aiabet365

Terlahir untuk menjadi raja

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perang Tianjiao

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Pengusaha Tuding Beras di Ritel Langka Gara******

Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beraslangka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

Billy mengatakan karena diserbu caleg, maka pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan blm dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli sejabodetabek dapilnya," katanya.

Isu beras langka mencuat pertama kali dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Para pengusaha ritel mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium.

Ketua Aprindo Roy Mandey mengaku permasalahan ini terjadi lantaran masa panen yang mundur ke Maret 2024. Di lain sisi, beras impor pemerintah yang dikemas dalam bentuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kunjung tiba.

Lonjakan harga beras di pasar pun tak terelakkan. Aprindo lantas melobi pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lain agar peritel tetap bisa membeli bahan pokok dari produsen.

Roy menjelaskan selama ini toko ritel di bawah naungannya menjual tiga jenis beras.Pertama, beras komersial swasta yang saat ini stoknya menipis.

Kedua,beras komersial Bulog. Ini adalah beras yang diserap Perum Bulog dari para petani, di mana sekarang sedang mengalami kemunduran masa panen.

Ketiga, beras medium alias SPHP. Ini merupakan beras yang dipasok Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Ia kemudian menyinggung soal stok beras di ritel dan pengaruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"(Suplai) SPHP lancar, tetapi kemarin kan ada prioritas bansos (bantuan pangan). Jadi, kan beras SPHP (dari beras) impor, impornya belum masuk, tapi pemerintah harus tetap memberikan (bantuan pangan kepada) 22 juta masyarakat marjinal itu yang 10 kg. Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2).

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Dewa pejuang pertanian

Aplikasi Kencan Bumble Bakal PHK 350 Karyawan******

Perusahaan aplikasi layanan jejaring sosial 'kencan', Bumble, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 350 karyawan.

Dilansir Reuters,Rabu (28/2), langkah itu diambil setelah CEO Bumble Lidiane Jones melihat profit perusahaan yang tidak memuaskan di kuartal pertama lantaran turunnya minat beli dari penggunanya.

Perusahaan mengestimasi tanggungan maksimal US juta atau sekitar Rp391 miliar (asumsi kurs Rp15.673 per dolar AS). Sebagian dana tanggungan itu akan diperoleh pada paruh pertama tahun ini.

Analis Third Bridge Jamie Lumley mengungkapkan fokus perusahaan tertuju pada menghidupkan kembali pertumbuhan rata-rata pendapatan per pengguna dan melakukan ekspansi pasar di negara lain.

Dari keseluruhan rancangan, perusahaan melihat pertumbuhan pendapatan tahunan mereka senilai 8 hingga 11 persen.

Mereka berharap mendapat US2 juta hingga US8 juta atau sekitar Rp4 triliun pada kuartal ini.

Jumlah pengguna berbayar perusahaan naik jadi 4 juta pada kuartal IV 2023, dibandingkan 3,4 juta di 2022.

Namun, perusahaan hanya bisa mendapatkan US3,6 juta atau Rp4,2 triliun pada kuartal terakhir tahun lalu, nyaris menyentuh dari prediksi analis sebesar US5,3 juta atau Rp4,3 triliun.

Derita berlanjut, perusahaan juga mencatat kerugian sebesar 19 sen per saham, lebih besar dari analis yang memprediksi 12 sen per saham.

Uniknya, Match Group, lawan berat dari Bumble justru ingin fokus pada target baru, yaitu pengguna muda dengan trik pemasaran yang tajam.

[Gambas:Video CNN]

gerbang emosional

Airlangga Siapkan 4 Menu di Simulasi Makan Siang Gratis Prabowo******

Menko PerekonomianAirlangga Hartarto menyajikan empat menu dalam simulasiprogram makan siang gratisPrabowo-Gibran yang digelar di Tangerang, Banten.

Simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

Semua menu dihargai Rp15 ribu per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay.

Menu pertama yang disajikan adalah nasi ayam. Rinciannya, nasi semangkuk alias 150 gram; sepotong ayam goreng tepung (50 gram); dua potong perkedel tahu (50 gram); semangkuk sayur capcay (150 gram); dan satu pisang (50 gram).

Sedangkan menu dua menyajikan nasi, semur telur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan pisang.

"Daftar menu tiga (gado-gado), SMPN 2 Curug," tulis papan informasi soal menu ketiga.

Rincian menu ini, yaitu ada lontong sebungkus alias 150 gram; tahu goreng 2 potong (50 gram); telur rebus sebutir (55 gram); bumbu kacang 2 sendok makan (150 gram); wortel, kol, dan sawi semangkuk (100 gram); dan satu pisang (50 gram).

Menu makan siang ketiga alias gado-gado tersebut diklaim memiliki total energi 588 kilokalori dan 21,13 gram protein. Sedangkan menu keempat adalah siomay. Isi menunya ada kentang, siomay, telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan pisang.

Meski Airlangga sudah menggelar simulasi makan gratis, Presiden Joko Widodo membantah Rapat Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2) di Istana Negara secara spesifik membahas program yang diusung Prabowo-Gibran.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ucapnya usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," tegas Jokowi.

Di tengah isu pembahasan program makan siang dan susu gratis, pemerintah sampai harus memperlebar defisit APBN 2025. Jika tahun ini hanya 2,29 persen, sedangkan tahun depan diperlebar menjadi 2,45 persen-2,8 persen.

[Gambas:Video CNN]