manilabet365

Forum hiburan super

Hasil Debat Cawapres 2024, Indef: Tak Hadirkan Solusi Permasalahan Desa******

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak menghadirkan solusi atas permasalahan desa.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama menyayangkan ketidakhadiran hasil solusi atas persoalan desa pada argumentasi debat cawapres 2024, padahal ketiga pasangan calon (paslon) mencantumkan visi-misi tentang masalah desa.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

“Saya berharap debat itu membahas yang substantif, bagaimana visi-misi dan solusi atas permasalahan yang sekarang. Tapi, yang keluar solusinya justru tidak ada, padahal ketiga paslon ini visi-misinya lengkap, terutama masalah desa,” kata Riza dalam acara Tanggapan Indef atas Debat Keempat yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Riza mengatakan persoalan desa tidak hanya sekadar dana desa. Seharusnya ada banyak masalah yang bisa dieksplorasi oleh para kandidat, seperti bagaimana desa menjadi pusat pertumbuhan demi mewujudkan pembangunan dari pinggir.

Namun, menurut dia, diskusi soal isu sejenis itu tidak hadir dalam debat.

“Yang disebutkan malah menambah dana desa, sementara tidak diungkit esensi dari dana desa itu sendiri, penggunaannya, efektivitasnya, ke depannya akan bagaimana,” ujar Riza.

Dalam debat kedua, cawapres Muhaimin Iskandar dari paslon 01 berjanji menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar jika terpilih dalam Pemilu 2024. Saat ini, pemerintah menganggarkan dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar per desa.

Adapun dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjelaskan misi pembangunan desa yang tercantum pada Misi 4 tentang Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan, dan Saling Memajukan.

Penjelasan mengenai desa tercantum ada subbab kedua tentang Desa yang Mandiri dan Sejahtera. Pada poin itu, paslon 01 menyebutkan peningkatan alokasi dana desa yang diiringi peningkatan kualitas aparatur desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk akses pendidikan, pengoptimalan BAHU DESA, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam komunitas desa.

Lalu, penguatan akses warga desa terhadap sumber daya alam (SDA), dorongan desa-desa industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk putra-putri desa.

Sementara itu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembangunan desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam program kerja Asta Cita 6.

Paslon ini berfokus pada keberlanjutan program perlindungan sosial desa, perbaikan sistem tata kelola desa, percepatan penyediaan rumah, dan peningkatan daya beli buruh.

Kemudian, perluasan pembiayaan UMKM, dorongan kemandirian masyarakat miskin dan kurang mampu, jaminan akses air bersih, pembinaan layanan panti sosial, hingga penyediaan transportasi publik murah.

Sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md membagi program desa di beberapa kategori, seperti 1 Desa-1 Puskesmas-1 Dokter/Nakes untuk program kesehatan, 1 Desa-1 Lapangan untuk program budaya maju dan sportif, Desa Naik Kelas dan Desa-Kota Tumbuh Bersama untuk program pembangunan ekonomi, serta Desa Mandiri Energi untuk program ekonomi hijau.

Sahabat di sebelah

Diserang Gibran soal Singkatan, Cak Imin: Tebakan Definisi, Bukan di Sini******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Debat Cawapres yang digelar pada Minggu (21/1/2024) ini seharusnya untuk mendiskusikan soal kebijakan. Bukan sebaliknya, justru tebak-tebakan definisi dan singkatan.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka soal Lithium ferrophosphate (LFP). “Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, saya tidak tahu pasangan nomor 1 ini antinikel atau bagaimana,” kata Gibran dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini, bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya kebijakan policy,” jawab Cak Imin.

Dia juga menyebut untuk tebak-tebakkan, levelnya bukan di Debat Cawapres 2024. “Ini forum policy yang berharga, tebakan-tebakan difenisi ini levelnya SD, apa ijazah kita ini palsu semua di sini? Kalau tebak-tebakan bukan di sini levelnya,” tambah Cak Imin.

Meski begitu, dalam Debat Cawapres 2024 ini, Cak Imin menjawab pertanyaan Gibran soal LFF dan nikel tersebut. Bagi Cak Imin, yang terpenting dalam membuat kebijakan tentang lingkungan adalah etika.

“Prinispnya sederhana, semua kembali kepada etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apa pun yang menjadi kebijakan kita, menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, apa pun yang kita gunakan rujukan adalah etika lingkungan,” tegas Cak Imin.

