slotasiabet

erek82 243Jutaan kata 446707Orang-orang telah membaca serialisasi

《slotasiabet》

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：wd138、bet 77 slot、cerita888

Terkait：pola maxwin olympus、tafsir mimpi mancing、situs slot gacor malam hari、link slot gacor hari ini terbaru、slot maxwin member baru、rupiah89、kredivo lampung、pinjam dana langsung cair、tafsir mimpi 3d abjad、slot gacor hari ini 2023 terbaru

---

---

bab terbaru：slot ug（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26