pinjol cicilan termurah

Sistem Dewa Dharma

angka main 5d hari ini

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong******

Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Xuan Zhou Youwei

anaktoto

Survei: 60 persen tak setuju cara Biden tangani konflik Gaza******

Moskow (ANTARA) - Sebanyak 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui cara Presiden Joe Biden menangani konflik di Jalur Gaza, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh media The Wall Street Journal.

Survei yang sama juga menyebutkan bahwa 42 persen responden berpendapat bahwa Israel telah bertindak terlalu jauh dalam upayanya melawan gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Namun, 19 persen responden menyatakan Israel belum bertindak cukup jauh, dan 24 persen mengatakan tanggapan Israel sudah tepat, menurut hasil jajak pendapat yang diungkap pada Minggu (3/3).

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan berkembangnya simpati warga AS terhadap rakyat Palestina, dengan 33 persen responden mengatakan AS tidak berbuat banyak untuk membantu rakyat Palestina.

Selain itu, 30 persen warga Amerika berpendapat bahwa AS berbuat terlalu banyak untuk membantu Israel, kata laporan itu.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 21-28 Februari dengan melakukan survei terhadap 1.500 orang.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik
Baca juga: Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

cara main slot dana

Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia******

dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gak peduli sama imunisasi, sekarang tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,

Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari.

Dengan cuaca yang demikian,  wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur.

Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Jam belum genap menunjukkan pukul 9 pagi, namun halaman posyandu yang sempit itu sudah padat dengan kerumunan warga, dari tua hingga balita.

Riuh tawa suara para ibu sesekali terdengar bersahutan dengan teriakan tangis anak-anak di salah satu sudut halaman posyandu.

Ya, hari itu memang jadwal bulanan Posyandu Mawar 1 menggelar pemeriksaan umum sekaligus pemberian imunisasi dasar dan pneumonia atau PCV bagi anak-anak.

Ada empat meja yang diletakkan di tiap sudut halaman posyandu untuk difungsikan sebagai pos tindakan, mulai dari pos administrasi, pengecekan, hingga pemberian imunisasi. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan tindakan hari itu berasal dari Puskesmas Langko yang berjarak sekira 13 km.

Ketua Kader Posyandu Marsidah mengatakan situasi pagi itu sudah berjalan rutin setiap bulan sejak Desa Kerembong mendapat intervensi dari yayasan swasta Save the Children Indonesia pads tahun 2021.

Sebelum mendapat intervensi, ia bercerita posyandu menjadi tempat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh warga desa karena minimnya aktivitas di posyandu, dibarengi dengan rendahnya minat warga pada masalah kesehatan.

Pengakuan Marsidah itu bukan tanpa alasan sebab riset dari yayasan tersebut menemukan Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi wilayah termiskin ketujuh di NTB, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13 persen pada tahun 2021.

Tingginya angka kemiskinan tersebut berkelindan pula dengan minimnya fasilitas kesehatan sehingga membuat 29 ribu anak di kabupaten tersebut menderita gejala infeksi pernapasan akut, utamanya pneumonia.

Dengan angka yang demikian tinggi, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah, tidak terkecuali di Desa Kerembong.

Bukan hanya itu, angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi satu dari delapan kabupaten yang menyumbang angka kasus pneumonia pada anak secara signifikan di Provinsi NTB hingga memosisikan provinsi tersebut dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi se nasional pada tahun 2020. Ikhtiar 1.100 kader posyandu

Bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Desa Kerembong, penyakit pneumonia adalah penyakit turunan  sehingga mereka percaya akan sembuh dengan sendirinya.

“Dulu itu, kalau ada warga yang anaknya batuk-batuk gejala pneumonia ngiranyaya faktor keturunan, jadi dibiarinkarena yakin akan sembuh sendiri, sampai sebulan batuk-batuk keras,” kata Marsidah pada Februari lalu.

Pemahaman yang demikian membuat anak penderita pneumonia kerap kali mendapatkan penanganan yang terlambat sehingga sedikit yang dapat diselamatkan.

Kondisi tersebut berangsur-angsur membaik sejak ia dan empat kader Posyandu Mawar 1 mengikuti edukasi dan pelatihan dari yayasan tersebut seputar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pentingnya imunisasi PCV lengkap pada anak usia di bawah 5 tahun.

“Tiang(saya) dan kader-kader posyandu lain dapat informasi dulu dari yayasan itu seputar masalah kebersihan, imunisasi, termasuk bahaya pneumonia baru kemudian tiangdikasih pelatihan supaya bisa berbagi dengan benar kepada ibu-ibu di sini,” jelasnya.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing begitulah ia bersama keempat kader Posyandu Mawar 1 berbagi tugas untuk mengabarkan kabar baik mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit mematikan tersebut.

Ada kader yang bertugas untuk menjaga jalinan komunikasi dengan pihak Puskesmas Langko sehingga memudahkan mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kegiatan imunisasi PCV.

