game slot gacor saat ini

tolong panggil aku tuan Paus

Cerita Wamentan Terakhir Kali Bertemu SYL sebelum 'Hilang' di Eropa******

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku terakhir kali bertemu MentanSyahrul Yasin Limpo (SYL) sebelum keberangkatan kunjungan kerja sang menteri ke Spanyol.

"Terakhir (kontak dengan Mentan SYL) pas keberangkatan, kalau saya ya. Cuma kalo pejabat (Kementan) eselon 1 yang ikut kan terakhir sampai di Spanyol itu masih bersama-sama," kata Harvick di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Sudah hampir seminggu Harvick hilang kontak dengan Mentan Syahrul. Ia mengklaim kabar terakhir dari Syahrul datang saat sang menteri kunjungan kerja di Spanyol.

Menurutnya, ini terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul yang 'hilang' di Eropa.

Kementan belum melapor kepada pihak berwajib soal hilangnya Syahrul. Akan tetapi, Harvick menyebut Presiden Joko Widodo sudah tahu kabar tersebut.

"Oh, sudah-sudah, sudah tahu kalau Pak Presiden. Terus juga kawan-kawan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) juga sudah tahu," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Namun, lembaga antirasuah itu enggan mengumumkannya secara gamblang kepada publik.

Rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan sudah digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Perlakuan serupa juga terjadi di Kantor Kementan.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Kamp pelatihan iblis

Alasan Pengusaha Batasi Pembelian Beras Maksimal 10 Kg di Toko Ritel******

Pengusaha ritelmembatasi pembelian berasdi tempat usaha mereka.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan yang diterima asosiasinya saat bertemu dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog beberapa waktu lalu.

"Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy Mandey kepada CNNIndonesia.com.

"Mengingat ketidakstabilan beras akibat badai, el nino, dan impor, dengan impor sekitar 400 ribu ton diharapkan segera tiba. Saat ini sudah masuk 1,6 juta ton, dan sisa 400 ribu ton diperkirakan tiba dalam beberapa hari atau bulan ini. Hal ini diharapkan meningkatkan ketersediaan beras," katanya.

Ia menyebut kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut  tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras.

"Iya betul. Ini tidak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya.

Roy mengatakan pembatasan pembelian beras akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya.

"Meskipun El Nino baru mencapai puncaknya pada awal 2024, pemerintah sudah berupaya meningkatkan Cadangan Beras Pangan (CBP) untuk menghadapi dampaknya. Produksi petani menurun akibat dampak El Nino di beberapa daerah," imbuhnya.

Sejumlah toko ritel seperti Super Indo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium maksimal sebanyak 10kg per hari per konsumen.

Beras di sejumlah ritel modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari dari Super Indo Cs.

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (2/10), di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Maksimal 2 kemasan per konsumen per hari. Pembelian produk beras all variant," tulis keterangan di rak penyimpanan beras tersebut.

Serupa, di Alfamart Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan juga membatasi pembelian beras. Sang pelayan toko mengatakan pembatasan sudah berlaku sejak satu atau dua minggu lalu.

Akan tetapi, ia mengklaim di toko tersebut belum ada pelanggan yang membeli beras melebihi ketentuan.

Sementara itu, pembatasan pembelian beras juga berlaku di Indomaret di kawasan Duren Tiga. Namun, ada sedikit kelonggaran di gerai yang belum lama beroperasi ini.

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Pedang, Sihir, dan Taksi

Jokowi Setujui Pembangunan LRT Bandung Raya Meski Butuh Rp11 T******

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebut Presiden Jokowi menyetujui pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya trase Utara-Selatan Kota Bandung.

Bey mengungkapkan LRT yang direstui Jokowi tersebut akan mengambil trase antara Babakan Siliwangi dan Leuwipanjang. LRT itu membutuhkan biaya hampir Rp11 triliun.

"Pada saat ratas dengan presiden minggu lalu, disetujui LRT Bandung Raya juga LRT Bali. Dari Babakan Siliwangi ke Leuwi Panjang, 15 kilometer. Nilainya sekitar Rp10,9 triliun," ujarnya Selasa (3/10) seperti dikutip dari Antara.

"Segera diajukan studinya untuk LRT, walaupun sudah banyak dilakukan, dengan teknologi yang digunakan yang terbaik," ujarnya.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Jadi tidak hanya studi terus, karena pemecahan kemacetan di Bandung harus ada," ucapnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengatakan pembangunan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bandung Raya ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

"Target kalau dari timeline kita itu pada 2027 atau 2028 mulai konstruksi," kata Kadishub Jabar Koswara saat ditemui di Stasiun Bandung, Senin (2/9).

Lebih lanjut, dia mengatakan jalur LRT nantinya mulai dibangun dengan dua koridor prioritas yakni rute Tegalluar-Leuwipanjang dan Leuwipanjang-Dago dengan menghabiskan dana mencapai Rp26 triliun.

"Jadi kurang lebih bisa Rp13 triliun untuk satu koridor termasuk infrastruktur dan sarananya," kata Koswara.

[Gambas:Video CNN]

gelandang jenius

Teten Sambut Baik Jika TikTok Bikin e******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik jika TikTok membuka e-commercedi Indonesia. Dengan begitu, TikTok bisa berjualan lagi seperti yang dilakukan TikTok Shop sebelumnya.

"Bagus dong kalau bikin baru, kan mereka juga bisa buka lagi TikTok Shopnya di Indonesia, yang selama ini mereka ditutup karena memang izinnya belum boleh berjualan," katanya di Gedung SMESCO, Jakarta, Kamis (4/10).

Teten mengatakan TikTok saat ini hanya memiliki izin kantor perwakilan. Sehingga jika ingin berjualan dan bertransaksi lagi maka harus membentuk badan hukum di Indonesia, mengajukan izin , dan mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Banyak channel lain, emangnya cuman TikTok saja yang jualan? Kan enggak. Toh pemasaran juga bisa dilakukan di TikTok medsosnya, marketingnya, promosinya bisa dilakukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas berjanji membantu TikTok jika ingin membuat e-commercesendiri dan mengajukan izin ke pemerintah.

Ia membantah jika pemerintah dituding melarang seluruh operasional TikTok, apalagi diklaim antiasing. Menurutnya, apa yang dilakukan negara adalah mengatur social commerce yang dianggap membunuh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tanah air.

"TikTok sebagai media sosial kita persilakan. Kalau mau jadi social commercesilakan, dia bisa iklan dan promosi. Tapi, kalau jualan (transaksi), dia nanti bisa urus (izin) e-commerce, kita bantu," janjinya.

[Gambas:Video CNN]