bonus new member to x3

Memasuki jalan iblis

Sambangi Al Muayyad, Tim Riset Ekologi FMIPA UNS Ajari Santri Kelola Sampah******

SOLO —Tim Riset Ekologi Fakultas MIPA UNS mengajari santri Pondok Pesantren Al Muayyad Solo tentang pengelolaan sampah organik dan budi daya maggot atau belatung.

Kegiatan sosial itu dilangsungkan di ponpes yang terletak di Laweyan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (18/11/2023).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Dalam rilisnya kepada Rabu (22/11/2023), Ketua Pengabdi Tim Riset Ekologi FMIPA UNS, Edwi Mahadjoeno, mengatakan pengelolaan sampah organik merupakan upaya penting menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Di Pondok Pesantren Al Muayyad Solo pihaknya mengajari para santri untuk mengelola sampah organik berupa sisa makanan berupa lauk-pauk, sayuran, buah dan lain-lain.

“Banyaknya santri yang tinggal di asrama tentu menghasilkan sisa makanan yang tidak sedikit. Hal tersebut mestinya dikelola dengan baik sehingga santri berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan,” kata Edwi.

Ia menjelaskan, proses pengelolaan dimulai dari pemilahan dan dilanjutkan pengomposan.

Kompos adalah proses alami di mana sampah organik diurai menjadi pupuk yang berguna.

Untuk membuat kompos, kata dia, para santri diminta mengumpulkan bahan organik dalam sebuah komposter.

“Komposter harus memiliki ventilasi yang cukup, dan dipastikan bahwa campuran bahan coklat seperti daun kering dan bahan hijau seperti sisa makanan seimbang. Selain itu penting menjaga kelembaban komposter. Rutin mengaduk kompos membantu memastikan sirkulasi udara yang baik dan penguraian yang optimal,” katanya.

Tak hanya itu, Edwi melanjutkan, santri juga diajak untuk mengurangi pemborosan makanan berupa pengelolaan makanan dengan baik agar tidak menghasilkan limbah organik berlebihan.

Sejalan dengan pengelolaan sampah organik, santri diberi pelatihan budidaya maggot atau belatung.

Santri diajari langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan larva lalat tentara hitam yang bernutrisi tinggi, yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang mendukung keberlanjutan dan pengelolaan limbah.

Proses dimulai dengan pemilihan kontainer yang sesuai, yang akan menjadi rumah bagi koloni maggot.

Pemilihan lokasi yang tepat, dengan ventilasi yang baik dan perlindungan dari cuaca ekstrem, menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan mereka.

Kemudian, media makanan yang sesuai harus didiamkan. Sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan, atau bahan organik lainnya adalah bahan makanan yang cocok untuk maggot.

Menurut Edwi, menjaga keseimbangan yang tepat dalam media makanan adalah kunci keberhasilan.

“Maggot akan membantu dalam menguraikan bahan-bahan ini menjadi pupuk yang berguna,” tutupnya.

Gadis biasa yang mencari keabadian

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

Jalan menuju kebangkitan

MWA Tetap Akan Lantik Rektor, Dekan FK UNS Solo Sebut Tidak Sesuai Jalur Hukum******

SOLO—Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret atau FK UNS Solo, Reviono, menyatakan tetap dijalankannya pelantikan rektor oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo saat ini tidak sesuai dengan jalur hukum.

“Penolakan ini sebenarnya masuk ke pembangkangan terhadap pemerintah, karena Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 jelas instruksi dari pemerintah. Tetapi, MWA merasa tidak melakukan pelanggaran dan tetap melanjutkan pelantikan rektor yang jelas-jelas di peraturan dianggap tidak legal,” kata Reviono dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu (5/4/2023).

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Sesuai ketentuan, semestinya saat ini MWA menerima peraturan tersebut. Proses keberatan dapat dilakukan melalui gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurut Reviono, peraturan menteri (Permen) tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek terhadap regulasi terkait pemilihan rektor UNS. Investigasi yang menghadirkan semua calon rektor, panitia, dan WMA dilakukan selama 17 hari pada Januari 2023.

Dia mengungkapkan salah satu pelanggaran yang ditemukan dari hasil audit Itjen Kemendikbudristek adalah saat ketua MWA mendelegasikan pemilihan rektor UNS kepada wakil ketuanya.

“Padahal, ketentuan ini semestinya hanya dapat digunakan dengan alasan khusus yang menyebabkan ketua MWA tidak dapat melaksanakan tugas harian pada waktu tertentu,” lanjut dia.

