pinjam akulaku tanpa bpjs

Ambisi Berdarah Besi

Sepak Terjang ITRI Taiwan, Mengubah Wajah Industri Lewat Inovasi******

Riset dan pengembangan memegang peranan penting di balik kesuksesan Taiwanmembangun industri, khususnya semikonduktor.

Salah satu lembaga yang berperan adalah Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan. Lembaga yang berdiri sejak 1973 ini menjadi jembatan penghubung antara pemerintah, industri, hingga akademisi.

ITRI memiliki peran penting saat Taiwan berupaya beralih dari perekonomian padat karya menjadi industri yang berbasis teknologi.

"Tahun ini, (ITRI) ulang tahun yang ke-50. Sejak awal, misi kami adalah membantu industri Taiwan untuk mendapatkan bantuan dalam arena persaingan internasional," ujar Senior Vice President (ITRI) Stephen Su dalam program Asia Forward yang tayang pada, Kamis (18/1) lalu.

Su menerangkan lembaga risetnya mempekerjakan lebih dari 6.000 orang dan dibiayai oleh pemerintah serta dunia usaha. Dengan anggaran tahunan sekitar 20 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp9,9 triliun per tahun), riset lembaganya diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"Kami tidak menciptakan semua teknologi ini untuk menghasilkan uang. Jadi bagaimana kalau kita bisa membuat hidup kita lebih baik dan membuat masa depan kita lebih baik," terangnya.

ITRI membuat penelitian jangan pendek, menengah dan panjang. Para penelitinya disebar ke berbagai belahan dunia sebelum akhirnya melakukan transfer keilmuan dan menciptakan nilai tambah.

"Kami pergi ke luar negeri untuk belajar dari pengalaman, dan kemudian dari kelompok orang tersebut," jelasnya.

Per September 2023, ITRI sudah menghasilkan 32.268 hak paten, memberikan layanan industri sebanyak 17.464 dan melakukan transfer teknologi 512 kali per tahun. Pada periode yang sama, perusahaan juga memiliki 163 startup dan lini usaha baru.

Dalam berinovasi, pihaknya memperhatikan titik keseimbangan antara manfaat dengan risikonya. Jangan sampai satu inovasi menguntungkan perusahaan saja tetapi tidak baik bagi kehidupan masyarakat.

Misalnya, teknologi kecerdasan buatan. Di satu sisi membantu kehidupan manusia tetapi juga ada kekhawatiran dapat memangkas lapangan kerja.

SVP Industrial Technology Research Institute (ITRI) Taiwan Stephen Su menerangkan perjalanan panjang ITRI dalam mendukung pengembangan teknologi di Taiwan. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)

"Artinya, semua teknologi ini dapat menggantikan manusia, tetapi satu nilai yang konstan adalah bahwa kita manusia masih perlu hidup," jelasnya.

Peluang Kerja Sama

Su menyadari untuk mengembangkan inovasi teknologi diperlukan talenta-talenta mumpuni. Pada industri semi konduktor, misalnya, ITRI menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa. Hal itu membawa Taiwan masuk ke dalam rantai pasok industri global.

"Kami sebut ini bukan lagi dibuat di Taiwan tetapi dibuat oleh Taiwan. Ada perusahaan Taiwan dan negara lain di Eropa, Amerika dan Jepang. Nah, ketika perusahaan hulu dan hilir bekerja sama, kegilaan Taiwan sebenarnya ada di luar negeri, tetapi kami juga punya nilai-nilai kami sendiri," ujarnya.

Setelah sukses membawa Taiwan menjadi raja semikonduktor dunia, ITRI terus berinovasi. "Diharapkan Taiwan tidak hanya memiliki semikonduktor, kami juga bisa beralih dari konduktor sampai ke penerapannya," ujarnya.

Dipandu oleh Peta Jalan dan Strategi Teknologi 2035, riset dan pengembangan teknologi ITRI berfokus untuk mendukung terciptanya kehidupan pintar, kesehatan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, hingga masyarakat yang memiliki ketahanan.

Dalam mewujudkan itu, ITRI terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Indonesia yang sedang membangun kota pintar di IKN Nusantara.

