sentral4d

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Rumah Dinas Digeledah KPK, SYL Ungkap Hilirisasi Jokowi di Spanyol******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol kala rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Spanyol, ia menyampaikan kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (29/9), Syahrul melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades.

Lihat Juga : Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK

"Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," kata SYL.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga mendorong Pemerintah Spanyol membuka akses pasar produk hortikultura asal Indonesia secara luas.

Ia mengusulkan pembentukan tim kerja sama untuk merumuskan langkah konkret peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia agar bisa mendominasi pasar global.

Syahrul juga mendorong Luis agar membuat MoU dalam bentuk Joint Task Force untuk memajukan sektor pertanian kedua negara. Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.

"Termasuk dukungan Luis Planas dalam menghadapi ancaman krisis global yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tekanan geopolitik global serta pemulihan ekonomi pasca pandemi," katanya.

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Syahrul terseret permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memerinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut.

"Benar, ada giat di sana. Giat sedang berlangsung. Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," kata Ali.

KPK diketahui sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait, termasuk SYL.

Gerbang Bayangan Langit

Epic Games Bakal PHK 830 Karyawan******

Epic Games, pembuat Fortnite, mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 16 persen dari karyawan mereka, sekitar 830 orang, untuk meminimalisir pengeluaran.

Mengutip CNN Business, dalam surat kepada karyawan pada Kamis, CEO Tim Sweeney mengatakan perusahaan game video tersebut telah mengeluarkan uang lebih banyak ketimbang pendapatannya.

"Saya sudah lama optimis bahwa kami bisa melewati masa transisi ini tanpa pemutusan hubungan kerja, tetapi sekarang saya melihat bahwa hal ini tidak realistis," kata Sweeney dalam surat tersebut, yang kemudian perusahaan tersebut bagikan secara publik.

Epic juga akan memisahkan sebagian besar divisi pemasaran mereka, SuperAwesome, menjadi perusahaan independen.

PHK Epic merupakan pemotongan pekerjaan terbaru dalam industri teknologi, yang terpaksa harus menyesuaikan diri setelah pertumbuhan luar biasa yang banyak perusahaan alami selama puncak pandemi Covid-19 mulai melambat.

Sebelumnya, Meta, Microsoft, T-Mobile, Lyft, dan lainnya telah mengurangi jumlah karyawannya pada awal tahun ini.

Induk perusahaan Google, Alphabet, melakukan pemutusan hubungan kerja kedua dalam tahun ini, menghilangkan beberapa ratus pekerjaan di bidang perekrutan pada bulan September setelah mengurangi 12 ribu karyawan pada Januari.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang******

Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi saksi hidup dari gempuran social commerceseperti TikTok Shop di Indonesia.

Pantauan CNNIndonesia.compada Selasa (12/9), kala itu para pedagang nampak sepi pengunjung.

Soleh, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengaku omzetnya anjlok semenjak TikTok Shop mulai merajalela.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu enggak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," aku Soleh.

Jeritan Soleh itu pun sampai ke telinga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Sepekan pasca Soleh menuturkan keluh kesahnya, Teten mengunjungi pasar tersebut.

Kunjungan di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9) juga disambut protes para pedagang pakaian.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Terpantau di lantai LG Pasar Tanah Abang, para pedagang memasang selembar kardus bertuliskan 'Tolong pak, TikTok ditutup pak', 'Tolong hapus TikTok Shop', hingga 'Kembalikan senyum pedagang'.

Anton, salah seorang pedagang yang memasang kardus itu, mengaku sangat rugi gara-gara TikTok Shop. Pasalnya harga jual di platform tersebut jauh lebih murah dibanding di mal dan juga Pasar Tanah Abang.

"Minta tolong ke pak menteri online shop TikTok berpengaruh banget buat pedagang di sini," ujar Anton.

Ia mengeluhkan omzetnya turun drastis saat ini. Biasanya ia bisa mengantongi Rp20 juta per hari. Namun, kini mendapat Rp2 juta saja sudah berat.

Jokowi kumpulkan menteri di Istana bahas TikTok Shop Cs

Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo lantas menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas polemik TikTok Shop yang membunuh UMKM pada Selasa (26/9).

Sejumlah menteri yang dipanggil Jokowi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ratas dengan Jokowi membahas perdagangan digital. Ia berkata tak hanya TikTok Shop yang dibahas dalam rapat.

Anehnya, Wishnutama Kusubandio menghadiri ratas tersebut. Ini terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.

Lihat Juga : Luhut Klaim Investasi TikTok di RI Tak Terganggu Larangan TikTok Shop

Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Namun, ia tak paham Wishnutama datang sebagai apa.

"Ada (Wishnutama), ada. Saya tidak tahu sebagai apa, tetapi yang jelas dia diundang," ujar Bahlil.

Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.

"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Zulhas resmi larang TikTok Shop Cs

Mendag Zulhas resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Zulhas menegaskan perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Lalu, social commerce dilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerce seperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Belanja di Transmart Pakai Allo Paylater Aja, Bisa Bayar Belakangan******

Mau belanja di Transmart tapi khawatir uang bulanan enggak cukup? Tenang aja, ya!

Soalnya, di Transmart bisa belanja sekarang, bayar nanti. Caranya, bayar belanjaan pakai Allo Paylater atau kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Lihat Juga : Buruan Gercep ke Transmart Full Day Sale, Selagi Masih Ada Waktu

Nantinya, kamu bisa bayar kembali tagihan belanja itu pada akhir bulan alias setelah gajian datang. Jadi enggak perlu khawatir kalau uang bulanan enggak cukup.

Selain itu, bayar belanja di Transmart pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah bisa dapat diskon tambahan sebesar 20 persen.

Diskon tambahan ini bisa didapat jika belanja di pesta diskon seharian Transmart Full Day Sale yang digelar pada Minggu (1/10).

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di semua gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Nah, kalau belanja pas Transmart Full Day Sale, dijamin transaksi belanjanya akan lebih hemat dari hari biasa. Soalnya, Transmart tebar banyak diskon seharian.

Diskonnya berlaku untuk aneka produk, mulai dari pangan segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Wah, semakin hemat deh! Makanya, jangan lupa mampir ke gerai Transmart terdekat untuk belanja di Full Day Sale pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah ya!

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce******

Shopee angkat suara terkait penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini terkait dengan larangan media sosial yang juga jadi tempat berjualan atau social commerce seperti TikTok Shop.

Head of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan Shopee mendukung keputusan pemerintah untuk mendukung ekosistem perdagangan tersebut. 

"Karena Shopee memiliki misi yang sama dengan pemerintah untuk selalu membantu dan mengutamakan UMKM," kata Balques dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Balques mengatakan sejak tahun 2019, Shopee terus membantu memberdayakan jutaan UMKM lokal melalui sejumlah program. Misalnya Ekspor Shopee, Kampus UMKM Shopee di 10 kota, Program Bimbel Shopee, dan beberapa program lainnya yang membantu UMKM bisa naik kelas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Ia juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh pedagang, seperti pedangan tekstil di Tanah Abang. Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.

Lihat Juga : Zulhas Resmi Teken Aturan Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi