rtp roma77

Bisikan Penyihir

Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal Malaysiayang menggratiskan tol saat mudik lebaran 2024.

Basuki mengatakan pihaknya tak bisa asal perintah kepada operator tol untuk menggratiskan jalan bebas hambatan tersebut. Pasalnya, tarif tol merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan berkaitan dengan keberlangsungan investasi perusahaan.

"Itu kan investasi (kebijakan tarif tol), investor. Saya pun enggak bisa memerintah," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Di lain sisi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan sebenarnya bisa saja pemerintah menggratiskan tarif tol, seperti di Malaysia. Namun, ada potensi kas negara akan 'boncos'.

"Misalnya, bisa enggak (tarif tol) digratiskan? Bisa. (Tapi) nanti pemerintah diklaim (operator minta ganti ke pemerintah), besar (biayanya)," ucap Hedy.

"Pasti akan ada klaim (dari operator) kalau diterapkan di kita (penggratisan jalan tol seperti di Malaysia). Bisa, tapi mereka (operator jalan tol) akan klaim, karena itu kan instruksi dari kita," tegasnya.

Kementerian PUPR kemudian menegaskan ruas-ruas tol fungsional yang dibuka saat mudik tahun ini belum dipungut biaya. Dengan kata lain, tol fungsional tersebut masih gratis.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H. Ini berlaku selama dua hari, yakni pada 8 April-9 April 2024.

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan penggratisan cuma berlaku untuk kendaraan golongan satu. Ini mencakup semua mobil pribadi, tidak termasuk taksi.

Biaya yang harus ditanggung Negeri Jiran cukup besar. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan kebijakan ini diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia).

[Gambas:Video CNN]

Bahkan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat sempat bertanya kepada Menteri Basuki soal tarif tol tersebut. Ia menyampaikan warga di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni Riau, cemburu dengan kebijakan di Malaysia.

"Pak Menteri (Basuki), bahwasanya masyarakat Riau dikagetkan dengan kenaikan tarif tol cukup besar, signifikan, khususnya Tol Pekanbaru-Dumai," kata Syahrul dalam raker.

"Mereka dapat pula (informasi) di Facebook, di media sosial, bahwasanya di Malaysia, katanya, tetangga mereka itu lebaran ini tolnya justru gratis. Maklum lah karena mungkin bertetangga dengan Malaysia mereka perbandingkan," sambungnya.

Dewi yang sombong, serangan balik!

Desa di Klaten Bagi******

Pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada warganya. Setiap kepala keluarga (KK) menerima uang sebesar Rp400 ribu.

Rupanya, ini bukan kali pertama desa tersebut bagi-bagi THR kepada para warga. Pasalnya, program pembagian THR sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Tahun ini, jumlah total uang yang disalurkan mencapai Rp297,6 juta untuk 744 KK. Kepala Desa Wunut Iwan Sulistya Setiawan menjelaskan sumber dana tersebut murni dari pendapatan asli desa (PAD), yakni dari pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park.

Iwan menjelaskan THR yang diberikan ke warga pada 2023 sebesar Rp300 ribu, sementara tahun ini naik menjadi Rp400 ribu per KK. Hal ini lantaran penerimaan asli daerah (PAD) juga naik pada tahun ini.

"PAD tahun ini Rp3,1 miliar dan tahun lalu Rp2,5 miliar. Semoga terus naik, kita punya harapan jadi tahun depan bisa kita berikan THR Rp1 juta," imbuh Iwan.

Iwan menyampaikan ide awal pemberian THR untuk setiap keluarga ini dimulai pada 2022. Terdapat 13 RT dan enam RW di desanya, yang selama ini menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

"Kalau BLT sudah ada brandeddari negara, bansos juga dari negara. Kita buat terobosan dengan THR, spontanitas bantuan langsung untuk semua yang warga sini," ungkapnya.

Ke depan, Iwan mengungkap pemerintah desa (Pemdes) berencana untuk menaikkan THR di angka Rp1 juta. Namun, THR yang diberikan tak semuanya berbentuk uang tunai. Setengah dari angka tersebut diberikan berupa tabungan investasi.

