bank oke indonesia pinjaman online

Mulai penjara bawah tanah

PTDI Buka Suara soal Cicil Gaji Karyawan******

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) merespons bocornya surat edaran perusahaan tentang pembayarangaji karyawan bulan November yang dicicil.

Manajemen menyatakan menunggak pembayaran gaji lantaran adanya pembayaran klien yang memerlukan waktu.

"Hal tersebut dikarenakan adanya proses pembayaran dari beberapa customer yang masih memerlukan waktu, walaupun kontrak telah ditandatangani dan efektif," kata Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald dalam keterangan resmi, dikutip Detik, Senin (18/12).

Kemudian, contoh lain adalah kontrak modernisasi C130 TNI AU dan pengadaan CN235 TNI AL yang telah ditandatangani. Saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak dan ditargetkan pembayaran dapat diterima dari pemerintah Indonesia pada Desember 2023-Januari 2024.

"PTDI juga mengusahakan pendapatan dari optimalisasi aset nonproduktif seperti inventory lama yang tidak dapat dimanfaatkan untuk program berjalan," katanya.

Sebelumnya, beredar surat bernomor SE/028/030.02/KU 0000/PTD/12/2023 tentang Kekurangan Pembayaran Gaji Bulan November 2023. Substansi surat internal itu tentang penjualan persediaan material tidak terpakai (dead stock) dan penerimaan uang muka dari customer yang dialokasikan/digunakan sebagai sumber pembayaran gaji sampai dengan saat ini masih berproses.

Akibatnya, pada 15 Desember yang direncanakan untuk pelunasan gaji bulan November 2023, terpaksa baru dapat dibayarkan maksimal Rp1 juta untuk masing-masing karyawan.

"Kekurangan pembayaran gaji bulan November 2023 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023," bunyi surat tersebut.

Pihak manajemen juga meminta maaf kepada karyawan untuk keterlambatan pelunasan tersebut.

Surat itu dikeluarkan di Bandung, tertanggal 15 Desember 2023. Surat itu diteken Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM Wildan Arief.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

Tsamara Amany Bantah Erick Terlibat Kampanye Capres******

Staf khusus Menteri BUMNTsamara Amany Alatas menegaskanErick Thohir tidak akan terlibat dalam kampanye calon presiden (capres) manapun.

Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi kabar yang beredar di media sosial bahwa Erick akan hadir dalam kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Enggak, enggak ada. Tidak ada kampanye. Pak Erick tidak hadir di dalam kampanye apalagi yang berkaitan di hari kerja. Tidak ada kampanye," katanya di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (18/12).

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penyertaan modal negara (PMN) Rp28,88 triliun kepada PT Hutama Karya untuk mempercepat proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Kucuran duit negara itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 12 Desember 2023 lalu.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp28.884.000.000.000 (Rp28,88 triliun)," tulis Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, dikutip Jumat (15/12).

"Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Hutama Karya (persero) dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan yang bersumber dari APBN 2023," tulis poin pertimbangan dalam beleid tersebut.

Di lain sisi, Tol Trans Sumaetra baru-baru ini mendapat kritik dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia terang-terangan menyindir JTTS saat berkampanye di Lampung.

Menurutnya, lebih baik menghadirkan fasilitas transportasi umum kereta double track ketimbang jalan tol.

Anies menganalogikan kereta api sebagai kendaraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain hemat biaya, kereta api juga dapat membuat para penggunanya saling berbagi ruang.

"Naik kereta api, kita bisa belajar berbagi ruang. Di dalam kereta api, yang kaya dan miskin duduk setara bersama," kata Anies saat dialog kebangsaan di Universitas Malahayati di Kota Bandar Lampung, Kamis (7/12).

"Tanpa disadari, pembangunan jalan tol membuat terseleksi pemakainya. Kalau kereta api itu, adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan sehingga siapa saja bisa menggunakan kereta api," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Otorita Klaim Ekosistem Nusantara Rusak Sebelum Ditetapkan Jadi IKN******

Otorita IKN menyebut sebagian besarekosistemdi IKN Nusantara sudahrusak, bahkan sebelum ditetapkan menjadi calon ibu kota baru Indonesia.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan pihaknya punya pekerjaan rumah (PR) yang berat memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati (kehati) yang terancam tersebut.

"Dalam situasi ekosistem yang ada di IKN, yang kita ketahui bahwa sebagian besar itu telah mengalami kerusakan, bahkan sebelum ditetapkannya IKN. Diperlukan upaya-upaya ekstra untuk melindungi kehati dengan melakukan pemulihan pada ekosistem yang ada," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan ada 3.889 spesies yang masuk dalam daftar kehati di IKN. Bahkan, beberapa di antaranya masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Daftar merah tersebut berarti yang terancam punah. Ada 36 jenis mamalia, 39 burung, 89 ikan, 12 herpetofauna, 2 serangga, 180 invertebrata laut, 81 tumbuhan, dan 1 jamur.

Oleh karena itu, OIKN bekerja sama dengan mitra terkait untuk mendeteksi keberadaan flora dan fauna di calon ibu kota baru tersebut. Salah satu yang disorot Pungky dan tim adalah keberadaan pesut di sekitar wilayah IKN.

"Khusus di perairan, kami dibantu Yayasan RASI melakukan survei di Teluk Balikpapan dan Muara Jawa dengan hasil perjumpaan 13 pesut atau irrawaddy dolphins dan dua kali lumba-lumba. Memang terjadi penurunan kerapatan populasi pesut, diduga, masih dalam pengamatan lebih lanjut," tutur Pungky.

