link slot minimal deposit 5000

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Syarat Presiden Ikut Kampanye, KPU: Ajukan Cuti ke Diri Sendiri******

SOLO —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menjelaskan jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka sesuai aturan undang-udang, dia harus mengajukan cuti. Menariknya, cuti itu diajukan kepada dirinya sendiri selaku presiden.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Hasyim dalam kesempatan yang sama menjelaskan, hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib mengambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara. 

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menolak menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu menjadi bias jika presiden ikut terlibat dalam kampanye pemilu 2024.

“Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang dalam undang-undang seperti apa. Beliau kan menyampaikan pasal dalam undang-undang, kan enggak masalah, wongmenyampaikan pasal dalam undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan kampanye itu,” kata Ketua KPU RI.

Pria sebelah suka menggoda orang

Untuk Kali Pertama Plt. Rektor UNS Solo Chatarina Lepas 900 Wisudawan******

SOLO —Untuk kali pertama Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Chatarina Muliana, melepas 900 lulusan dalam prosesi wisuda di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram kampus setempat, Sabtu (27/1//2024).

Chatarina mengatakan proses wisuda dengan memindahkan tali kuncir topi toga dari kiri ke kanan merupakan simbol yang memiliki arti yang menggambarkan kualitas lulusan.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“Memindahkan tali kuncir itu menandakan bahwa jika semasa kuliah lebih banyak menggunakan otak kiri atau hardskill, maka setelah kalian lulus diharapkan akan lebih banyak menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan imajinasi, inovasi, kreativitas, hingga softskilllainnya,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu.

Menurutnya, kemampuan tersebut diyakini dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan segar, yang akan mendukung kemampuan bersaing dan kesuksesan karier di masa depan. 

“Nilai IPK [indeks prestasi kumulatif] yang tinggi, prestasi cumlaudeyang kalian raih  sekadar pintu masuk untuk meraih pekerjaan yang lebih layak. Tetapi nilai-nilai karakter yang kalian miliki yang ada pada diri kalian merupakan kunci kesuksesan karier dan hidup saudara,” kata dia.

Chatarina menjabat sebagai Plt. Rektor UNS setelah rektor sebelumnya, Jamal Wiwoho, mengundurkan diri pada 16 Januari 2024 lalu. Sebelumnya, Chatarina adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi [Kemendikbudristek].

Keputusan Chatarina Muliana menjadi Plt Rektor UNS Solo berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nadiem Makarim bernomor 2055/M/06/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

Chatarina bakal merangkap jabatan sebagai Plt. Rektor UNS Solo sampai rektor definitif sudah terpilih melalui mekanisme pemilihan rektor yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Saat ini proses pemilihan anggota MWA masih berjalan.

Latar belakang pendidikan Chatarina sendiri adalah seorang doktor di bidang hukum. Berdasarkan data Kemendikbudristek, dia pernah kuliah S1 Hukum di Universitas Brawijaya (1995), S1 Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1997), S2 Hukum di Universitas Padjadjaran (1997), dan S3 Hukum di Universitas Airlangga (2019).

Dia juga pernah berkarier di bidang hukum sebagai jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2005 sampai 2011. Lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan, Biro Hukum KPK (2011-2023) dan Kepala Biro Hukum KPK (2013-2015). Dia juga sempat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi pada 2015.

Dia kemudian hijrah ke bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi pada 2015 sampai 2020. Kemudian pada 2020 dia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan merangkap Plt. Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi. Kini dia juga merangkap Plt. Rektor UNS Solo.

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Viral Ban Mobil Presiden Jokowi Bocor saat di Jawa Tengah, Ternyata Begini******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan ban mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengalami kerusakan atau bocor saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, layaknya narasi dalam video yang viral di media sosial.

“Saya sudah cek ke Setpres dan Setmil bahwa peristiwa yang terekam di video itu bukan sedang ganti ban mobil Kepresidenan yang disebutkan bocor,” kata Ari dalam pesan singkat di Jakarta, Kamis (25/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Ari mengatakan yang terjadi adalah anggota Paspampres sedang melakukan loadingatau pengemasan kaos ke mobil melalui pintu sopir dengan posisi berjongkok karena Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat itu berada di dalam mobil.

Sementara Presiden Jokowi memang sedang turun dari kendaraan berjalan kaki untuk mengukur lebar jalan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di sepanjang rute Sragen (Gemolong)-Grobogan-Blora.

Sebelumnya, viral di media sosial video Presiden berjalan kaki saat kunjungan kerja di daerah Jawa Tengah, dengan kondisi mobil Presiden berhenti di pinggir jalan dan Paspampres tampak berjongkok di sebelah ban kendaraan.

Video itu memuat narasi dugaan kendaraan Presiden mengalami ban bocor.

