cmbet

Dewa Koki Tertinggi

Alasan Unilever PHK Massal 7.500 Karyawan******

Unilever bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawan.

Dilansir dari Reuters, kebijakan itu dilakukan demi memangkas biaya operasional. Pemangkasan biaya operasional tersebut dilakukan di tengah rencana mereka memisahkan unit bisnis es krimnya.

Saat ini, perusahaan merupakan rumah produksi bagi sejumlah merek es krim terkenal seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

"Bisnis es krim ini dalam proses pindah ke kantor pusat terpisah di Amsterdam," kata mereka.

Namun CEO Unilever Hein Schumacher mengatakan pihaknya terbuka mengenai pilihan tempat perusahaan mencatatkan sahamnya.

Sementara itu, investor menyambut baik rencana tersebut. Sambutan positif itu tercermin dari lonjakan harga saham Unilever hingga 6 persen usai pengumuman itu dibuat.

Rencana tersebut juga disambut baik oleh aktivis investor dan anggota dewan dana Nelson Peltz dan oleh pemegang saham Unilever Aviva.

Bisnis es krim Unilever menyumbang sekitar 16 persen dari total penjualan global mereka. Bahkan, di beberapa negara, penjualan es krim menyumbang sepertiga atau 40 persen penjualan mereka.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Daging Rendang hingga Shabu Diskon 20% di Transmart Full Day Sale******

Aneka daging sapi segar diskon 20 persen di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (24/3). Mulai dari daging rendang, shabu, hingga sukiyaki, semuanya diskon!

Khusus untuk pembelian daging shabu di Pontianak, harga per 100 gram mulai Rp33 ribuan aja, dari harga normal Rp41 ribu.

Lihat Juga : Belanja Hemat Kebutuhan Ramadan di Transmart Full Day Sale Hari Ini

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kalau penasaran sama aneka daging segar yang diskon, intip daftar harga dagingnya di masing-masing wilayah berikut ini ya.

• Daging rendang, harga normal Rp138.500 per kg, harga diskon Rp110.800 per kg. Harga berlaku di Banjarmasin.
• Daging shabu 500gr, harga normal Rp99.500 per pack, harga sale Rp79.600 per pack. Harga berlaku di Jawa Tengah.
• Daging shabu 500gr, harga normal Rp99.000 per pack, harga diskon Rp79.200 per pack. Harga berlaku di Jabodetabek.
• Beef slice 500gr harga normal Rp79.900 per pack, harga sale Rp63.920 per pack. Harga berlaku di Jawa Timur.
• Beef sukiyaki, harga normal Rp199.000 per kilogram, harga sale Rp159.200 per kilogram. Harga berlaku di Padang.
• Prime slide shabu short plate, harga normal Rp220.000 per kilogram, harga sale Rp176.000 per kilogram. Harga berlaku di Denpasar.
• Beef shabu pack 500 gram, harga normal Rp105.000 per 100 kilogram pack, harga sale jadi Rp84.000 per 100 kilogram pack. Harga berlaku di Karawang.
• Daging shabu 250 kilogram, harga normal Rp41.900, harga diskon Rp33.520. Harga berlaku di Pontianak.
• Daging shabu pack 500 gram, harga normal Rp79.200, harga sale Rp79.200. Harga berlaku di Bandung.
• Daging sukiyaki, harga normal Rp168.900 per 100 kilogram, harga sale Rp135.120 per 100 kilogram.
• Daging prime sukiyaki, harga normal Rp309.000, harga sale Rp247.200 per kilogram. Harga ini berlaku di Balikpapan.
• Beef slice 500 gr, harga normal 89.900, harga sale Rp71.920 per pack. Harga berlaku di Palembang dan Jambi.
• Daging rendang special, harga normal Rp140.000, harga sale Rp112.000 per kilogram. Harga berlaku di Lampung.
• Beef slice 500 gr, harga normal Rp85.900, harga sale Rp68.720 per pack. Harga berlaku di Pangkal Pinang.
• Daging shabu pack 500 gr, harga normal Rp95.900, harga sale Rp76.720 per pack. Harga berlaku di Palu.
• Beef shabu, harga normal Rp214.500, harga sale Rp171.600 per pack. Harga berlaku di Medan.
• Shabu impor 250 gr, harga normal Rp65.000, harga sale Rp52.000 per pack. Harga berlaku di Pekanbaru.
• Beef Sirlon, harga normal Rp145.000, harga sale Rp116.000 per kilogram. Harga berlaku di Mataram.
• Daging prime sukiyaki, harga normal Rp193.900, harga sale Rp155.120 per kilogram. Harga berlaku di Jawa Tengah.
• Daging sukiyaki, harga normal Rp180.900, harga sale Rp144.720 per kilogram. Harga berlaku di Jawa Tengah.

Jangan sampai lewatkan promo ini, segera kunjungi Transmart terdekat dan borong daging segarnya!

Hukum pacaran

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

Alasan Pemerintah Tetapkan PIK dan BSD Jadi PSN******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan alasan Pantai Indah Kapuk2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Misalnya rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu.

Zaki mengatakan meski berstatus PSN, pengembangan PIK 2 dan BSD nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Status PSN, sambungnya, hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait.

"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.

Kawasan BSD, katanya, akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).

Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.

Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

[Gambas:Video CNN]