lokasi4d

Han Feng Su Yingxue

Kadin Bantah Ancaman PHK Industri Tekstil Terjadi karena Pindah Pabrik******

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan sampai saat ini belum ada anggotanya yang merelokasi pabrikmereka karena mencari upahyang lebih rendah.

"Belum ada (relokasi)," ujar Adi singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/11).

Menurutnya, PHK justru terjadi karena permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit juga menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang.

Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya, Rabu (26/10).

[Gambas:Video CNN]

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga ancaman PHK yang terjadi di industri padat karya terjadi karena relokasi pabrik.

Dugaan ia dasarkan pada kinerja ekspor industri tekstil belakangan ini. Menurutnya, kinerja ekspor padat karya seperti tekstil masih cukup bagus.

Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga September 2022, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan tumbuh 19,4 persen. Kemudian, ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen.

"(Makanya) Akan kita perhatikan lebih detail fenomena relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Dua bintang besar

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Wamen BUMN Kejar Tol Trans Sumatera Tahap 1 dan 2 Kelar Akhir 2024******

Kementerian BUMN menargetkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2 rampung pada akhir 2024.

"Kami mengharapkan pada akhir 2024 nanti, kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 di mana Tol Trans Sumatera akan menghubungkan dari Bakauheni sampai dengan Jambi," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan beberapa ruas tambahan itu mencakup utara Aceh sampai dengan Langsa dan beberapa ruas sayap seperti Bengkulu dan Padang.

Ia merinci PMN tersebut untuk pembangunan ruas-ruas Tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai Rp1,13 triliun, ruas Simpang Indralaya - Prabumulih Rp2,3 triliun, Kisaran - Indrapura Rp1,1 triliun, Taba Penanjung - Bengkulu Rp97 miliar, dan Sigli - Banda Aceh sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi itu kesepakatan bersama-sama pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR, Presiden RI dan Menteri Keuangan bahwa kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 Jalan Tol Trans Sumatera, dengan harapan nanti di pemerintahan berikutnya untuk tahap 3 dan 4 bisa dilanjutkan dalam rangka menyelesaikan seluruh ruas Tol Trans Sumatera," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan ruas JTTS tahap I memiliki panjang 1.064 km. Saat ini ruas yang operasional sepanjang 549 Km dan konstruksi sepanjang 515 Km.

Pada 2022, perusahaan menargetkan ruas JTTS yang beroperasi bisa tambah 77,26 km.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

OJK Sebut Dana Terhimpun di Pasar Modal Capai Rp109 T per Oktober 2022******

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan himpunan dana di pasar modal mencapai Rp190,9 triliun hingga 25 Oktober 2022.

"Himpunan pasar modal 25 Oktober 2022 mencapai RP190,9 triliun dengan tambahan 48 emiten," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11).

Mahendra mengklaim pasar saham sendiri tetap membukukan kinerja positif. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 7,09 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2022.

Penguatan IHSG ditopang oleh net buy non residentsebesar Rp77,22 triliun sepanjang tahun ini. Angka ini, kata Mahendra, cukup tinggi mengingat kondisi pasar global sedang tidak pasti.

Meski begitu, ia mengingatkan tekanan saham global sudah berdampak pada pasar saham domestik.

"Ini tercermin dari penguatan terbatas pasar saham domestik hanya 0,1 persen pada Oktober, sampai 25 Oktober lalu," imbuh Mahendra.

Secara terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 2,3 investor baru sepanjang 2022. Sehingga total per 11 Oktober sudah ada 9,8 juta Single Investor Identification (SID).

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan dari total investor yang tercatat di BEI, sebanyak 4,3 juta merupakan investor saham.

"Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah, sampai dengan minggu lalu jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI juga meningkat menjadi 810 perusahaan tercatat dengan penambahan baru sebanyak 44 perusahaan" ujarnya di pembukaan Capital Market Summit & Expo, Kamis (13/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

Daftar Negara dengan Inflasi 'Selangit' per Oktober 2022******

Inflasi tahunan Turkikembali terbang menjadi 85,51 persen pada Oktober 2022. Angka ini adalah rekor tertinggi sejak 1997 silam.