Namun jika dilihat lebih teliti memang tampak Paspampres sedang melakukan loadingatau mengemas kaos yang akan dibagikan kepada masyarakat, saat Presiden sedang meninjau jalan daerah.

Bayangan Konoha

Airlangga Sebut Presiden Tak Perlu Cuti saat Kampanye******

SOLO —Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebutkan presiden itu tidak perlu mengajukan cuti apabila ingin berkampanye.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Presiden itu adalah kepala negara. Maka, kepala negara itu tidak ada cutinya,” kata dia saat diwawancarai di Palembang, Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, setiap warga itu memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu partai politik (parpol) bukan sesuatu yang baru.

“Presiden Soekarno dari PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Pak Habibie yang juga Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat. Maka, hal ini sesuatu yang lumrah dan ini suatu hak politik, termasuk presiden,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

Airlangga mengatakan pihaknya memasang target 55% Sumatra bagian selatan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pada Pilpres 2024 di

“Kami memasang target meraih suara di atas 55% di Sumatra bagian selatan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga, kami meminta ketua di daerah ini terus bergerak untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada 2024,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengajukan cuti jika ingin ikut berkampanye pada Pemilu 2024. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka izin cuti diajukan Jokowi sebagai presiden kepada dirinya sendiri.

Tian Xing Zhan Ji

APN Surakarta Wisuda 85 Taruna, Sebagian Sudah Diterima Kerja******

SOLO —Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta menggelar prosesi wisuda ke-XVII di  Hotel Adhiwangsa Solo, Sabtu (27/1/2024). Dalam wisuda itu APN Surakarta meluluskan 85 taruna yang terdiri atas 67 taruna dari Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhanan dan 18 taruna dari Program Studi Manajemen Logistik.

Direktur APN Surakarta, Hardi, mengatakan para taruna secara khusus disiapkan untuk menjawab tantangan dunia maritim Indonesia. Dia mengatakan ada banyak tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jasa transportasi laut dan pengelolaan pelabuhan saat ini.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

“Jumlah SDM yang menguasai teknologi kelautan sangat sedikit, fasilitas pelabuhan di pedalaman terbatas,  pelabuhan pengumpul sedikit hanya berjumlah 189, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pulau yang ada di indonesia. Di sisi lain, belum terpadunya instansi pelayan dalam pengelolaan pelabuhan,” kata dia membeberkan sejumlah tantangan tersebut dalam sambutannya.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, APN Surakarta mendidik para taruna dengan berbagai cara. Seperti meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut ke S3, mengikuti pelatihan, dan melakukan studi banding ke instansi pelayaran baik negeri maupun swasta.   

“Selain itu kami mendatangkan praktisi untuk mengajar para taruna dan taruni. Praktisi yang diundang adalah orang orang yang tahu persis tentang bagaimana cara mengelola pelabuhan,” kata dia.

APN Surakarta juga telah bekerja sama dengan perguruan tinggi baik dari dalam dan luar negeri seperti Thailand, Vietnam, China, dan Malaysia.  

“Kerja sama dengan Malaysia misalnya mendatangkan dosen untuk memberikan materi pelajaran di APN Surakarta dan begitu sebaliknya. Pada tahun ajaran 2023/2024, APN Surakarta juga mengirim taruna untuk belajar di Malaysia,” kata Hardi.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan 20 instansi pelayaran Indonesia seperti BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten, PT ASDP Indonesia Ferry Merak Banten, Krakatau Bandar Samudera Banten, PT Indah Kiat Merak Banten,  PT Pratama Galuh Perkasa Cilegon Banten, dan lainnya.

Kerja sama tersebut dimaksudkan agar penyaluran kerja para taruna lebih mudah. Hardi mengatakan 20% taruna yang diwisuda kali ini sudah bekerja. Hal ini lantaran adanya program praktek kerja selama satu semester di instansi pelayaran.

“Pada saat praktek kerja selama satu semester biasanya juga sudah ada penawaran untuk bekerja di instansi tersebut,” kata dia.

Taruna asal Ternate, Maluku Utara, Risma Gani, mengaku sedang menjalani proses masuk kerja di PT. Pelindo Ternate. Dia sempat praktik atau magang di perusahaan tersebut sebelum akhirnya dipanggil untuk wawancara kerja. 

Ambisi Berdarah Besi

PBB: Ada yang Jelas Salah Dalam Operasi Militer Israel di Jalur Gaza Palestina******

NEW YORK —  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa jumlah warga sipil yang terbunuh di Jalur Gaza menunjukkan bahwa ada sesuatu yang “jelas salah” dalam operasi militer Israel terhadap militan Hamas Palestina. 

