erek erek 4 angka

Bepergian melintasi surga

Shopee Indonesia Kembali PHK Karyawan******

PT.Shopee Internasional Indonesia kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini demi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

"Shopee melakukan langkah penyesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional," kata juru bicara Shopee Indonesia seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (10/3).

Meski begitu, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu. Juru bicara Shopee hanya menyebutkan akan memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak.

"Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari keputusan ini. Proses ini dilakukan mengikuti perundang-undangan dengan masa pemberitahuan 14 hari kerja sebelum tanggal kerja terakhir," ungkap juru bicara Shopee Indonesia.

Karyawan yang terdampak juga akan mendapat pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang dan tambahan satu bulan gaji. Khusus bagi karyawan muslim, tetap akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan berlaku.

"Seluruh karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan asuransi kesehatan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari kerja terakhir," jelasnya.

Juru bicara Shopee juga menyebut pihaknya memastikan operasional bisnis dan layanan tidak akan terpengaruh karena adanya keputusan ini.

"Shopee Indonesia memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kami kepada seluruh Penjual, Pembeli dan Mitra kami," kata juru bicara Shopee Indonesia.

PHK ini bukan lah yang pertama, pada September 2022 lalu Shopee Indonesia juga melakukan hal serupa.

Saat itu, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

Pemesanan Tiket Kereta Api Tambahan Mudik 2023 Dibuka Mulai 13 Maret******

Kereta Api Indonesia (KAI) menambah tiket keretaapi jarak jauh tambahan mudik Idul Fitri 2023 sebanyak 487.180 tempat duduk. Penjualan tiket tambahan ini dimulai pada Senin (13/3) pukul 00.00 WIB.

Tiket tambahan ini, yang rata-ratanya 22.144 tempat duduk per hari, diberikan buat mengantisipasi permintaan yang terus meningkat.

Tiket tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta - Solo, Jakarta - Surabaya, Bandung - Semarang dan Yogyakarta - Surabaya.

"KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat guna mudik menggunakan kereta api pada momen Lebaran 2023," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, dalam siaran resmi, Minggu (12/3).

KAI sebelumnya sudah membuka penjualan tiket kereta api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada Minggu (26/2).

Pada Minggu (12/3) pukul 19.00 WIB, sebanyak 514.127 tiket atau 32,3 persen dari total tiket tersedia 1.594.014 telah terjual.

Berikut daftar Kereta Api tambahan mudik 2023:

- Tanggal 1, 2, 6-9, 13-30 April 2023

KA Sancaka Tambahan (Surabaya Gubeng - Yogyakarta pp)

- Tanggal 1, 2, 7-9, 14-30 April 2023 

KA Arjuno Ekspres (Surabaya Gubeng - Malang pp)

- Tanggal 1-10, 12-30 April 2023 

KA Argo Sindoro Tambahan (Semarang Tawang - Gambir pp)

- Tanggal 6-30 April 2023

KA Gajayana Tambahan (Malang - Gambir pp)
KA Sembrani Tambahan (Surabaya Pasarturi - Gambir pp)
KA Argo Sindoro Tambahan (Semarang Tawang - Gambir)
KA Argo Muria Tambahan (Gambir - Semarang Tawang)

- Tanggal 11-30 April 2023

KA Kertajaya Tambahan (Surabaya Pasarturi - Pasar Senen)
KA Brantas Tambahan (Blitar - Pasarsenen)
KA Ciremai (Semarang Tawang - Bandung)

- Tanggal 12-30 April 2023
KA Argo Lawu Tambahan (Solo Balapan - Gambir pp)
KA Argo Dwipangga Tambahan (Solo Balapan - Gambir pp)
KA Taksaka Tambahan (Yogyakarta - Gambir pp)
KA Kertajaya Tambahan (Pasar Senen - Surabaya Pasarturi)
KA Brantas Tambahan (Pasar Senen - Blitar)
KA Ciremai (Bandung - Semarang Tawang)
KA Malioboro Ekspres (Malang - Yogyakarta pp)
KA Pasundan Tambahan (Surabaya Gubeng - Kiaracondong pp)
KA Tambahan Sbi - Sgu - Gmr (Surabaya Pasarturi - Surabaya Gubeng - Gambir pp)

sistem perdagangan paksa

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

spoiler alur cerita

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Aslan: Kesulitan

4 Tuntutan Demo Buruh Depan Kantor Ditjen Pajak******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (10/3) siang.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam unjuk rasa itu, jumlah massa buruh yang turun aksi sekitar 100 orang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terkait masalah pajak di Indonesia.

Terdapat empat tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPR RI agar segera dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di indonesia. Kedua,copot Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Terkait tuntutan copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, Said mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk anak buahnya.

"Copot dirjen pajak karena (kasus Rafael Alun dan aksi pamer jajarannya) akan mereduksi kepercayaan rakyat untuk bayar pajak," kata Said Iqbal.

Terkait tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Audit forensik juga diperlukan untuk memeriksa untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.

Sedangkan, terkait UU Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara diharapkan dapat meminimalisir korupsi.

Said mengatakan pejabat negara harus membuktikan harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki," tandasnya.

Kemenkeu sendiri tengah dihadapkan pada masalah harta jumbo yang menyeret beberapa nama seperti pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

[Gambas:Video CNN]