Sebagai informasi, debat kali ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Dua moderator memandu debat ini, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar serta ada 11 panelis yang terlibat dalam menyusun pertanyaan.

tahun semenanjung

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Indonesia jadi Ketua Pokja Pariwisata ASEAN Korea Centre******

SEOUL —Indonesia terpilih sebagai ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre (AKC) pada sidang pertama 2024. Hal itu disampaikan Pimpinan Divisi Kerja sama Budaya dan Pariwisata Sekretariat ASEAN Korea Centre, Alex Macatuno di Seoul, Korea pada Rabu (17/1/2024).

“Dari 11 perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul, Indonesia terpilih untuk memimpin Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre pada sidang pertama 2024. KBRI di Seoul sebagai Ketua dan Kedubes Demokratik Lao di Seoul sebagai wakilnya,” kata Alex Macatuno dalam siaran pers KBRI Seoul di Jakarta.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital KBRI Seoul, Joannes Ekaprasetya Tandjung, dan perwakilan dari Kedutaan Besar Laos, Soudavanh, memimpin langsung sidang pertama yang membahas dua agenda utama, yaitu laporan kegiatan selama periode 2023 dan rencana kerja 2024.

Joannes menjelaskan kepemimpinan Indonesia di forum ASEAN 2023 yang mengedepankan tema utama ASEAN Matters Epicentrum of Growth.

“Kepemimpinan Indonesia pada Pokja Budaya dan Pariwisata ASEAN Korea Centre 2024 akan berfungsi sebagai corong yang tidak hanya menyuarakan kepentingan wisata dan budaya negara-negara ASEAN Committee in Seoul kepada AKC, namun juga mengupayakan celah kerja sama yang lebih luas berbasis budaya dan pariwisata untuk persahabatan yang lebih erat antar negara ASEAN dan Korsel,” katanya seperti dikabarkan Antara.

Kegiatan selama periode 2023 berisi penyelenggaraan ASEAN Week 2023, pembuatan video promosi pariwisata negara-negara ASEAN yang disponsori AKC, Perpustakaan Digital ASEAN dan Forum Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.

Kepemimpinan Indonesia di Pokja AKC menjadi esensial karena mengarahkan strategi kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel untuk satu tahun ke depan.

Rangkaian kegiatan tersebut di antaranya promosi pariwisata dan pertukaran budaya, termasuk program penyelenggaraan pameran ASEAN-Korea Culture and Tourism Integrated Experience dan program pengembangan kapasitas untuk ASEAN-Korea Quality Tourism Development Towards Sustainability.

Indonesia sebagai Pimpinan Pokja AKC berperan penting untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN Committee in Seoul dengan Sekretariat AKC terkait perencanaan dan realisasi program kegiatan promosi budaya serta pertukaran pariwisata.

Di samping itu, Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi antara perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul dengan organisasi terkait AKC seperti Badan Eksekutif. Ketua Pokja juga bertugas untuk memfasilitasi isu-isu strategis lainnya di sektor pariwisata dan budaya antara para wakil negara anggota ASEAN.

Kepemimpinan Indonesia pada Pokja AKC mencerminkan pengakuan tidak hanya dari perwakilan negara ASEAN di Seoul, namun juga dari Sekretariat AKC atas peran integral dalam mempererat penguatan kerja sama perwakilan negara ASEAN dan Korsel di sektor pariwisata dan budaya.

Ketua Pokja juga bertugas mengarahkan fokus penguatan kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel dan mendorong prioritas Indonesia terkait pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.

Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama budaya dan pariwisata difungsikan untuk mendekatkan persahabatan serta memperkuat kemitraan ASEAN dan Korsel.

Kerja sama sosial budaya merupakan salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimuat pada Cetak Biru Masyarakat Sosial Ekonomi ASEAN pada 2025 mendatang.

Bisikan Penyihir

Di Hadapan DK PBB, Indonesia Tolak Keras Niat Israel Hapus Palestina dari Peta******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan Indonesia menolak keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka menyatakan, tidak akan membiarkan negara Palestina ada.

Netanyahu sebelumnya menegaskan tidak akan membiarkan negara Palestina ada, pada 18 Januari 2024 lalu.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?,” katanya, saat Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Retno mengatakan bahwa di dalam Piagam PBB sudah jelas bahwa Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus ditegakkan.