Saksikan wawancara lengkap CNN Indonesia dengan SVP ITRI Stephen Su dalam program Asia Forward bersama Maggie Calista dalam tayangan berikut:

[Gambas:Youtube]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

3 Perusahaan Media AS Ramai******

Tigaperusahaan media Amerika Serikat (AS) kompak mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawai mereka pada awal 2024 ini.

Terbaru, ada Business Insider yang bakal memangkas 8 persen jumlah pegawai mereka. Namun demikian, perusahaan tak merinci total berapa orang pekerja yang masuk angka 8 persen tersebut.

Kepala Eksekutif Business Insider Barbara Peng dalam sebuah memo kepada pegawai mengatakan media yang berkantor pusat di New York itu perlu memfokuskan kembali prioritas demi keberlangsungan di masa yang akan datang.

Peng mengatakan pekerja yang terkena dampak akan menerima gaji minimal 13 pekan dan asuransi kesehatan.

Business Insider bukan media pertama yang mengumumkan PHK awal tahun ini. Sebelumnya, Los Angeles Times dan Majalah Time juga melakukan hal serupa.

Los Angeles Times secara gamblang mengungkapkan bahwa perusahaan memangkas 100 jurnalis. Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja perusahaan itu pun mogok kerja pada Jumat (19/1) lalu. Serikat pekerja meminta Los Angeles Time untuk menjelaskan berapa target penghematan biaya serta jumlah persis karyawan yang akan dirumahkan. Pasalnya, perusahaan cukup tertutup mengenai informasi tersebut.

Lihat Juga : Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo-Airlangga

Di sisi lain, Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya satu pekan sebelum pengumuman PHK 100 jurnalis tadi.

Menyusul Los Angeles Times, Majalah Times melakukan PHK pada 15 persen karyawan pada Selasa (23/1) lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

"Saya mulai bekerja di Majalah TIME tepat satu tahun yang lalu, dan pagi ini saya diberhentikan bersama 12 jurnalis lainnya," ujar Haley Weiss, reporter kesehatan dan sains TIME dalam sebuah postingan di X.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

KAI Evakuasi Penumpang Korban Tabrakan Kereta di Cicalengka******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) saat ini tengah mengevakuasi para penumpang yang menjadi korban tabrakan KeretaApi (KKA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.

"KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di 2 KA yang mengalami musibah tersebut," kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (5/1) ini.

Tabrakan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya terjadi di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.

"Jalur rel antara Haurpugur - Cicalengka untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kecelakaan tersebut," kata Agus.

Agus mengatakan selain mengevakuasi penumpang, KAI juga melakukan upaya evakuasi 2 rangkaian kereta api dan memperbaiki jalur rel yang mengalami kerusakan.

"Bagi perjalanan KA-KA yang akan melintas di wilayah Haurpugur - Cicalengka, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain," katanya.

Ia mengatakan KAI juga akan melakukan investigasi bersama KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan

Mahfud Pamer Sukses Bereskan Polemik 15 Tahun GKI Yasmin di Bogor******

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memamerkan peran dirinya sebagai Menko Polhukam yang berhasil meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor usai berpolemik selama 15 tahun.

"Saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 ada sengketa tentang Gereja Yasmin di Bogor, tidak selesai-selesai berapa kali ganti presiden," kata Mahfud dalam konser lilin putih di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1) malam.

Mahfud mengatakan polemik pembangunan GKI Yasmin tak terselesaikan meski beberapa ganti pemimpin. Ia sebagai Menko Polhukam kemudian berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya terkait hal tersebut.

"Dan pada bulan April 2023 setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah, di bawah perlindungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.

"Semua itu saya dedikasikan, dan harus kita dedikasikan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia," sambungnya.

Pemerintah meresmikan GKI Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin pada 9 April 2023 lalu. Peresmian gereja ini telah diperjuangkan jemaat melalui proses panjang selama 15 tahun terakhir.

Pada 19 Juli 2006, pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB dengan Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama GKI Pengadilan (Yasmin).

Namun, lima tahun kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011, Pemkot Bogor menarik izin tersebut lewat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011. Pencabutan itu diambil dengan dalih penolakan dari warga sekitar. Warga menuding salah satu syarat pendirian GKI Yasmin telah dipalsukan.

Keputusan itu sekaligus menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.

Lalu, pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Tawaran itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

dewa serigala liar

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Perbaikan kartu terbaik

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal