qiuqiu99

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Penguasa segala sesuatu

RI Resmi Ambil Alih Kontrol Ruang Udara Natuna dari Kendali Singapura******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia resmi mengambil alih pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya atau Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna resmi dari kendali Singapura.

"Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Ini kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (24/3) seperti dikutip dari Antara.

Budi menyampaikan hal tersebut berlaku setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura. Dengan penyelesaian perjanjian itu, Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut.

"Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia," ujar Budi.

Budi menambahkan kesepakatan ini merupakan perkembangan besar. Pasalnya, sebelum perjanjian dibuat, Indonesia sangat bergantung pada Singapura.

Bahkan, untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna, Indonesia harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia.

"Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh AirNav Indonesia, tidak perlu ke Singapura," tutur Budi.

Budi menjelaskan perjalanan negosiasi FIR dengan Singapura telah dimulai sejak 1995, hingga akhirnya tercipta kesepakatan pada tahun 2022. Sehingga menurut Menhub pencapaian ini patut disyukuri.

"Saya berharap dengan berlakunya Persetujuan FIR ini, kerja sama kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi layanan navigasi di ruang udara dapat terus berlanjut," kata Budi.

Lebih lanjut Menhub menyatakan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung selamat, efektif, sesuai kepentingan nasional dan memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional.

Ia optimistis bahwa pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan negara.

"Semoga implementasi perjanjian FIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia," ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menyebut pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan dilakukan usai Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara di kedua wilayah tersebut di Bintan pada 25 Januari 2022.

Kemudian diratifikasi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

Penyesuaian batas FIR Jakarta dan FIR Singapura tentunya telah melalui pembahasan pada International Civil Aviation Organization (ICAO), dengan keluarnya persetujuan dari ICAO pada 15 Desember 2023.

Kristi menambahkan terkait charge jasa layanan penerbangan, pemerintah akan mengaturnya secara profesional dan kompetitif. Indonesia akan mulai menikmati peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diberlakukan pada daerah tambahan FIR Jakarta tersebut.

"Ini merupakan bagian dari kesepakatan Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Harapannya industri penerbangan nasional dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu," kata Kristi.

Dia menuturkan pemungutan Route Air Navigation Services (RANS) Charges pada area ruang udara Sektor A dan B, mulai dari ketinggian 0 sampai dengan 37 ribu kaki dilakukan mulai 21 Maret 2024, sesuai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Sementara area ruang udara di luar sektor tersebut, yang terdampak penyesuaian FIR Jakarta-Singapura pemungutannya dilakukan oleh Perum LPPNPI sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, tambah Kristi, pemerintah Indonesia juga menempatkan personel Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC).

Para personel tersebut telah mendapatkan pembekalan teknis peralatan di Makassar Air Traffic Control Center, simulasi SOP secara langsung di SATCC, dan pelatihan sistem pertahanan udara nasional di Wingdik 700 Surabaya.

"Mereka akan berjaga selama 24 jam penuh untuk memantau pesawat-pesawat dari Indonesia ke Singapura dan sebaliknya," kata Kristi.

Setan Panah

Kemenhub Mulai Ramp Check Angkutan Lebaran, Target 15 Ribu Kendaraan******

Kementerian Perhubungan menargetkan melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan pada 15 ribu kendaraan angkutan mudikLebaran 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan ramp checkbus sudah berlangsung sejak 21 Februari 2024. Ia menyebut proses pengecekan bus-bus tersebut akan terus berlangsung hingga 31 Maret 2024.

"Jadi, ramp checkitu mulai dari Palembang sampai ke Badung dan ramp checkitu dilaksanakan di terminal-terminal Tipe A dari Sumatra Selatan sampai ke Badung," ungkap Hendro dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Saya minta tolong ke Kakorlantas minta kepada Polda atau Polres untuk me-ramp checkbukan saja bus yang beroperasi secara reguler, tapi juga bus pariwisata," pesan Budi.

Menurutnya, bus pariwisata juga menjadi salah satu target untuk ramp checklantaran biasanya akan menjadi angkutan mudik lebaran demi memenuhi tinggi permintaan akan transportasi mudik. Namun terkadang, kata Budi, bus pariwisata tak memenuhi kelaikan jalan dan sopir tak memiliki kualifikasi.

Lihat Juga : KAI Mulai Jual Tiket KA Lebaran Mulai 26 Februari 2023

"Karena biasanya bus pariwisata itu sopirnya tidak punya kualifikasi, busnya juga tidak di-ramp check," ungkapnya.

Diprediksi sekitar 193 juta orang akan mudik tahun ini.  Budi juga merinci ada tiga tempat utama yang mesti diwaspadai pemudik karena berpotensi macet. Ada Tol Cipali, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang.

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

kartu hitam

Daftar Mudik Gratis BUMN Tahun Ini Dibuka 1 Maret, Bagaimana Caranya?******

Sejumlah perusahaan pelat merah alias BUMNmenggelar program mudik gratispada Lebaran 2024 ini.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Selasa (5/3) mengatakan mudik gratis BUMN ini sejatinya merupakan agenda rutin.

"Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia." ungkap Erick dalam keterangan resminya Selasa (5/3).

Pemudik tersebut akan terbagi ke dalam tiga moda transportasi. Pertama, 1.225 unit bus. Kedua 60 unit kereta api. Ketiga, 15 unit kapal laut.

Sementara untuk tujuan ada 200 kota yang dilayani mudik gratis di seluruh Indonesia. 

Lalu bagaimana cara mendaftarnya?

Pendaftaran Mudik Bersama BUMN telah dimulai sejak 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui platform masing-masing BUMN tanpa dipungut biaya apa pun.

Untuk mudik gratis yang dilakukan Jasa Raharja misalnya, masyarakat bisa mengakses melalui halaman mudik.jasaraharja.co.id.

Informasi lanjutan juga bisa bisa diakses di media sosial resmi Kementerian BUMN dan BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

500 Ribu Ton Beras Impor Telah Masuk ke Indonesia******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sebanyak 500 ribu ton beras impor sudah masuk ke Indonesia per Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan sisa impor dari alokasi tahun lalu.

Tahun ini, sambungnya, kuota impor awalnya diputuskan sebanyak 2 juta ton. Kemudian kuota tambahan 1,6 juta ton.

"Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu kita pikirnya nanti. Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan dari kuota impor 2 juta ton tahun ini, sebanyak 500 ribu ton ditargetkan masuk Maret mendatang sebelum panen raya. Beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Febby mengatakan beras impor digunakan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, penyaluran bantuan pangan, dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Namun, beras impor tidak akan langsung masuk seluruhnya melainkan juga melihat pasokan dalam negeri.

"Jadi enggak ujug-ujug3,6 juta ton dimasukkan semua. Kita juga tetap menyerap (produksi dalam negeri)," katanya.

Febby menjelaskan Bulog menyerap produksi dalam negeri dengan dua skema, yakni public service obligation(PSO) atau penugasan dan komersial. Dengan skema PSO, Bulog dalam melakukan penyerapan dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP saat ini untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.500 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, dan GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg.

"Kalau PSO kita enggak bisa menyerap dengan HPP Rp5.000, maka kita serap untuk komersial. Kalau untuk komersial bisa beli di Rp7.600," katanya.

"Intinya kita punya dua corebisnis, yang kalau PSO-nya enggak masuk HPP, ya komersial," katanya.

Ia mengatakan beras yang diserap dengan skema PSO digunakan untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Sementara, beras komersial dikemas dengan berbagai merek dan dijual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]