harga voucher axis 3gb 7 hari

Dominasi generasi muda

Mudik Lebaran 2024, Pemerintah Kerahkan Tiga Pelabuhan di Banten******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga pelabuhanuntuk melayani penyeberangan di Selat Sunda pada arus mudik Idulfitri 1445 H.

Sepeda motor akan disebrangkan melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, kendaraan golongan VIII dan IX melewati Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Serang. Sisanya, termasuk kendaraan pribadi dan bus, bakal melewati Pelabuhan Merak.

"Di Bojonegara milik swasta, tapi khusus golongan 8 dan 9. Di Merak angkutan penumpang dan di Ciwandan sepeda motor," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Hendro Sugianto di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Kamis (14/3).

Nantinya, aplikasi tersebut akan memilah secara otomatis, kendaraan yang diperbolehkan melalui Pelabuhan Ciwandan milik Pelindo, atau melewati Merak milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Masyarakat yang akan mudik menyeberangi Selat Sunda diminta membeli tiket paling lambat H-1 sebelum keberangkatan.

"Masyarakat H-1 itu harus sudah membeli tiket, karena untuk kelancaran dalam arus mudik di pelabuhan. Ketika H-1 sudah tahu jumlah pemudik, maka antisipasi lebih mudah dilakukan di pelabuhan," terangnya.

Khusus di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, disiapkan lima unit kapal untuk mengangkut kendaraan golongan VIII dan IX setiap harinya.

"Di sana (Pelabuhan Bandar Bakau Jaya) disiapkan 5 kapal untuk mengangkut kendaraan golongan VIII dan IX, yang setiap harinya mengangkut 600 kendaraan setiap harinya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Busana Muslim Anak Diskon 50% + 20% di Transmart Full Day Sale******

Di bulan Ramadan ini, saatnya memperbarui koleksi pakaian muslim anak-anak yang lebihstylishdan nyaman. Belum menemukan pilihan yang tepat? Yuk ke Transmart hari ini!

Ada penawaran menarik di Full Day Sale, loh! Ada beragam pilihan busana muslim anak perempuan maupun laki-laki dengan diskon dan harga spesial.

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon Transmart sampai Pukul 22.00

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Tidak perlu khawatir, manfaatkan fasilitas pembukaan instan di gerai Transmart.

Jika kamu belum terdaftar sebagai pengguna Allo Prime, prosesnya sangat mudah! Cukup unduh aplikasi Allo Bank dari PlayStore atau AppStore dan upgradeakun kamu ke Allo Prime.

Jangan biarkan kesempatan ini terlewat! Penawaran spesial ini hanya berlaku hari ini, Minggu (17/3), dari jam buka toko hingga pukul 22.00 di semua gerai Transmart se-Indonesia.

Qiangu Juechen

Prediksi Kemenhub: Puncak Arus Mudik 8 April, Balik 14 April******

Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024akan terjadi pada H-2 atau Senin, (8/4). Prediksi itu dibuat berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan puncak mudik itu terjadi seiring dimulainya cuti bersama. Ia mengatakan pada puncak itu setidaknya 26,6 juta orang akan mudik.

Potensi itu mencapai 13,7 persen dari total pergerakan 193,6 juta orang di Indonesia yang melakukan pergerakan selama musim mudik Lebaran 2024 nanti.

Budi mengatakan untuk mengatisipasi potensi terjadinya kemacetan dan kepadatan lalu lintas akibat pergerakan arus mudik dan balik itu pihaknya sudah membuat beberapa persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan.

"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Budi dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (12/3).

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," lanjutnya.

Sementara itu hasil survei BKT menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak selama musim mudik Lebaran 2024 diduduki Jawa Timur sebesar 16,2 persen (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7 persen (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5 persen (26,11 juta orang).

Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8 persen (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4 persen (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6 persen (32,1 juta orang).

Sedangkan minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3 persen (39,32 juta), bus 19,4 persen (37,51 juta), mobil pribadi 18,3 persen (35,42 juta), dan sepeda motor sebesar 16,07 persen (31,12 juta). Minat masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.

Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari******

Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024