cmo777

Gadis malang dan gadis bangsawan

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Berbahagialah para gadis petani

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

PT KAI Sumut Sediakan 95.688 Tiket Libur Natal dan Tahun Baru******

PTKereta ApiIndonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara membuka penjualan tiket kereta apipada masa libur Nataldan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 secara bertahap mulai 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan.

"Adapun periode Angkutan Nataru yang ditetapkan KAI adalah keberangkatan 22 Desember 2022 - 8 Januari 2023," kata Manager Humas PT KAI Divre I SU Mahendro Trang Bawono, Kamis (24/11).

Menurutnya persediaan tiket KA antar kota atau KA Jarak Jauh Sribilah relasi Medan - Rantauprapat (PP) dan Putri Deli relasi Medan - Tanjung Balai (PP) pada masa libur Nataru 2022/2023 dipastikan saat ini masih tersedia.

Sejak masa pemesanan tiket Nataru 2022/2023 telah dibuka secara resmi, yakni pada 7 November telah terjual sebanyak 261 tiket KA sampai pada Kamis (24/11). Relasi perjalanan yang menjadi favorit adalah Medan - Tanjungbalai (PP) yang terjual sebanyak 159 tiket KA.

"KAI Divre I SU memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 jauh-jauh hari," ujar Mahendro.

Mahendro menambahkan pelanggan KA sudah bisa memesan tiket liburan pada masa Nataru 2022/2023. Saat ini ketersediaan tiket masih ada, para pelanggan bisa memesan tiket KA secara online melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Contact Center 121, Loket Box, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya.

"Ketersediaan tiket akan terus berubah, karena pemesanan sudah secara online," tambah Mahendro.

Untuk syarat naik kereta api, KAI Divre I SU masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster). Sedangkan pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

[Gambas:Video CNN]

"Selain itu, akan tetap diterapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah. Sejak memasuki stasiun, pelanggan akan dicek suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer. Begitu juga saat di kereta api, petugas secara berkala membersihkan titik-titik yang sering disentuh pelanggan dengan disinfektan," urainya.

PT KAI Divre I SU secara konsisten mengingatkan pelanggan untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. Pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan akan ditolak naik kereta api.

"Kami berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman." tutup Mahendro.

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Ganjar Naikkan UMP Jateng 8,01 Persen Jadi Rp1,9 Juta******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan UMPdi daerahnya naik 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69 pada 2023 mendatang.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp.1.958.169,69," bunyi ketentuan tersebut, dikutip Senin (28/11).

"Berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan," demikian dikutip.

Sejumlah provinsi lainnya juga telah menetapkan kenaikan UMP 2023. Misalnya UMP Yogyakarta yang naik dari naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 dan UMP DKI Jakarta naik 5,6 persen menjadi sebesar Rp4,9 juta pada 2023.

Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

DPR Cecar Kementan******

Sejumlah anggota DPRmencecar Kementerian Pertanian, Bulog dan Badan Pangan terkait rancu data stok berassaat ini.

Anggota Komisi IV DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto menyebutkan rancu data terkait stok beras yang dimiliki oleh tiap lembaga ini berpotensi menyebabkan distorsi harga di pasar.

"Saya ingin menyampaikan supaya ada kesamaan statemen antara para pihak yang berkaitan dengan stok beras. Jangan sampai kita di depan publik itu seolah-olah berbeda secara tajam, ini implikasinya terhadap pasar, bisa terjadi distorsi harga di pasar," tutur Hermanto dalam rapat dengan pendapat (RDP) Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Saya berharap supaya ada seirama lah kita, saya minta supaya kita ramai-ramai memperbaiki data yang benar, baik data di Kementerian, Bulog, Komisi (IV), maupun di masyarakat sehingga tidak mendistorsi pasar," tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet yang menyebut data milik Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Bulog simpang siur.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Pemimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," cecarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sutrisno menegaskan agar kementerian tidak hanya mengandalkan data dari dinas pertanian di daerah.

Ia meminta agar Kementan memiliki data yang valid agar bisa memastikan kecukupan stok beras. Ia juga mendesak agar Kementan menekan dugaan ekspor beras ilegal.

"Beras ini mutlak koordinasi Kementan dengan otonomi daerah, mereka yang punya data. Jangan percaya hanya data dinas pertanian," ujarnya.

Cecaran terkait data yang simpang siur itu ditanggapi oleh Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi yang menyebutkan bahwa data yang ia dapatkan berasal dari Perum Bulog.

"Tentunya ini laporan dari timnya Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso), kami selalu koordinasi, stok beras nasional yang kami laporkan 621 ribu hari ini ada 594 ribu ton," tuturnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk perkembangan pangan nasional.

"Kami selalu berdiskusi juga dengan Kementan, Kementerian Perdagangan, tentunya dengan Menko Perekonomian. Sehingga kalau ada anggapan BPN tidak berkoordinasi dengan Kementan, itu juga engga. Karena saya dengan Pak Suwandi juga telfonan terus sampai malam, dengan tim Pak Buwas juga terus," ucap Arief.

Rancu data beras sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu mengatakan menuturkan stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.

Budi Waseso karena itu menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.

Namun pernyataanBuwas itu dibantah Kementerian Pertanian. 

Statistisik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman, bahkan surplus.

Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.

"Menurut data BPS, hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. (Sementara) konsumsinya 30,2 juta ton," kata Anna saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Hanya saja, tidak semua dari surplus itu berada di gudang Bulog. Ia menjelaskan, cadangan beras yang berada di Bulog hanya sekitar 11 persen. Sementara sisanya berada di rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen.

"Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh BPS, Kementan dan Bapanas menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan," paparnya.

Kaisar Aogu

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]