Pendelegasian tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang. “Jadi termasuk dalam peraturan pemilihan rektor sangat penting tata cara pemilihan. Itu sangat penting, tapi yang tanda tangan wakil ketua MWA. Sudah salah disitu,” terang Reviono. 

Dia menyebut seharusnya seluruh pihak yang terkait mengawal pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023. “Kalau ada yang melawan, ya kita harus menjelaskan ke mereka dan mengajak untuk patuh terhadap peraturan pemerintah,” ujar dia. 

Sebelumnya, inti dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2023 memuat dua hal. Pertama, MWA UNS dibekukan sementara berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta temuan audit dan rekomendasi Itjen Kemendikbudristek.  

Kedua, menyatakan tidak sah sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor UNS Periode 2023-2028 karena cacat hukum. Pemilihan rektor akan diulang segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tersebut tuntas diperbaiki.

Pada kesempatan terpisah, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menjelaskan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan undang-undang terkait.

Menurut dia, pembentukan produk perundang-undangan terdapat beberapa bentuk sesuai undang-undang yang mengaturnya. 

“Dengan begitu, dalam Permen yang mencabut peraturan di bawahnya, memang tidak sama dengan produk peraturan menteri yang melaksanakan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Inilah yang menjawab pertanyaan mengapa pembekuan sementara MWA UNS yang sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektornya berbentuk peraturan menteri, bukan berupa keputusan menteri,” jelas Chatarina.

Ketik 8 orang

Krisis Kuba Bikin Harga BBM Meroket 500%, Berikut Kronologi dan Penyebabnya******

HAVANA — Pemerintah Kuba mengumumkan bahwa harga bahan bakar akan melonjak lebih dari 500 persen mulai 1 Februari, sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit. Salah satu negeri pembuat cerutu terbaik di dunia ini sekarang sedang krisis.

Dilansir dari Channelstv, Jumat (12/1/2024) via Bisnis.com,harga satu liter bensin reguler bulan depan akan naik dari 25 peso (20 sen AS) menjadi 132 peso, sedangkan harga bensin premium akan melonjak dari 30 menjadi 156 peso, kata Menteri Keuangan dan Harga Vladimir Regueiro di televisi pemerintah.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Pihak berwenang juga mengatakan wisatawan yang berkunjung ke negara kepulauan tersebut akan membayar bahan bakar dalam mata uang asing.

Pemerintah Kuba, yang mensubsidi hampir semua barang dan jasa penting, mengumumkan serangkaian langkah pada akhir Desember bertujuan untuk mengurangi defisit pada saat krisis ekonomi parah yang terjadi di seluruh negeri.

Diperkirakan perekonomian Kuba akan menyusut dua persen pada 2023, sementara inflasi sudah mencapai 30 persen.

Akhir Desember 2023, Menteri Perekonomian Kuba Alejandro Gil mengakui bahwa pemerintah tidak bisa lagi menjual bahan bakar dengan harga “bersubsidi”, karena negara yang dipimpin Komunis itu kekurangan mata uang asing dan masih berada di bawah embargo AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Negara ini tidak bisa mempertahankan harga bahan bakar yang paling murah di dunia dibandingkan harga di negara lain,” kata Gil.

Ekonom Omar Everleny Perez mengatakan bensin Kuba sangat murah, tetapi jika Anda membandingkannya dengan gaji di dalam negeri, bensin sangat mahal. Sementara itu struktur harga baru akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Pemerintah Kuba hari Senin (8/1/2024) juga mengumumkan kenaikan harga listrik sebesar 25 persen untuk konsumen utama di daerah pemukiman, serta kenaikan biaya gas alam.

Pemerintah juga mengatakan Bank Sentral sedang mempelajari potensi nilai tukar baru terhadap dolar.

Peso telah mengalami devaluasi dua kali sejak tahun 2021. Pulau berpenduduk 11 juta jiwa ini mengalami krisis ekonomi terburuk sejak runtuhnya blok Soviet pada 1990an, akibat pandemi ini, pengetatan sanksi AS dalam beberapa tahun terakhir, dan kelemahan struktural.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Penyebab Krisis Kuba yang Bikin Harga BBM Meroket 500% Februari 2024”

Biksu pembunuh surga

Jeda Kemanusiaan Berakhir, Truk Bantuan Berhenti Masuk Gaza******

GAZA — Truk-truk bantuan kemanusiaan dan bahan bakar berhenti memasuki Jalur Gaza pada Jumat (1/12/2023) setelah  jeda kemanusiaan berakhir lebih cepat pada hari itu.

Seorang sumber keamanan berkata kepada Anadolu bahwa tidak ada truk yang dibolehkan memasuki daerah kantong Palestina tersebut melalui perbatasan Rafah setelah jeda kemanusiaan tujuh hari. Selama masa jeda itu, hanya sedikit bantuan dan bahan bakar yang masuk Gaza.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Tentara Israel melanjutkan serangan di Jalur Gaza setelah berakhirnya jeda kemanusiaan sehingga menelan ratusan korban jiwa pada kalangan warga sipil Palestina.

Paling sedikit 109 warga Palestina meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka ketika Israel kembali menyerang berbagai wilayah di Jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan berakhir, kata Kementerian Kesehatan di Gaza.

Sebelumnya, penghentian sementara pertempuran antara Israel dan Hamas berlaku pada 24 November.

Di sisi lain, sebanyak 14 ambulans yang disediakan Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSRelief) telah memasuki Jalur Gaza melalui pintu perbatasan Mesir-Gaza di Rafah pada Jumat (1/12/2023).

Enam ambulans lainnya segera menyusul  tiba di wilayah tersebut, demikian KSRelief, dilansir Antara. Ambulans-ambulans itu  dilengkapi dengan semua peralatan medis darurat, seperti alat pendeteksi atau pemantau masalah medis, perangkat oksigen, kotak P3K, perlengkapan perawatan luka bakar, brankar atau tandu, belat atau bidai dan perban, serta peralatan darurat lainnya.

Ambulans-ambulans itu adalah bagian dari Kampanye Nasional Arab Saudi untuk Mendukung Rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Selama kampanye bantuan Saudi untuk Gaza itu, 23 pesawat bantuan yang mengangkut lebih dari 542 ton bantuan untuk penampungan, makanan serta pasokan medis, sudah tiba di wilayah tersebut guna mengatasi situasi kemanusiaan mendesak di Gaza.

Dua kapal pengangkut sealift juga telah diberangkatkan untuk mengirimkan bantuan tambahan 101 kontainer.

Dari jumlah itu 58 kontainer berisi obat-obatan dan solusi medis untuk perawatan darurat dan kritis, sedangkan 43 kontainer sisanya membawa bahan makanan dan material pengungsian.

KSRelief hadir di sekitar 90 negara di seluruh dunia  dan menghadirkan relawan berpengalaman dari berbagai latar belakang seperti Technical and Vocational Training Corporation, Persatuan Sukarelawan Arab, dan Bulan Sabit Merah Saudi.

Program KSRelief yang diadakan di negara-negara yang membutuhkan di seluruh dunia, mencerminkan kemampuan dan upaya Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Bunga mekar di Jinxiang

MWA UNS Solo Akan Tetap Melantik Rektor Terpilih 11 April 2023******

SOLO—-Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo menyatakan tetap akan melantik rektor terpilih sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MWA UNS, Hasan Fauzi, ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023). “Ya tetap melantik,” kata dia.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Meski terdapat Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 yang membekukan MWA sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor, Hasan menegaskan peraturan tersebut menyalahi kaidah perundang-undangan.

“Karena bentuknya peraturan “peraturan” tapi isinya “keputusan,” jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu.

Menurut dia,  Eksistensi PTNBH UNS memperoleh landasan hukum yang bersifat khusus (lex specialist) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020. “Oleh sebab itu, terkait tata kelola, termasuk eksistensi organ, ditetapkan dalam PP ini,” kata dia.

Seharusnya secara hukum seharusnya PP tidak bisa dikalahkan oleh Permen. “Maka eksistensi PP memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut MWA menegaskan akan tetap menegakkan PP Nomor 56/2020 yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, termasuk penyelenggaraan agenda pelantikan Rektor, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, terkait permen, Mendikbud Ristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, menurut Hasan, tidak dicantumkan pasal-pasal terkait dasar kewenangan tersebut. “Sehingga pertimbangan terkesan dipaksakan dan hanya memenuhi syarat formal saja,” lanjut dia.

Lebih lanjut, menurutnya pembekuan MWA merupakan tindakan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam PP Nomor 56/2020. 

“Kemudian di sana diatur limitatif pemberhentian itu karena alasan-alasan seperti meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diiri,” lanjut dia.

Dia menyebut pembekuan tidak memiliki nalar hukum yang cukup. Apalagi secara hukum administrasi, tidak disertai alasan-alasan yang mendengar para pihak secara seimbang, kecermatan, dan fair play. 

“[Cara itu] lazim dikenal dalam hukum administrasi negara. Hapusnya MWA menyebabkan status PTNBH UNS hilang karena PP Nomor 56/2020 mengamanatkan adanya 4 organ PTNBH yaitu MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor,” kata dia.