"(Pada) 2025 kita harapkan Rp1 juta. Separuhnya uang tunai, separuhnya investasi, jadi warga investasi tanpa keluar uang sehingga unit usaha yang ada milik bersama," jelasnya.

Pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park sendiri telah menjadi sumber PAD terbesar desa itu sejak 2016. Sebelumnya, desa tersebut berpendapatan kecil yang hanya memiliki dana desa.

Bermodal nekat, pemdes mencoba mengubah objek wisata tersebut menjadi tempat wisata air dengan konsep air alami namun modern. Meski awalnya banyak yang ragu karena kala itu sudah banyak objek wisata air yang besar.

"Awalnya pada ragu, perangkat desa bahkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sempat ragu. Apalagi dana yang saya alokasikan ke Umbul Pelem itu awalnya sampai 75 persen dari total dana desa saat itu Rp 900 juta," tutur Iwan.

Keraguan tersebut akhirnya terjawab setelah PAD meningkat secara perlahan. Iwan merinci PAD pada 2018 sebesar Rp30 juta, kemudian 2019 Rp210 juta, pada 2020 Rp575 juta, namun sempat turun pada 2021 menjadi Rp253 juta.

"(Pada) 2022 menjadi Rp915 juta, tahun 2023 Rp2,5 miliar dan sampai Rp2024 ini sudah Rp3,1 miliar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

PUPR Bakal Pasang Jembatan Bailey Darurat Imbas Longsor di Tol Bocimi******

Kementerian PUPRbakal memasang jembatan bailey atau jembatan rangka baja darurat sementara agar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) yang longsorbisa segera difungsikan.

Dengan jembatan sementara ini, Tol Bocimi diharapkan bisa dilewati secara darurat pada Senin (8/4) besok.

"Kejadian Bocimi saat ini kita sedang lakukan analisa untuk penanganan darurat. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan untuk bisa secara darurat dilewati," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, saat di Sidoarjo, Kamis (4/4).

Ia mengklaim jembatan bailey itu aman dilalui, sambil menunggu perbaikan tol di KM 64 secara permanen.

Munir juga menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lontas Polda Jawa Barat terkait pemasangan jembatan sementara ini.

"Untuk operasionalisasinya, kami berkoordinasi dari PU dengan Ditlantas Polda Jabar. Untuk penangan permanen akan kita lakukan setelah lebaran. Insyaallah aman," pungkasnya.

Terpisah, Ditlantas Polda Jabar telah berkoordinasi dengan PT Trans Jabar Tol (TJT), selaku pemilik konsesi Tol Bocimi soal insiden longsor, Kamis (4/4) kemarin.

Dalam rapat itu, dibahas bagaimana agar tol tersebut dapat beroperasi kembali dan aman untuk dilalui masyarakat. Hasilnya, jembatan bailey bakal dibuat sambil menunggu jalan yang amblas diperbaiki.

"Besok (5/4) akan dipasang jembatan bailey atau jembatan darurat di jalur A (lokasi amblas)," kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo saat dihubungi, Kamis malam.

Setelah nanti jembatan tersebut dipasang, ia menjelaskan jalur A akan digunakan satu lajur saja untuk kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang akan menuju Sukabumi.

"Untuk Jalur B akan digunakan satu lajur juga untuk kendaraan dari arah Sukabumi menuju Bogor atau Jakarta," ungkapnya.

Menurutnya, nanti juga akan diberlakukan pembatasan kendaraan yang boleh melintas. Adapun kendaraan yang diperbolehkan yakni kendaraan pribadi atau kendaraan golongan 1.

"Untuk mengantisipasi kepadatan jalur arteri, khususnya pasar Cicurug maupun sekitar pabrik Cigombong, disiagakan pers dari Satlantas Polres Bogor maupun Polres Sukabumi," katanya.

Longsor terjadi di dalam Tol Bocimi, tepatnya di KM 64 arah Sukabumi, pada Rabu (3/4) malam. Dalam kejadian itu, terdapat kendaraan yang turut terbawa material longsoran.