Melansir CNA via Bisnis.com, Kamis 99/11/2023), Israel telah berjanji untuk memusnahkan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, setelah militan tersebut membunuh 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang dalam serangan 7 Oktober. 

Promosi Kisah BRInita di Jayapura, Jadikan Urban Farming sebagai Gaya Baru Bertani

Israel telah menyerang Gaza – daerah kantong berpenduduk 2,3 juta orang – dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan invasi darat. 

“Ada pelanggaran yang dilakukan Hamas ketika mereka memiliki perisai manusia. Namun ketika kita melihat jumlah warga sipil yang terbunuh dalam operasi militer, ada sesuatu yang jelas salah,” kata Guterres pada konferensi Reuters NEXT. 

Para pejabat Palestina mengatakan 10.569 orang kini telah terbunuh di Gaza, 40 persen di antaranya adalah anak-anak. 

“Penting juga untuk membuat Israel memahami bahwa bertentangan dengan kepentingan Israel jika setiap hari melihat gambaran buruk tentang kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina,” kata Guterres. Itu tidak membantu Israel dalam kaitannya dengan opini publik global, tambahnya. 

Meski mengutuk keras serangan Hamas terhadap Israel, Guterres mengatakan bahwa “kita perlu membedakannya – Hamas adalah satu hal, rakyat Palestina adalah hal lain”. 

“Jika kita tidak membuat perbedaan, saya pikir kemanusiaan itu sendiri yang akan kehilangan maknanya,” kata Guterres. 

Dia membandingkan jumlah anak-anak yang terbunuh di Gaza dengan jumlah korban konflik di seluruh dunia yang ia laporkan setiap tahun kepada Dewan Keamanan PBB. 

Pada Senin (6/11/2023), dia mengatakan Gaza menjadi “kuburan bagi anak-anak”. 

“Setiap tahun, jumlah tertinggi pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh salah satu aktor dalam seluruh konflik yang kita saksikan mencapai ratusan,” kata Guterres. 

“Dalam beberapa hari ini kita melihat ribuan anak-anak terbunuh di Gaza, yang berarti ada sesuatu yang salah dalam cara operasi militer yang dilakukan,” tambahnya. 

Laporan PBB mengenai anak-anak dan konflik bersenjata memuat daftar yang dimaksudkan untuk mempermalukan pihak-pihak yang berkonflik dengan harapan mendorong mereka untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak. 

Hal ini telah lama menjadi kontroversi, dan para diplomat mengatakan Israel memberikan tekanan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk tidak masuk dalam daftar tersebut. 

Pada Juni, Guterres menambahkan angkatan bersenjata Rusia masuk ke dalam daftar pelaku pelanggaran setelah PBB memverifikasi bahwa mereka membunuh 136 anak-anak di Ukraina pada 2022. 

Laporan berikutnya akan dirilis pada pertengahan 2024. Bencana Besar Guterres menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai “bencana besar”.  

Dia telah mendorong gencatan senjata kemanusiaan untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza. Dia juga mengatakan 92 orang yang bekerja dengan Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) telah terbunuh. 

“Sangat penting – sangat penting – untuk memiliki aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza yang sesuai dengan kebutuhan dramatis yang dihadapi masyarakat,” tukasnya. 

PBB telah berupaya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam 18 hari terakhir hanya 630 truk yang bisa masuk melalui perbatasan Rafah dari Mesir. 

PBB juga ingin dapat menggunakan penyeberangan perbatasan Kerem Shalom, yang dikendalikan oleh Israel. 

“Kami sedang melakukan negosiasi intensif dengan Israel, Amerika Serikat, dan Mesir, untuk memastikan bahwa kami memiliki bantuan kemanusiaan yang efektif ke Gaza,” kata Guterres. 

Mengenai apa yang terjadi di Gaza setelah pertempuran berakhir, Guterres menguraikan apa yang dia gambarkan sebagai “skenario terbaik” – bahwa “mudah-mudahan Otoritas Palestina yang bangkit kembali” dapat mengambil alih kendali politik. 

Dia pun mengakui bahwa harus ada masa transisi yang dinegosiasikan dengan Palestina dan Israel, dan terlalu dini untuk membicarakan kemungkinan pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB di masa depan, dan mengatakan bahwa langkah tersebut belum dibahas di badan dunia tersebut. 

“Beberapa entitas dapat berperan. PBB dapat berperan. Beberapa negara yang relevan di kawasan ini dapat berperan. Amerika Serikat dapat berperan,” kata Guterres, seraya menambahkan bahwa hal ini harus menjadi titik awal untuk “negosiasi serius untuk solusi dua negara” dengan negara Palestina yang berdiri berdampingan dengan Israel.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PBB: Ada yang Jelas Salah Dalam Operasi Militer Israel di Jalur Gaza”