Sementara beberapa kader posyandu yang lain bertugas mengoordinasi para kepala dusun agar turut membantu menyebarluaskan jadwal kegiatan posyandu ke tiap keluarga.

Pasalnya, koordinasi bersama kepala dusun  memungkinkan jadwal-jadwal imunisasi diumumkan lewat pengeras suara masjid setiap hari selama seminggu menjelang kegiatan tersebut. Bahkan, tidak jarang pengumuman jadwal imunisasi diselipkan dalam khutbah ibadah shalat Jumat.

Tidak berhenti sampai di situ. Berbekal alat bantu peraga seperti kartu bergambar, buku saku, dan poster pemberian yayasan itu, ia dan para kader pun seminggu sekali memberikan kunjungan edukasi ke setiap rumah warga. “Tiangingat dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gakpeduli sama imunisasi, sekarang banyak kemajuan karena rajin tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,” kenangnya. 
Gotong royong Pemerintah dan swasta Dokter sekaligus Kepala Puskesmas Langko, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Andri Eka Kurnia mengatakan kolaborasi pihak swasta, seperti Yayasan Save the Children Indonesia sangat membantu pihaknya dalam menekan kasus pneumonia pada anak. Pasalnya, kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan itu tidak hanya memberikan edukasi seputar gejala dan penanganan pneumonia, namun juga alat pendukung untuk pemeriksaan. “Sejak ada yayasan itu pada tahun 2021, kami terbantu sekali dalam pendeteksian sekaligus penanganan kasus pneumonia pada anak karena ada percepatan edukasi dan pemberian alat pendukung pemeriksaan,” kata Andri. Berkat edukasi dari 1.100 kader posyandu, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah kini aktif memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk dan demam lebih dari 3 hari, khususnya pada anak-anak.

Bukan hanya itu, capaian imunisasi PCV di wilayah tersebut juga meningkat drastis. Pada tahun 2020, sekitar 66 persen anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum pernah mendapatkan imunisasi PCV. Angka tersebut menurun jauh menjadi hanya sekitar 21,9 persen pada tahun 2023.

Itu artinya, pihaknya memperkirakan ada lebih dari 300 ribu anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang terselamatkan dari bahaya pneumonia. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Hutapea 
mengapresiasi uluran tangan yang diberikan oleh yayasan tersebut. Program rintisan milik yayasan swasta tersebut efektif dalam menyentuh tiga pilar penanganan pneumonia, yakni pencegahan (prevent), perlindungan (protect), dan penanganan (diagnose and treatment) di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program milik yayasan swasta, disebutkan, biasanya dilakukan di lokus-lokus tertentu sehingga implementasinya dapat dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat paling bawah dan solusi yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Kemenkes dapat berkolaborasi dengan lebih banyak yayasan swasta guna mempercepat implementasi berbagai program kesehatan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Oga Emas dari dunia lain

bola slot4d

PSI: "Kaesang effect" dapat tingkatkan suara di daerah ******

Ada 'Kaesang effect' di sini, tapi terutama semangat para caleg dan kepemimpinan PSI di daerah

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Barat, Purwanto, mengatakan pengaruh sang ketua umum Kaesang Pangarep atau "Kaesang effect" berdampak pada meningkatnya perolehan suara di daerah.

Salah satunya di Papua Barat dimana perolehan suara itu mampu membawa PSI mendapatkan tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Ada 'Kaesang effect' di sini, tapi terutama semangat para caleg dan kepemimpinan PSI di daerah," kata dia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sosok putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi magnet sendiri bagi masyarakat dan para calon legislatif serta kader PSI.

Pengaruh Kaesang dinilai dapat meningkatkan semangat para kader untuk berkampanye. Begitu pun masyarakat juga yang akhirnya mau memberikan suaranya untuk PSI karena sosok Kaesang.

Kondisi itu, lanjut Purwanto sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu. Saat itu PSI yang tidak mendapatkan kursi DPRD karena perolehan suara tidak cukup.

Kini dengan perolehan suara dari hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU), PSI berpotensi mendapatkan tujuh kursi.

"2019 kita 0 kursi DPRD. Sekarang kita potensi dapat tujuh kursi kabupaten dan bahkan provinsi," jelasnya.

Purwanto mengemukakan, tujuh kursi tersebut tersebar di Kaimana, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Manokwari, Teluk Bintuni dan Fak Fak. Purwanto pun memastikan akan mengerahkan kader-nya untuk mengawasi perolehan suara tersebut.

Baca juga: PSI sebut jumlah suara meningkat karena dukungan dari daerah

Baca juga: KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama

Baca juga: PSI klaim peroleh 42 kursi DPRD kabupaten/kota di Papua

Dengan banyaknya dukungan dari masyarakat, dia memastikan para kader dan calon legislatif PSI akan bekerja untuk melayani masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace Natalie dalam siaran resmi PSI di Jakarta, Sabtu (2/3).