"(Ada kejadian longsor) Betul. (Satu mobil masuk jurang) Betul," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dihubungi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Jembatan Kaligawe Semarang Dapat Difungsikan saat Arus Mudik Lebaran******

 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan bahwa Jembatan Tol Kaligawe sudah bisa difungsikan secara dua arah padaarus mudikdan balik Lebaran 1445 Hijriah.

"Jembatan Kaligawe saat H-10 Lebaran sudah bisa fungsional dua arah di atas," kata Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan BBPJN Jateng-DIY Janto, saat dikonfirmasi di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/3).

Lihat Juga : Astra Infra: Tol Merak hingga Cipali Siap Sambut Arus Mudik Lebaran

"Masih gratis karena fungsional ya. 'Rest area' belum ada, tetapi akan ada posko, misalnya di STA 13 di Colomadu. Ada posko Lebaran, sudah disiapkan tempat peristirahatan meski tidak sebesar 'rest area'," katanya lagi.

Kemudian, kata Janto pula, posko Lebaran di STA 21 "Interchange" Karanganom, serta di jalur-jalur keluar tol juga disiapkan posko gabungan kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Lihat Juga : Ribuan SPKLU Siap Fasilitasi Pemudik Kendaraan Listrik di Indonesia

Kepala BBPJN Jateng-DIY Rien Marlia menegaskan bahwa kemantapan jalan nasional pada Lebaran tahun ini mencapai 96,97 persen, atau meningkat dibandingkan Lebaran lalu sebesar 94,31 persen.

Rien menyebutkan total panjang jalan nasional di Jateng-DIY mencapai 1.887,29 kilometer, terdiri atas jalan nasional di Jateng dengan kemantapan 96,73 persen, dan jembatan nasional sebanyak 858 buah dengan panjang 33.432,87 meter dalam kondisi 91,94 mantap.

Sedangkan di wilayah DIY, panjang jalan nasional 306,34 km dengan kemantapan 98,22 persen, dan jembatan nasional di Provinsi DIY berjumlah 132 buah dengan panjang 7.632,5 meter dalam kondisi 98,92 persen mantap.

Jaringan jalan nasional di Jateng-DIY, kata dia pula, dibagi menjadi enam jalur, yaitu Lintas Utara (Pantura), Lintas Tengah, Jalan Non Lintas, Jalan Pantai Selatan (Pansela), Jalan Penghubung Lintas, dan Jalan Lintas Selatan.

Yuan Zun

AS Emoh Bergantung ke China, Apple Bakal Guyur Vietnam Lebih Banyak******

Raksasa teknologi, Apple, menyatakan akan menambah anggaran pengeluaran untuk pemasok di Vietnam, yang merupakan negara tempat pusat produksi utama mereka.

Hal ini diutarakan CEO Tim Cookpada Senin (15/4), ketika tiba di negara tersebut untuk kunjungan dua hari, seperti dikutip dari AFP.

Apple mengumumkan penambahan anggaran itu dalam sebuah pernyataan di situs resmi, tapi tidak memberikan rincian jumlah yang akan dibelanjakan atau tujuan akan disalurkan.

"Mulai dari kerja sama dengan pemasok lokal, hingga mendukung proyek air bersih dan peluang pendidikan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat koneksi di Vietnam," kata Cook dalam pernyataannya.

Menurut VnExpress, Cook diperkirakan akan bertemu dengan programmer, pembuat konten, dan pelajar selama berkunjung.

Kunjungan ini dilakukan ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden berupaya meningkatkan peran Vietnam dalam rantai pasokan teknologi global untuk mengurangi ketergantungan AS pada China.

Gambar di situs berita VnExpress menunjukkan Cook sedang berjalan-jalan di tepi danau Hoan Kiem di pusat kota Hanoi.

"Halo Vietnam. Saya sangat bersemangat berada di sini hari ini. Saya tidak sabar untuk melihat semua pengembang dan pencipta di komunitas," kata bos Apple itu dalam suatu video yang diunggah di akun X (dulu Twitter) miliknya.

Pekan lalu, lebih dari 60 organisasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia meminta perusahaan yang berbasis di AS tersebut untuk menentang penahanan aktivis iklim di Vietnam.

Lihat Juga : Apple PHK 600 Karyawan, Pemecatan Terbesar Sejak Pandemi

Cang Lei Zhi Yu

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.