cara dapat uang secara online

Buku Harian Kerakusan

Anggaran Peremajaan Sawit Dinaikkan Jadi Rp60 Juta per Ha******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat(PSR) pada tahun lalu tidak mencapai target seperti yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, dari 180 ribu hektare PSR yang ditargetkan, hanya terealisasi 150 ribu hektare atau 70 persen. Artinya masih kurang cukup jauh dari yang diharapkan.

"Kebijakan PSR tentunya diharapkan bisa dipercepat. Rata-rata kita baru mencapai 150 ribu hektare per tahun dan ini kurang dari 30 persen target yang dicanangkan bapak presiden yaitu 180 ribu ha per tahun," ujarnya di Rakornas Rencana Aksi Nasional PKS Berkelanjutan di Hotel Kempenski, Kamis (28/3).

"Sehingga kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta itu, nanti tidak hanya di tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pengkebun," jelasnya.

Secara keseluruhan, pemerintah telah menyalurkan dana untuk PSR melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawait (BPDPKS) sebesar Rp9,25 triliun sejak 2016. Dana ini berhasil meremajakan perkebunan sawit seluas 331,7 ribu hektare.

Ketua Umum Golkar ini menyebutkan perlu percepatan peremajaan karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi andalan ekspor. Pada 2023, ekspornya mencapai US,45 miliar atau mendekati 12 persen dari ekspor nonmigas.

Selain itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung sekitar 16,2 juta orang.

"Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Perpadi soal Harga Beras Hanya Bisa Turun Rp200: Salah Besar Bulog******

Wakil Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto menanggapi pernyataan Perum Bulog soal hargaberas hanya bisa turun sekitar Rp200 meski sudah panen raya.

Billy menegaskan pernyataan tersebut salah besar. Faktanya, kini harga beras di pasaran rata-rata sudah di bawah Rp15 ribu per kg.

"Salah besar itu Kabulog. Sekarang saja sudah di bawah Rp15 ribu (per kg) semua. Yang tadinya Rp17 ribu, sekarang Rp15 ribu. (Sekarang) harga rata-rata beras Rp13 ribu sampai Rp14.500 per kg," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

"Yang penting HET (harga eceran tertinggi) harus benar-benar dijalankan dan diawasi. Siapa yang melanggar HET harus dicabut izin dagangnya, pasti semua kan patuh dan mengikuti pemerintah," lanjut dia.

Menurutnya, masalah beras menjadi masalah yang paling mudah untuk diurus. Maka itu, ia berharap pemerintah harus bersifat 'tangan besi'.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan harga beras hanya bisa turun sekitar Rp100-Rp200 per kg meski sudah mulai panen raya.

Ia mulanya menjelaskan harga gabah sudah cenderung menurun di sekitar Rp7.000 per kg. Kemudian, pasokan beras ke ritel modern hingga ke pasar tradisional sudah mulai berangsur-angsur bertambah.

Suyamto merinci harga gabah kering panen (GKP) sekitar Rp7.000-Rp7.200 per kg. Sementara, harga beras di penggilingan itu Rp12.800 sampai Rp13 ribu per kg.

"Ini nanti mudah-mudahan di tingkat konsumen segera diturunkan. Walau memang sudah terjadi penurunan, namun masih belum signifikan penurunannya, masih sekitar Rp100-Rp200," pungkasnya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi juga sebelumnya memperkirakan harga beras bakal sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di Bulog, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti tahun lalu," ujar dia dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Bayu, harga beras sulit turun karena berbagai faktor, salah satunya upah tenaga kerja. Ia mengklaim faktor tersebut menjadi penyebab terbesar harga pokok produksi beras meningkat.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi lahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

Bos Bulog Sebut Harga Beras Sulit Turun ke Level Tahun Lalu******

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Bayu Krisnamurthimemperkirakan harga beras sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di BULOG, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti setahun yang lalu," kata Bayu dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Tak hanya beras, harga sejumlah komoditas dunia juga menanjak tahun ini, mulai dari bahan bakar, pupuk, kakao, hingga minyak goreng.

