kapal ferry Merak-Bakauheni untuk mobil pribadi 2023.
Lihat Juga :![]() |
Demikian informasi seputar harga tiket kapal Merak-Bakauheni mobil pribadi 2023. Semoga membantu.
(uli/fef)Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi eksporalias eksportir untuk memotong gajiburuh mereka sampai dengan 25 persen.
Izin tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dalam beleid yang diterbitkan Ida pada 7 Maret lalu, izin untuk memotong gaji buruh itu tertuang dalam Pasal 8 ayat 1.
Namun, Ida membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Nah, untuk bisa memotong gaji buruh, dalam beleid itu Ida memberlakukan beberapa syarat.
Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.
Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu;
a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak
Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global.
"Bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《trik melawan mesin slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara menaikkan shopee pinjamHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《trik melawan mesin slot》bab terbaru。