cuanqq

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Bulog Akan Impor 100 Ribu Ton Daging Kerbau untuk Puasa dan Lebaran******

Perum Bulogakan mengimpor daging kerbaubeku sebanyak 100 ribu ton pada tahun ini. Daging kerbau impor asal India itu ditargetkan masuk ke Indonesia pada Maret mendatang.

"Sesuai rakortas kita dapat 100 ribu ton lagi nanti kita akan datangkan lagi. InsyaallahMaret itu sudah berdatangan," ujar Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) seperti dikutip dari detikcom, Rabu (8/2).

Buwas menjelaskan daging kerbau impor itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan lebaran yang akan datang. Dengan begitu, terdapat keseimbangan dengan pasokan daging sapi yang akan dipenuhi juga oleh BUMN pangan PT RNI.

Bulog mendapat penugasan untuk menyetok daging kerbau beku pada 2022 sebanyak 100 ribu ton ton. Daging tersebut didatangkan dari India.

Daging kerbau tersebut biasanya dijual ke konsumen seharga Rp80 ribu per kilogram (kg). Hal itu disampaikan Buwas saat bongkar muat daging kerbau tahun lalu.

"Kalau daging kerbau (impor) ke konsumen Rp80 ribu, dari Bulog Bulog dijual Rp70 ribu, jadi ada selisih Rp10 ribu. Jadi ada di ritel-ritel di Indomaret, di Alfamart. Kalau menjual lebih dari itu artinya ada penyimpangan," kata Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Mendag Zulkifli Ingatkan Pedagang Jangan Oplos Beras Bulog******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta para pedagang jangan main-main melakukan pengoplosan beras Bulog. Pedagang yang nakal mengoplos beras akan ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Hal itu ia ungkapkan saat memantau ketersediaan dan harga barang pokok di Pasar Kreneng, Denpasar, Bali, Sabtu (4/2).

"Itu yang tidak boleh, nanti kena satgas, iya jangan main-main lah. Kasih tau kawan-kawan jangan ngoplos-ngoplos, jangan," kata Zulhas kepada pedagang di Pasar Kreneng.

"Dari Bulognya R 8.300 per kg dan di pasar diecer boleh sampai Rp9.450," imbuhnya.

Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan untuk menstabilkan harga beras yang masih tinggi, maka pihaknya telah memasok beras Bulog sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau kurang, sekarang lagi dibanjiri (operasi pasar Bulog) di mana-mana, dikirim. Ini baru datang lagi 300 ribu ton dipasok ke pasar-pasar juga," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan sidak ke gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat (3/2) lalu. Hasilnya, dia mendapati adanya sejumlah gudang yang diduga menyelewengkan beras milik pemerintah.

Dari kunjungan ke tiga gudang Cipinang, Budi Waseso atau Buwas menemukan dua temuan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Salah satunya, beras Bulog yang dioplos dengan merek lain.

"Tadi sudah lihat kan, berasnya sudah di-mix, campur. Semakin saya jalan, semakin banyak saya temukan. Makanya mau saya cek ke laboratorium," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan super

CoHive Tutup, Pandemi Covid******

Startup CoHive alias PT Evi Asia Tenggara resmi tutup. Pihak perusahaan berdalih pandemi covid-19 yang berkepanjangan menjadi alasan.

Melalui situs resminya, CoHive menyampaikan salam perpisahan. Mereka mengumumkan sederet alasan di balik kebangkrutan perusahaan, termasuk pandemi covid-19.

"Pandemi berkepanjangan, ketersediaan kantor, dan tantangan pendanaan telah mempersingkat keberadaan kami. Meski telah bekerja keras mencari solusi, kami tidak bisa lagi bertahan," tulis CoHive dalam pesan perpisahannya, dikutip dari Deal Street Asia, Selasa (7/2).

"Kami berterima kasih atas dukungan tim, investor kami, pemilik properti, dan orang-orang yang telah mendukung kami selama bagian tersulit dari perjalanan kami," lanjut perusahaan.

Sejatinya perusahaan penyedia ruang kerja berbagi alias co-working space itu sudah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan lalu. Itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

CoHive berdiri pada 2015 sebagai EV Hive oleh firma modal ventura yang berfokus di Asia Tenggara, yakni East Ventures. Perusahaan kemudian diambil alih oleh tim manajemen baru yang dipimpin oleh Carlson Lau, Jason Lee, dan Ethan Choi pada 2017 dan berganti nama menjadi CoHive pada 2019.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B, antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working, yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi sebagai CEO CoHive.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Hasilkan Emas Dore Bullion, Petrosea dan SRN Cetak Milestone Penting******

PT Petrosea Tbk (PTRO) untuk pertama kalinya berhasil memfasilitasi produksi emas dore bulliondi proyektailing managementuntuk PT Santana Rekso Nindhana (SRN).

Milestonepenting dalam implementasi strategi diversifikasi Petrosea ke sektor emas ini berlokasi di tambang emas milik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Presiden Komisaris Petrosea, Haji Romo (Robert) Nitiyudo Wachjo, dan Presiden Direktur, Romi Novan Indrawan, bersama seluruh pihak terkait menghadiri peresmian pabrik pengolahan tailing tersebut pada Kamis (2/2).

Dalam menjalankan usahanya, Petrosea didukung penuh oleh Haji Romo Nitiyudo sebagai pemilik saham mayoritas dari salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Caraka Reksa Optima, yang merupakan pemegang saham utama PT Petrosea Tbk.

Sistem transformasi tingkat dewa

Mendag Ungkap Setengah Juta Liter Minyakita Tertahan di Cilincing******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Penemuan ini dilakukan saat sidak bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hari ini, Selasa (7/2).

Dia mengatakan informasi dugaan Minyakita tertahan itu berasal dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono serta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Whisnu Hermawan.

Menurutnya, salah satu alasan tertahannya Minyakita di Cilincing adalah PT BKP sebagai pemilik belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

"Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat domestic market obligation (DMO). Tapi sudah lama sekali, ini produksi bulan Desember (2022)," tuturnya.

Alasan perusahaan

Di sisi lain, VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada Januari itu kami sudah melaksanakan 38.000 ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Kedua, kata dia, saat ini perusahaan sedang tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Hal itu, kata Tukiyo, menyebabkan minyak goreng sebanyak setengah juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan. 

"Kan kalau sudah disalurkan tetapi kami enggak ekspor, di situ ada ruginya," tandas Tukiyo.

Dekan Elit

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]