"Yang paling besar adalah ongkos tenaga kerja, ini kira-kira hampir 50 persen," tambahnya.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi celahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

"Itu (transformasi sawah menuju perumahan) pastikan lahannya makin sedikit, maka sewa lahan akan menjadi lebih mahal," ujar pimpinan BULOG tersebut.

Terkait stok, Bulog saat ini menyimpan cadangan sekitar 1 juta ton.

"Stok Bulog sendiri, yaitu kalau saat ini, per hari ini kurang lebih sekitar 1 juta ton," tuturnya.

Dalam distribusi beras, pemerintah memang harus mengalah sejenak. Tahta tertinggi dalam distribusi beras saat ini masih ada di rumah tangga dengan kisaran 50 persen dari stok nasional. Kemudian disusul oleh organisasi yang memanfaatkan beras layaknya restoran, hotel, rumah sakit, hingga santri. Ketiga, ada dari sisi pedagang. Setelahnya merupakan hak pemerintah.

Kenaikan harga beras terjadi beberapa waktu terakhir. Fenomena El Nino juga menjadi salah satu alasan harga beras meroket hingga memaksa pemerintah untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton. Impor tambahan itu membuat total kuota impor beras pada 2024 naik menjadi 3,6 juta ton.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras di pasar tradisional per hari ini berkisar Rp13.800 hingga Rp19.500 per kg.

Angka tersebut di atas harga pada periode sama tahun lalu di kisaran Rp10.550 hingga Rp17.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Jasa Marga Waspadai 3 Titik Macet Baru di Tol saat Mudik Lebaran******

PT Jasa Marga (Persero) mewaspadai tiga titik kemacetan baru di jalan tol saat mudik lebaran 2024.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan titik kepadatan anyar ini ditemukan berdasarkan prediksi volume lalu lintas saat arus mudik dan balik. Oleh karena itu, perusahaan tengah menyiapkan langkah mitigasi.

"Di sini kami sampaikan titik-titik rawan kepadatan dan mitigasi, yang (tanda) bintang itu titik-titik kepadatan baru yang akan terjadi di 2024," tutur Subakti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/3).

Berdasarkan bahan paparan perseroan, titik pertamakepadatan baru ada di Tol Jakarta-Cikampek. Subakti mengatakan akan ada potensi kemacetan di KM 25, di mana merupakan pertemuan lalu lintas Tol Japek dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari arah Cimanggis dan Cilincing.

Subakti menegaskan langkah mitigasi yang akan dilakukan adalah rekayasa lalu lintas. Ia mengatakan volume, capacity, ratio (VCR) diharapkan bisa ditekan dari 0,93 ke 0,66 berkat rekayasa lalu lintas tersebut.

Kedua, titik kepadatan anyar pada saat mudik lebaran akan terjadi di KM 87 Tol Trans Jawa (Cipali-Surabaya). Subakti mengatakan pihaknya bakal melakukan pembatasan kendaraan angkutan barang, ganjil genap, dan one way pada KM 72-KM 414 demi memangkas potensi kemacetan.

Ketiga, Subakti mewanti-wanti potensi kemacetan di KM 152 Tol Trans Jawa di Cipali. Ini terjadi imbas pertemuan lalu lintas dari Tol Cisumdawu dan Tol Cikopo.

Langkah mitigasi tambahan lainnya akan dilakukan ramp metering di Tol Cisumdawu. Kemudian, bakal dilakukan pengalihan kendaraan ke Cisumdawu Jaya dan Paseh.

"Sesuai koordinasi dengan Korlantas (Polri) dan Kementerian Perhubungan, kami akan pertahankan VCR di sekitar 0,7," tutup Subakti.

[Gambas:Video CNN]