Pungky menyebut proses penyusunan rencana induk pengelolaan kehati di IKN sudah disusun sejak Juli 2023, setelah beberapa proses penyesuaian. Ia berharap hasil finalnya bisa diintegrasikan dalam rencana pembangunan IKN Nusantara mulai awal 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Eks Bos TransJakarta Respons soal Klaim Pengguna Kendaraan Umum Anies******

Eks bos TransJakarta ikut bersuara usai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim ada kenaikan pengguna kendaraan umum di DKI Jakarta menjadi 1 juta orang per hari pada masa jabatannya.

Direktur Utama PT TransJakarta 2018-2020 Agung Wicaksono mengamini pembenahan transportasi umum yang dilakukannya berjalan seiring dengan pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kala itu, Anies menjadi orang nomor satu di DKI pada 2017-2022.

"Saya waktu di TransJakarta (menjadi dirut), waktu itu kebetulan gubernurnya sudah Pak Anies. Juga dengan mandat dari beliau kita lakukan solusi di TransJakarta waktu itu jumlah penumpang meningkat menjadi 1 juta (per hari), beberapa hari setelah saya selesai di sana," jelas Agung dalam Virtual Zoom bersama CNNIndonesia.com,Rabu (13/12).

Oleh karena itu, eks bos TransJakarta itu sepakat bahwa masalah yang masih tersisa di Jakarta harus dibereskan. Kendati, Agung yang kini menjabat sebagai deputi bidang pendanaan dan investasi Otorita IKN tak sepakat bila pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dibenturkan dengan penanganan masalah Jakarta.

Menurutnya, penanganan masalah, termasuk urusan transportasi umum bakal tetap berjalan meski ibu kota akhirnya pindah. Agung berpendapat Jakarta yang rencananya akan menjadi daerah khusus setelah ibu kota pindah ke IKN harus tetap berbenah.

"Kalau dibilang jangan tinggalkan Jakarta, justru itu, saya setuju. Masalah Jakarta harus diatasi, ini bukan berarti kita pindah ke IKN masalah Jakarta gak diatasi kok. Kan Pemerintah Jakarta masih ada, nanti menjadi daerah khusus rencananya, sedang digodok rancangan undang-undang (RUU)-nya," jelas Agung.

"Masalah di Jakarta tetap perlu ditangani, dilanjutkan apa yang sudah dikerjakan para gubernur-gubernur, Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 Joko Widodo), Basuki (Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama), Djarot (Gubernur DKI Jakarta 2017 Djarot Syaiful Hidayat), Anies (Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan), dan sekarang Pak Heru (Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono), itu harus terus ditangani. Sedangkan kami di IKN akan membangun sesuatu yang baru untuk masa depan yang membuat kita nanti bisa unggul di kancah internasional," tandasnya.

Sebelumnya, Anies mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang penanganan polusi udara di Jakarta berbekal anggaran Rp80 triliun. Pada debat pertama itu, Anies memamerkan prestasi yang dicapainya selama menjadi gubernur DKI Jakarta.

Anies mengatakan polutan muncul disebabkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terbang ke Jakarta. Karena Jakarta punya indikator atau alat ukur, akhirnya muncul data polusi udara tersebut.

Ia menilai berbeda ketika angin bergerak ke arah Lampung, Sumatra, atau Laut Jawa yang tidak punya alat ukur polusi. Pada akhirnya, tidak muncul data polusi udara di wilayah-wilayah tersebut.

"Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu (orang) per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta," balas Anies kepada Prabowo dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Biang Kerok Saham Garuda Masih di Zona Merah******

Saham Garuda Indonesia(GIAA) berada di zona merah dalam beberapa waktu terakhir. Pada penutupan pasar hari ini, Rabu (27/12), sahammaskapai penerbangan tersebut anjlok 1,41 persen.

Penurunan tertinggi terjadi pada Senin (18/12) yang minus sampai 9,88 persen.

Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan volatilitas saham Garuda Indonesia terjadi karena aksi korporasi yang melunasi sebagian utangnya. Hal ini sesuai dengan yang telah diumumkan perseroan.

"Dalam laporannya, GIAA akan melakukan skema tender offer, sehingga berdampak pada sikap pemegang saham yang membuat volatilitas meningkat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Rabu (27/12).

Sedangkan, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas Hadrian Maynard Taslim mengatakan ada beberapa penyebab kinerja GIAA dalam keadaan tidak baik.Pertama,disebabkan oleh 3 catatan di sahan yakni gugatan pailit, ekuitas negatif dan masuk papan pemantauan khusus.

Kedua,penyebab saham bergejolak adalah laporan keuangan GIAA per 30 September 2023 yang masih merugi Rp1,12 triliun.

"Tentunya ini angka yang jauh sekali penurunannya dibanding tahun lalu dimana per 31 Des 2022 secara akuntansi membukukan profit Rp58,8 triliun, jadi penurunannya lebih dari Rp50 triliun," jelas Hadrian.

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan volatilitas saham terjadi karena terkait dengan fakta material atau kejadian penting yang disampaikan perseroan tentang pelunasan sebagian surat utang dan sukuk (Bond Retirement).

Di mana, kreditur yang memiliki surat utang baru ini juga merupakan pihak yang mendapat distribusi saham dalam proses konversi utang saat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), yang merupakan bagian dari hasil homologasi PKPU yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dengan demikian dimungkinkan informasi mengenai Bond Retirement tersebut mempengaruhi keputusan pemegang saham untuk melakukan transaksi terhadap Efek Perseroan," kata Ivan.

Menurut Irfan, fakta material yang telah diinformasikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.04/2017 dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Selain informasi yang disampaikan perseroan tersebut, Irfan menyebutkan sampai dengan saat ini tidak terdapat informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan atau mempengaruhi harga saham perseroan.

"Perseroan akan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal," pungkas Irfan.

[Gambas:Video CNN]