rajacuan69

Perpustakaan Tiandao

Tupperware Kritis, Saham Anjlok 90 Persen dan Pegawai Terancam PHK******

Perusahaan multinasional Tupperware berencana memutus hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya demi menghemat uang operasional.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), kondisi keuangan perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu sedang buruk. Pihak perusahaan dan penasihat keuangannya mengatakan perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

Saham Tupperware pun turun 90 persen dalam satu tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kondisi perusahaan kian genting.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Kemnaker Buka Suara soal 'Jerit' TKW Karawang Mengaku Dijual di Suriah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal viral video 'jerit' TKWasal Karawang bernama Dede Aisyah yang merengek minta pulang ke tanah air karena mengaku telah bekerja di Suriah.

Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono mengatakan setelah mendapatkan video tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Salah satunya Kementerian Luar Negeri dan KBRI Damaskus.

Ia mengatakan dari koordinasi tersebut pihaknya mendapatkan gambaran bahwa kondisi TKI tersebut sehat. Tak hanya itu, gaji TKI tersebut juga masih dibayar secara lancar.

"Hingga kini, KBRI Damaskus masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui pelaku penempatan. Kedua PMI ingin dipulangkan karena tak sesuai dengan yang dijanjikan agensi, saat akan berangkat dijanjikan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), " kata Suhartono dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (3//4).

Seorang TKW asal Karawang Dede Aisyah menangis ingin pulang ke tanah air. Dia mengaku telah dijebak untuk bekerja di Suriah.

Pengakuan Dede melalui rekaman video itu viral di media sosial (medsos). Dalam video itu Dede mengungkapkan nasibnya kini sambil terus berurai air mata.

Dalam video tersebut, Dede mengaku awalnya diajak kerja di Turki dengan tawaran gaji US0. Setelah tiba di Istanbul, Dede malah dibawa ke Suriah.

Dede juga mengaku dirinya menjadi korban penjualan oleh perusahaan yang memberangkatkannya. Karena masalah itu, dia diharuskan bekerja selama 4 tahun.

Masih dalam video itu, Dede mengaku pekerjaan yang dijalaninya di Suriah cukup berat. Dia harus bekerja hingga dini hari. Dede mengaku tersiksa. Apalagi dirinya baru melahirkan secara cesar. Informasi dihimpun, Dede dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART).

Selama di Suriah, Dede mengaku sudah menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sana. Sementara suaminya di Karawang juga sudah meminta pertolongan ke aparat penegak hukum. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan.

"Saya sudah ke KBRI tapi belum ada tindakan, suami saya juga sudah meminta tolong ke sana sini, minta tolong ke Polres, sudah ngehabisin uang tapi belum ada tindakan. Belum ada pertolongan dari siapapun, tolong bantu saya, saya ingin pulang," kata Dede dalam video itu.

[Gambas:Video CNN]

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang sudah mengetahui viralnya video Dede di Medsos. Namun data Dede yang bekerja di luar negeri tak tercatat di sistem.

"Sudah, kemarin semenjak video itu viral, kami langsung mengecek nama itu di Sitkom DLN (Sistem Komputer dalam dan Luar Negeri), namun datanya tidak ada," kata Kepala Subkor Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Ijum Junaedi saat ditemui detikJabar di Kantor Disnakertrans.

Belakangan diketahui, Dede Asiyah merupakan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau unprosedural. Oleh sebab itu, pihaknya sempat kesulitan mencari data mengenai Dede Asiyah tersebut.

"Dia (Dede Asiyah) memang berangkat ke sana unprosedural. Makanya dia mengaku sudah menghubungi KBRI tapi tidak ada tindakan. Sebetulnya bukan tidak ada tindakan di sana, mungkin belum ditindak karena berangkatnya unprosedural," kata dia.

Ijum menjelaskan pihak Disnakertrans juga telah melakukan upaya mendatangi alamat keluarga Dede Asiyah, serta berkirim surat ke Kementerian.

"Kami sudah ke kediamannya, ternyata dia warga Desa Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kami juga telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri untuk tindakan lebih lanjut memproses kepulangan Dede Asiyah," paparnya.

Ijum menuturkan proses kepulangan Dede dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Paling lama, kata Ijum, proses kepulangan memakan waktu 3 bulan.

Di sisi lain, Ijum mendapatkan fakta bila perusahaan yang memberangkatkan Dede Aisyah merupakan agen tenaga kerja asal Suriah. Sehingga pihaknya sulit meminta pertanggungjawaban agen.

"Sponsornya (perusahaan) kan dari sana (Suriah) kita juga bingung meminta pertanggungjawaban bagaimana. Tapi yang jelas kita sudah memproses," pungkasnya.

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Tupperware Kritis, Saham Anjlok 90 Persen dan Pegawai Terancam PHK******

Perusahaan multinasional Tupperware berencana memutus hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya demi menghemat uang operasional.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), kondisi keuangan perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu sedang buruk. Pihak perusahaan dan penasihat keuangannya mengatakan perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

Saham Tupperware pun turun 90 persen dalam satu tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kondisi perusahaan kian genting.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Meng Po punya janji

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Harga Kripto Bervariasi, Bitcoin Jatuh ke Level US Ribu******

Harga aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar bervariasi pada perdaganganKamis (9/3) pagi. Bitcoin merosot ke kisaran harga US ribu.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin tak mampu bertahan di level US ribu. Si Raja Koin jatuh ke harga US.788 per keping setelah melemah 1,9 persen. Tren sepekan, Bitcoin turun 7,4 persen.

Polygon amblas 6,8 persen ke US,07 per koin. Cardano juga tergelincir 3,4 persen ke US<句子>,31 per koin. Sedangkan Dogecoin jatuh 2,6 persen ke US<句子>,071 per keping. Ethereum terkoreksi 1,3 persen ke US.542 per koin.

Adapun BNB menguat tipis 0,3 persen ke harga US1 per koin pada perdagangan 24 jam, serta turun 3,1 persen dalam sepekan.

Trio koin stabil yakni Tether, Binance USD dan USD Coin masih setia di harga US. Ketiganya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]