bolapalem

Xianchi

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Hukum pacaran

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

Catatan Mencuri Surga

Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Meningkat pada Mei 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) terhadap ekonomi RI naik dari 126,1 menjadi 128,3 pada Mei 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (12/6).

Berdasarkan kategori pengeluaran, peningkatan optimisme terutama tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp4,1 juta - Rp5 juta.

Tercatat, IKE Mei 2023 sebesar 118,9, lebih tinggi dibandingkan 116,6 pada April 2023. Menguatnya IKE Mei 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang meningkat sebesar 3,0 poin menjadi 121,1 pada Mei 2023.

Peningkatan juga terjadi pada IEK Mei 2023 sebesar 137,8, lebih tinggi dari 135,5 pada April 2023.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja masing-masing tercatat sebesar 139,9 dan 136,6, lebih tinggi dari 132,1 dan 136,5 pada bulan sebelumnya.

Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka alias Babah Alun mengaku akan tetap menagih utang Rp800 miliar ke negara meski presiden berganti. Hal itu dia ucapkan untuk menyikapi soal piutang negara yang belum dibayar jelang Pilpres 2024.

"Ini utang negara bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus tetap bertanggung jawab," ujar Jusuf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa (13/6).

Ia berharap negara tidak melepaskan tanggung jawab membayar utang dengan alasan presiden baru. Ia menegaskan utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah utang negara tersebut.

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," kata dia.

Menurutnya, utang negara harus tetap dikembalikan lantaran uang tersebut merupakan haknya. Meski demikian, dia tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa.

Dia mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya dalam menagih utang. Namun, dirinya mengaku pasrah lantaran tak berani memperkarakan negara.

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja. Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah. Emang siapa yang mau diborgol?" ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan ada tiga perusahaan di bawah naungan grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang tersebut terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"(Utang CMNP) sekitar Rp 775 miliar," kata Yustinus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/6).

Menurut Yustinus, utang CMNP kepada pemerintah itu melalui tiga perusahaan yang berada di bawah naungan grup tersebut. Hak tagih negara itu terhadap debitur yang terkait dengan bank yang dulu diselamatkan pemerintah.

Terpisah, Jusuf membantah tudingan Kemenkeu. Dia mengaku siap mengganti 100 kali lipat jika tudingan itu benar.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi (asbun). Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

234 Saham Melemah, IHSG Terperosok ke Posisi 6.707******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.707 pada Jumat (12/5). Indeks saham melemah 48,17 poin atau minus 0,71 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,43 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 234 saham menguat, 292 terkoreksi, dan 205 lainnya stagnan. Terpantau, empat dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor barang baku, yakni minus 1,39 persen.

Seperti Asia, bursa Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,17 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,56 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan uji coba bagi masyarakat akan dilakukan hingga Oktober mendatang.

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

"InsyaAllahizin operasi akan kita terbitkan sebelum atau paling lambat 1 Oktober. Kalau mungkin kita lakukan sebelum 18 Agustus, kita lakukan," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]