Faktanya, lonjakan inflasi tak hanya dialami oleh Turki. Beberapa negara juga mengalami era inflasi tinggi, seperti Sri Lanka yang pada Oktober juga tembus 66 persen.

Inflasi memang saat ini menjadi musuh bersama banyak negara. Perang Rusia-Ukraina membuat kenaikan berbagai harga, baik pangan maupun energi, sehingga lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Turki

Inflasi Turki pada Oktober tercatat sebesar 85,51 persen atau tertinggi sejak 1997 lalu. Inflasi tersebut naik dibandingkan September yang terealisasi 83,45 persen.

Kenaikan inflasi Turki memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Inflasi Turki yang pada umumnya di kisaran 20 persen naik jadi 21,31 persen pada September 2021. Kemudian, pada Desember 2021 naik lagi menjadi 36,08 persen.

Sejak akhir tahun lalu, inflasi Turki terus merangkak hingga saat ini lebih dari 80 persen.

Kenaikan inflasi ini dikarenakan negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan ini tidak memberikan subsidi di tengah lonjakan harga energi. Selain itu, bank sentral negara justru memilih menaikkan suku bunga yang berdampak pada anjloknya mata uang lira.

Sri Lanka

Sri Lanka mencatat inflasi sebesar 66 persen pada Oktober 2022. Meski turun dibandingkan bulan lalu yang sebesar 69,8 persen, tapi masih tetap tinggi.

Berdasarkan tradingeconomic, inflasi bulan lalu ini ditopang oleh kenaikan harga makanan 85,6 persen, dan barang-barang non makanan 56,3 persen.

Untuk non makanan, kontribusi tertinggi ke inflasi berasal dari biaya transportasi, perumahan, restoran dan hotel.

Pasalnya, inflasi Sri Lanka normalnya ada di kisaran 3-5 persen. Namun, sejak Oktober 2021 tembus 7,6 persen dan sampai saat ini tembus puluhan persen.

Zimbabwe

Inflasi Zimbabwe tercatat sebesar 269 persen pada Oktober 2022 ini. Realisasi tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 280 persen.

Namun, hal tersebut tak mengherankan karena inflasi Zimbabwe pernah tercatat lebih tinggi lagi. Pada Juli 2020, inflasinya bahkan pernah tembus 837,53 persen.

Sebelumnya, untuk meredam inflasi tinggi ini, pemerintah Zimbabwe berencana untuk menerbitkan koin emas sebagai alat pembayaran. Namun, sampai saat ini belum ada kabar mengenai rencana tersebut.

Argentina

Argentina juga salah satu negara yang mengalami lonjakan inflasi. Pada Oktober ini, Argentina belum merilis data inflasinya, tapi data terakhir September lalu tercatat 83 persen atau naik dari Agustus sebesar 78,5 persen.

Inflasi Argentina memang terus mengalami lonjakan sejak dua tahun lalu. Pada akhir 2020 inflasinya tercatat 35 persen, namun sejak masuk 2021 terus terkerek hingga mencapai 83 persen.

Tahun ini, inflasi Argentina bahkan diprediksi bisa tembus 100 persen. Tercermin dari kondisi negara itu, di mana banyak warganya yang mencari pendapatan tambahan dengan menjadi pemulung.

Lebanon

Inflasi Lebanon juga tercatat tinggi sebesar 162 persen pada September 2022. Inflasinya naik dibandingkan dengan Agustus yang sebesar 161,89 persen, tetapi turun dari Juli yang sebesar 168,45 persen.

Lonjakan inflasi tersebut didorong oleh naiknya sejumlah harga sejumlah komponen, seperti makanan dan minuman sebesar 198,11 persen, rumah dan peralatan 99,89 persen, dan biaya transportasi sebesar 294,85 persen.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Jokowi Wajibkan Industri Serap Garam Petani Paling Lambat 2024******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.

Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.

Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]