menara3388

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Selama 2022, Ada 3,4 Km Pembangunan Tanggul Pantai di Jakarta******

Kementerian PUPR mengungkap perkembangan proyek tanggulraksasa Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang baru-baru ini disinggung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

NCICD merupakan proyek pemerintah pusat dalam menangani banjir rob hingga salah satu upaya mencegah Jakarta tenggelam.

Pembangunan NCICD dilakukan secara gotong royong antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR dengan bagian pengerjaan masing-masing.

Endra menjelaskan, sejak 2014 hingga 2024, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersama akan membangun tanggul pantai sepanjang 33 km. Dengan rincian 11 km dibangun PUPR dan sisanya dilanjutkan Pemprov DKI Jakarta.

"Sampai 2019 sepanjang 5,2 km tanggul pantai sudah selesai, misal di Muara Baru, Kali Baru, Cilincing, sampai hilir Cakung Drain," jelas Endra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

"Lalu sampai 2022 sudah dibangun lagi 3,4 km. Total berarti sudah 8,6 km," sambungnya.

Endra mengatakan target pembangunan tanggul pantai sampai 2024 adalah 7,3 km lagi. Berarti, total tanggul pantai dalam proyek NCICD yang bakal dibangun mencapai 15,9 km pada 2024 mendatang.

Ia menjelaskan pembangunan tanggul pantai ini untuk mengembalikan kondisi lingkungan di Jakarta, khususnya di bagian utara yang terus mengalami penurunan tanah. Di lain sisi, air laut terus naik.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Hunian Pekerja Konstruksi IKN Bakal 'Disulap' Jadi Kantor Bersama******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa dijadikan sebagai kantor bersama.

Seluruh pekerja, mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk juga konsultan tinggal jadi satu di hunian tersebut, sehingga akan lebih mudah berkoordinasi.

"Selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinir dengan rapi," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (23/10).

Selain infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku di kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter/detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter/detik.

Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen.

Kemudian juga intake Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3000 liter/detik.IntakeSungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan teknologi modular karya anak bangsa untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dalam rangka dukungan pembangunan IKN, Kementerian PUPR berencana membangun rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di IKN yang akan menampung minimal 15.600 tenaga kerja.

Proyek ini merupakan kegiatan tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022-2023 yang diharapkan secara fungsional dapat diselesaikan sebelum akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

999 kali sistem pelatihan

Jokowi Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Capai 99 Persen******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 99 persen.

"Sudah selesai 99 persen tinggal finishingakhir dan kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini nanti mobilitas barang, utamanya CPO, utamanya timah, bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini," kata Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Ular, Kepulauan Babel, dikutip dari Antara, Kamis (20/10).

Jokowi mengatakan dengan pelabuhan itu, produk-produk dari Bangka Belitung akan bisa bersaing dengan produk lainnya.

"Pengelola sementara oleh Kementerian Perhubungan karena ini pelabuhan pengumpan ini bisa dihibahkan ke pemda, tapi harus kita sertai dulu agar pengelolaannya baik," kata Budi Karya.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa Kemenhub akan mundur bila manajemen dari pemda dinilai sudah siap.

"Di awal memang manajemen oleh Kementerian Perhubungan kemudian nanti pemda dampingi, apabila dirasa sudah siap kementerian mundur diambil alih pemerintah daerah, saya rasa yang baik memang di setiap pelabuhan seperti itu karena memang ini pelabuhan pengumpan," ungkap Presiden Jokowi.

Pelabuhan Tanjung Ular terletak di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, saat ini dalam masa pembangunan.

Pelabuhan tersebut memiliki dermaga seluas 80 x 10 meter dan diharapkan pada akhir 2022 seluruh pekerjaan dapat diselesaikan untuk memperlancar konektivitas barang/logistik.

Pelabuhan Tanjung Ular juga dengan kemampuan menampung sampai dengan 1500 Gros Ton (GT), kedalaman dan kapasitas pelabuhan yang dibuat 30 meter.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Pemerintah Ngutang Rp3,8 T ke Bank Dunia untuk Busway di Medan******

Pemerintah menarik utangUS4 juta atau setara Rp3,82 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS) dari Bank Duniauntuk mengembangkan jalur transportasi umum bus alias buswaydi perkotaan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan dana pinjaman tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas sekitar jalur bus, seperti jalur pejalan kaki di dua kota, yakni Bandung dan Medan.

"Dua kota di Bandung, Medan total yang didukung World Bank US4 juta untuk pembangunan capex yang di antaranya, contoh konkretnya line untuk Jakarta. Disana ada hallway, ada pedestrian, trus ada pull atau deponya, itu yang salah satu yang diwujudkan," ujarnya Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Sehingga sekarang sudah berproses konstruksi nya di dua kota itu dengan pendanaan Bank Dunia," imbuhanya.

Sementara itu, dari enam kota yang ingin dikembangkan jalur transportasi umumnya, empat masih dalam kajian untuk mengetahui kebutuhan anggarannya. Sebab, setiap wilayah memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda, sehingga harus menunggu hasil kajian.

[Gambas:Video CNN]

"Untuk kota yang lain tergantung kajian pihak lain, kira-kira mana yang akan support. Ini masih kita tunggu hasil kajiannya," jelasnya.

Menurut Suharto, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada enam kota metropolitan selain Jakarta yang akan dikembangkan transportasi umumnya.

"Setelah Bandung dan Medan, akan ada di Makassar, Semarang, Pekanbaru, dan Batam. Ini sudah ada tahapan dan implementasinya tinggal menunggu hasil kajian dan siapa yang mau masuk membantu," tegasnya.

Lagu Pemakaman Para Dewa

Mengukur Seberapa Tangguh Rupiah di Tengah Ancaman Resesi Global******

Nilai tukar rupiahambrol 0,24 persen hingga tembus Rp15.500 per dolar ASpada Rabu (19/10) pukul 15.07 WIB. Pelemahan rupiah ini merupakan yang terdalam sejak 2,5 tahun terakhir.

Tercatat, rupiah pernah melemah hingga menyentuh level Rp16.400 per dolar AS pada Maret 2020. Ambrolnya rupiah kala itu dipicu oleh gejolak pasar akibat pandemi covid-19.

Kini, melihat rupiah yang kembali anjlok, apakah mata uang Garuda akan menyentuh ke titik terendahnya? Mengingat ancaman resesi sudah nampak di depan mata sebagaimana ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) dan sejumlah lembaga internasional.

IMF pun memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,2 persen tahun ini atau turun nyaris separuh dari capaian tahun lalu sebesar 6,1 persen. Sedangkan pada tahun depan, diperkirakan hanya 2,9 persen.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita membenarkan jika pelemahan rupiah disebabkan ketidakpastian ekonomi global.

Kendati, menurutnya, pelemahan rupiah ini bukan karena buruknya fundamental mata uang Garuda. Tapi, karena tendensi bullish dolar AS yang semakin kuat.

Menurutnya, secara teknikal, level Rp15.500 per dolar adalah level resistance terdekat rupiah. Jika level ini berhasil pecah hari ini, besar kemungkinan level resistance kedua akan menjadi target selanjutnya, yakni sekitar level Rp15.700-an per dolar AS.

"Jika tren bearish rupiah dan bullish dolar ini tak segera diantisipasi, saya kira tak menutup kemungkinan rupiah akan ke level Rp16 ribu per dolar di akhir tahun atau awal tahun depan," imbuh Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10). Alasannya, kata dia, teknikal dan psikologi market.

Secara teknikal, sinyal bearish atau jual rupiah sudah menyala sejak beberapa minggu ini dengan pecahnya beberapa batas atas harga (break out). Sementara secara psikologi market, ketidakpastian global mendorong investor untuk mencari instrumen safe haven dan hard currency, terutama dolar.

Dalam hal ini, Ronny menyebut ada dampak yang cukup mengkhawatirkan dari penguatan dolar tersebut.

Pertama, penguatan dolar akan berefek pada pembengkakan biaya impor, baik BBM, bahan baku, dan barang modal, yang semuanya akan mempengaruhi harga-harga di dalam negeri.

Menurutnya, jika rupiah sudah menembus Rp15.500 per dolar, kalkulasi harga BBM bisa berubah lagi. Sebab, nilai subsidinya akan naik lagi.

"Artinya, boleh jadi harga BBM akan naik lagi. Begitu juga dengan harga barang yang berbahan baku impor dan nilai proyek yang barang modalnya diimpor," kata Ronny.

Ia yakin ujung dari kenaikan harga-harga adalah pelemahan permintaan domestik. Hal ini pun akan berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi. "Ekonomi bisa kontraksi," tegas Ronny.

Kedua, jika ekonomi kontraksi, demand menurun. Alhasil, dunia usaha dan UMKM juga akan kena imbas.

Ia menjelaskan bisnis dunia usaha dan UMKM akan melemah karena minim permintaan. Selanjutnya, produksi akan dikurangi, sehingga potensi PHK pun muncul.

"Ujungnya akan ada 'layoff' tenaga kerja di satu sisi dan ancaman kredit macet di sisi lain," paparnya.

Ketiga, meningkatnya nominal utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun swasta.

"Meski nominal dolarnya tetap, tapi nominal rupiahnya bertambah. Jika terlalu parah depresiasinya, peningkatan nominal rupiah atas utang luar negeri semakin melebar, lama-lama perusahaan-perusahaan bisa kekurangan likuiditas atau bahkan 'insolvent' satu per satu alias bangkrut," jelas Rony.

Kendati, meskipun nominal utang luar negeri pemerintah bertambah, kemungkinan besar Indonesia tidak akan gagal bayar alias default.

Hal ini karena performa perekonomian RI masih cukup bagus dan penerimaan negara, baik pajak atau PNBP, plus berkah pajak dari ekspor juga terus meningkat. Artinya, ruang fiskal bagi pemerintah untuk bermanuver masih ada, walaupun tak terlalu luas.

Ia menyarankan dalam kondisi saat ini, pemerintah harus memperbesar anggaran belanja, terutama untuk bantalan konsumsi publik. Selain itu, anggaran untuk investasi publik yang menyerap banyak tenaga kerja juga perlu diperbesar.

BI Harus Hati-hati dalam Mengerek Suku Bunga