paito bangkok 930 658Jutaan kata 961932Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpo play》
Gubernur NTB Mau Ambil Alih Sirkuit Mandalika dari InJourney******
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaanSirkuit Mandalika jika InJourney tidak sanggup melanjutkan karena terlilit utang.
Politikus PKS itu bicara demikian menyikapi rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi Rp100 miliar.
"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," kata Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).
"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," ujarnya.
Dia mengamini bahwa kegiatan olahraga tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali dihelat karena sponsor cenderung terbatas. Tak jarang pihak penyelenggaranya merugi.
Akan tetapi, Zulkieflimansyah berangkat dari sisi positif. Lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.
"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," kata dia.
Lihat Juga :Sri Mulyani Respons soal Usul PMN Rp1,19 T Buat Bayar Utang Mandalika |
Zulkieflimansyah yakin Sirkuit Mandalika bisa meningkatkan pariwisata NTB secara signifikan lewat berbagai agenda kegiatan.
Sebut saja WSBK, MotoGP, MXGP, Enduro dan lain-lain. Menurutnya, agenda-agenda tersebut bisa menajamkan posisi NTB sebagai daerah sport tourism sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
"Kita butuh gagasan dan ide baru untuk menciptakan satu destinasi pariwisata baru beyondBali," ujar Zulkieflimansyah.
Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.
Utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.
Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.
Lihat Juga :Mengenal KEK Mandalika yang Wariskan Utang Rp4,6 T |
Moeldoko soal Uni Eropa Jegal Sawit RI: Bukan Karena Deforestasi******
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskansawitIndonesia tidak akan bermasalah dengan aturan deforestasi Uni Eropa(UE).
"Enggak, persoalan sawit di Eropa itu bukan di situ. Saya sudah banyak berbicara dengan ambasador dari Uni Eropa. Saya sering berbicara tentang sawit dan batu bara sama mereka, isunya bukan itu deforestasi, bukan," tuturnya usai Green Economic Forum CNBC di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Moeldoko menyebut UE menyoroti soal penggunaan sawit dalam bahan bakar campuran dengan solar, alias program B20. Terlebih, penggunaan sawit dalam biodiesel tersebut terus meningkat persentasenya dari 20 persen di B20 hingga target B40.
Terlepas dari jegalan UE terhadap sawit RI, Moeldoko menekankan pemerintah sudah menyiapkan langkah melawan deforestasi. Ia menyebut sudah ada jutaan bibit pohon yang disiapkan.
Ia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap deforestasi. Upaya yang dikebut pemerintah saat ini termasuk perbaikan lahan.
"Pemerintah sekarang sudah menyiapkan 57 juta pohon untuk ditanam, telah berjalan pembibitan 57 juta pohon, dalam pembibitan. Berikutnya ada 17 juta yang siap ditanam. Itu adalah upaya kita bagaimana memperbaiki lahan-lahan yang kosong atau rusak," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
DPR Singgung Gaji Komisaris PT Timah di Korupsi dan Rugi RI Rp271 T******
Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyinggung komisaris PT Timah Tbk di tengah dugaan kasus korupsiyang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.
Ia mengatakan komisaris seharusnya mengawasi kerja sama yang dilakukan PT Timah termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam dugaan korupsi.
"Kita ingin tahu pertanggungjawaban komisaris di PT Timah seperti apa, tidak mungkin mereka tidak tahu. Jadi jangan cuma makan gaji buta komisaris di PT Timah," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Timah, Selasa (2/4).
Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.
"Maka pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah di luar konteks kemampuan manajemen," katanya.
Kasus korupsi menampar PT Timah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.
Mereka mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
Kejagung juga menyebut korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara sampai dengan Rp271 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara pinjam uang online langsung cair、game 88 link alternatif、jp paus hk kamis
Terkait:situs tergacor dan terpercaya、wdkilat、terminal slot gacor、mahjong ways 2 jackpot、slot gacor langsung maxwin、okejudi、situs parlay terpercaya、info slot tergacor、bonus new member 100 to x3、cari situs slot online
bab terbaru:mimpi togel 2d(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Manajemen perusahaan penyedia atau operator teknologi bayar toltanpa setop alias Multi Line Free Flow (MLFF) PT Roatex IndonesiaToll System kisruh.