“Pertanyaan saya hari ini, berapa banyak resolusi yang telah diadopsi mengenai Palestina? berapa banyak yang diberlakukan? Ke manakah Palestina harus pergi ketika, selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Keamanan PBB gagal bertindak berdasarkan resolusinya sendiri sementara Israel membunuh warga Palestina tanpa mendapat hukuman?,” ucapnya.

Selanjutnya, dia mendesak anggota Dewan untuk menghentikan kengerian sehari-hari yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

“Apakah lebih dari 25.000 orang meninggal dan semakin banyak orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, terlalu sedikit bagi kita untuk mengambil tindakan?,” lanjutnya.

Dia menekankan kembali komitmen teguh Indonesia untuk mendukung Palestina, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berhenti sampai melihat kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina.

“Saya juga di sini untuk mengingatkan anggota Dewan bahwa Anda mempunyai mandat besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tidak mentoleransi perang dan terutama tidak melakukan genosida,” tegasnya.

Kemudian, dia menekankan bahwa semua pihak juga mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional tanpa terkecuali terhadap situasi di Gaza.

Seperti diketahui, Menlu RI menghadiri Debat Terbuka DK PBB yang kembali membahas mengenai situasi di Gaza, yang digelar di New York AS, pada Selasa (23/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Di Hadapan DK PBB, RI Tolak Keras Niatan Israel Hapus Palestina dari Peta”

Kronik Penulis Lucu

Anies Baswedan Minta Restu Sultan HB X di Jogja******

JOGJA —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/1/2024), untuk bersilaturahmi sekaligus meminta restu terkait pencapresannya di Pilpres 2024.

Setelah berjalan kaki dari kawasan Malioboro, Anies beserta rombongan tiba di Kantor Gubernur Jogja sekitar pukul 09.00 WIB. Dia kemudian langsung memasuki Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan untuk menemui Sultan HB X.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

“Saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai,” kata Anies seusia bertemu Sultan HB X selama hampir dua jam.

Bagi Anies, Sultan HB X merupakan sosok rujukan bagi semua kalangan sehingga dalam kontestasi Pilpres 2024. Dia merasa perlu bersilaturahmi serta meminta wejangan dari Raja Keraton Yogyakarta itu.

“Beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman dan diskusi berbagai hal. Tadi ngobrolnyaagak panjang mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Anies, silaturahmi dengan Sultan HB X penting dilakukan, mengingat dirinya adalah putra daerah yang juga tumbuh besar di Yogyakarta.

“Saya sebagai putra Yogyakarta yang tumbuh besar di Yogyakarta, hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan yang sekarang kemudian bekerja, berkarier di Jakarta dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pemilihan presiden,” ujar Anies.

Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku mengambil pelajaran terhadap model kepemimpinan Sri Sultan HB IX yang dinilai stabil, tenang, dan sopan, namun tegas dalam bersikap. Menurut Anies, model kepemimpinan itu kini diteruskan oleh Sri Sultan HB X.

“Itu menjadi inspirasi dari mulai ‘swargi’(almarhum) Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, stabil, mengayomi tapi juga tegas dalam bersikap dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi Itu kira-kira obrolan kami,” ujar dia.

Anies Baswedan menjadi peserta Pilpres 2024 terakhir yang menemui Sultan HB X setelah sebelumnya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 27 Desember 2023, disusul capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subiato-Gibran Rakabuming Raka pada 22 Januari 2024.

Sementara itu, Sultan HB X mengemukakan kesan penerimaannya terhadap Anies tidak berbeda dengan dua capres yang lebih dulu menemuinya.

“Ya sama saja, yang namanya sama-sama berdialog, belajar ya saya tidak bisa untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan,” kata dia.

Meski demikian, Sultan HB X mengaku sempat mengingatkan Anies bahwa sebagai pemimpin harus tetap menjaga kebhinekaan dengan berlaku adil tanpa membedakan-bedakan anak bangsa.

“Bagaimana pemimpin itu biarpun gede, kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera biar pun dia berasal dari satu bendera. Tidak merasa berkuasa biar pun berkuasa karena kekuasaan diaktifkan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan karena sekecil apapun bendera itu diangkat tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri,” kata dia.