Dia menambahkan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi selama KPU masih merekapitulasi suara para pemilih dalam Pemilu 2024.

Rekapitulasi suara sementara KPU menunjukkan PSI, partai yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, memperoleh 3,13 persen suara dari pemilihan anggota DPR RI per-Sabtu pukul 12.00 WIB. Dalam periode waktu itu, suara yang terhitung mencapai 65,73 persen.

Dengan demikian, PSI hanya membutuhkan kurang dari satu persen suara, tepatnya 0,87 persen suara, untuk dapat mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen. Jika berhasil mencapai ambang batas, maka untuk pertama kalinya, PSI dapat menduduki kursi DPR RI di Senayan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

kapten 707 slot

BKSDA tangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Babel******

Dalam lima tahun terakhir ini, konflik manusia dan buaya meningka

Pangkalpinang (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan telah menangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir sebagai dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan bijih timah secara ilegal.

"Dalam lima tahun terakhir ini, konflik manusia dan buaya meningkat," kata Polhut Ahli Madya BKSDA Sumsel M Andriansyah di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan konflik buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 127 kasus tersebar di Belitung Timur sebanyak 23 kasus, Belitung 6 kasus, Bangka Barat 10 kasus, Bangka Tengah 17 kasus, Bangka Selatan 15 kasus, Bangka 36 kasus, dan Pangkalpinang 20 kasus.

"Konflik antara buaya dan manusia ini telah menimbulkan masalah serius di banyak belahan dunia, termasuk Kepulauan Bangka Belitung," katanya.

Baca juga: BRIN: Buaya Australia masuki perairan NTT & berkonflik dengan manusia
Baca juga: 40 warga Babel tewas diserang buaya dalam lima tahun terakhir

Menurut dia, bahaya konflik satwa dan masyarakat sudah sangat signifikan, manusia bisa kehilangan properti hingga nyawa. Sementara itu, di sisi satwa, banyak yang terbunuh, ditangkap, dilukai sebagai bentuk balas dendam manusia.

"Pada awal tahun ini, sudah ada beberapa kasus buaya yang menyerang warga sedang mencari ikan dan menambang timah di kolong dan sungai yang mengakibatkan kematian, kehilangan anggota tubuhnya," katanya.

Menurut dia alasan buaya menyerang manusia, karena berburu makanan, mempertahankan wilayah, mempertahankan sarang atau anaknya dan kesalahan identitas.

"Beberapa serangan yang dilakukan buaya ini, karena merasa terpojok sehingga buaya ini melakukan serangan pada apa yang berada dalam wilayah serangannya," katanya.

Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya
Baca juga: BPBD: Konflik masyarakat dengan buaya di Babel meningkat
 

Pewarta: Aprionis
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

juarahoki

Pemprov DKI tanam 30 ribu bibit cabai untuk jaga ketahanan pangan******

dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-52

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)  menanam sekitar 30 ribu bibit cabai untuk menjaga ketahanan pangan menjelang bulan suci Ramadhan. "Kami berharap dapat menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah," kata Wakil Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Komariah Marullah di Jakarta, Senin. Komariah menyebut pengembangan budidaya cabai tersebut memanfaatkan lahan PKK di Sudirman Park, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Menurut dia terdapat 900 bibit cabai yang ditanam. Gerakan tanam cabai juga dilakukan di 503 lokasi lain oleh 7.430 kader PKK, dengan jumlah total 31.800 bibit cabai yang ditanam. Selain itu, kegiatan menanam cabai ini juga dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-52. Selain menanam bibit cabai, Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya penebaran benih ikan konsumsi sebanyak 1.000 ekor serta penanaman rosela yang merupakan unggulan dari wilayah Jakarta Pusat. "Aksi lainnya, kami juga membagikan makanan sehat beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Ada pula pembagian buku bacaan untuk siswa SMA," ujar Komariah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan sebagai apresiasi kepada kader PKK yang senantiasa menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta, bersamaan dengan kegiatan tanam cabai juga diselenggarakan kegiatan sembako murah khusus bagi kader PKK dengan kuota 700 paket. "Kader PKK dapat membeli sembako murah seharga Rp100 ribu, terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan minyak goreng 2 liter. Pada lokasi yang sama juga tersedia komoditas protein hewani yang bisa dipastikan harganya lebih murah dari harga pasar," jelas Suharini. HKG-PKK yang diperingati setiap tanggal 4 Maret ini harus dimaknai sebagai momentum gerakan bersama segenap jajaran Tim Penggerak PKK. Hal ini sesuai dengan tema peringatan HKG-PKK ke-52 Tahun 2024 yaitu "Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju". Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Komariah Marullah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Widyastuti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma.Baca juga: PKK Jakbar gandeng swasta beri kudapan bagi 320 balita
Baca juga: Perpustakaan DKI distribusikan buku bacaan ke keluarga lewat PKK
Baca juga: Pemkot Jaksel kenalkan program pemberdayaan perempuan SERASI

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024