Informasi itu diungkap oleh Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan. Ia mengatakan karena kisruh itu, rencana uji coba teknologi bayar tol tanpa setop yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda.
"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya kepada wartawan di Kantor Roatex, Selasa (30/5).
Katanya, kontraktor dan manajemen dari Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di Hungaria diterapkan bulat-bulat di Indonesia.
"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.
Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah.
Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta.
"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.
"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya.
Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal.
Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.
[Gambas:Video CNN]
"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.
Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz.
Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.
"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.
Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan.
"Proyek ini terus berjalan, dengan hubungan yang erat dengan BPJT serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentu saja ada sedikit keterlambatan dalam jadwal, tetapi di satu sisi ini "normal" dalam proyek-proyek besar seperti ini," katanya.
Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.
"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.
Lihat Juga :Jokowi Umumkan Kenaikan Gaji PNS 16 Agustus |
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyinggung komisaris PT Timah Tbk di tengah dugaan kasus korupsiyang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.
Ia mengatakan komisaris seharusnya mengawasi kerja sama yang dilakukan PT Timah termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam dugaan korupsi.
"Kita ingin tahu pertanggungjawaban komisaris di PT Timah seperti apa, tidak mungkin mereka tidak tahu. Jadi jangan cuma makan gaji buta komisaris di PT Timah," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Timah, Selasa (2/4).
Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.
"Maka pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah di luar konteks kemampuan manajemen," katanya.
Kasus korupsi menampar PT Timah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.
Mereka mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
Kejagung juga menyebut korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara sampai dengan Rp271 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Binance.US, cabang bursa kripto Binance di Amerika Serikat (AS) akan menangguhkan fitur membeli dan setoran dalam bentuk dolar AS bagi penggunanya. Hal itu menjadi buntut sengketa hukum perusahaan dengan regulator utama Wall Street, Securities and Exchange Commission (SEC).
Mitra perbankan yang selama ini bekerja sama melayani transaksi nasabah juga tengah bersiap menangguhkan sementara fitur penarikan dalam mata uang fiat paling cepat 13 Juni 2023.
Mengutip Reuters, Jumat (9/6), perusahaan mengatakan penangguhan itu sebagai langkah proaktif dalam transisinya ke pertukaran khusus kripto saat ini.
Sebelumnya, SEC menggugat Binance karena menjalankan transaksi ilegal di Amerika Serikat (AS). Selain itu, perusahaan kripto terbesar di dunia itu juga dituding menggelapkan dana pelanggan senilai miliaran dolar AS.
SEC menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas AS. Lembaga itu juga menyebut CEO Binance Changpeng Zhao alias CZ sebagai terdakwa.
"Melalui 13 dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan," kata Ketua SEC Gary Gensler seperti dikutip dari CNN Business.
Lihat Juga :![]() |
SEC juga menuduh bahwa Zhao dan Binance mencampuradukkan aset pelanggan, bahkan mengalihkan sebagian ke entitas yang dikendalikan oleh Zhao. SEC menduga Zhao dan Binance secara sadar telah melanggar peraturan.
Seorang juru bicara Binance mengatakan perusahaan menanggapi tuduhan SEC dengan serius. Namun, perusahaan menyatakan tuduhan SEC tidak benar.
"Kami dengan hormat membantah tuduhan SEC bahwa Binance beroperasi sebagai bursa efek yang tidak terdaftar atau menawarkan dan menjual sekuritas secara ilegal," kata perusahaan.
"Karena ukuran dan pengenalan nama global kami, Binance telah menemukan dirinya sebagai sasaran empuk yang terjebak di tengah tarik ulur peraturan AS," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.
Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.
Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.
Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.
"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《mpo play》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs gacor slot malam iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpo play》bab terbaru。