mpoxtra838

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Vietnam Tak Mau Ikuti India Larang dan Perketat Ekspor Beras******

Vietnammemastikan tidak akan mengikuti langkah Indiamenyetop ataupun memperketat ekspor berasdalam waktu dekat.

Kepastian mereka sampaikan demi meredam kekhawatiran dunia akan pasokan beras global setelah India memberlakukan larangan ekspor beras.

"Saat ini, perusahaan Vietnam masih mengekspor beras secara normal," kata Ketua Asosiasi Pangan Vietnam Nguyen Ngoc Nam dikutip dari Reuters, Selasa (1/8).

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

Nam mengatakan sejak larangan ekspor India tersebut, harga beras Vietnam memang melonjak. Maklum, negaranya adalah eksportir terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand.

Harga beras pecah Vietnam naik 5 persen dari US5-US5 sebelum kebijakan India menjadi US0-US5 per metrik ton pada Senin (31/7). Ini adalah harga tertinggi sejak 2011.

Berkat kebijakan India, pengiriman beras dari Vietnam dalam tujuh bulan pertama tahun ini diperkirakan naik sekitar 18,7 persen dari tahun sebelumnya menjadi 4,84 juta ton.

Ini akan sejalan dengan pendapatan dari ekspor beras pada periode tersebut naik 29,6 persen menjadi US,58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi Loli

596 Km Tol Trans Sumatera Sudah Beroperasi per Juli 2023******

Kementerian PUPR mencatat sebanyak enam ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer telah beroperasi penuh hingga Juli 2023.

Sementara itu, tujuh ruas lainnya sepanjang 361 km dalam tahap konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap kehadiran tol yang sudah beroperasi itu bisa mencorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, khususnya di daerah yang dilintasinya.

"Kehadiran jalan tol (juga diharapkan) akan menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antar wilayah," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (31/7).

Tol tersebut baru diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Jalan tol ini merupakan bagian dari sirip utama atau koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.

"(Jalan tol) mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya kawasan yang berada di sekitar on/off rampjalan tol," ujar Basuki.

Sedangkan, tujuh ruas lain yang masih dalam konstruksi sepanjang 361 km yakni ruas Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 48 km dengan progres 85,5 persen dan target rampung pada 2023.

Selanjutnya, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi sepanjang 143 km dengan progres 84,26 persen yang ditargetkan rampung akhir 2023.

Ruas lainnya yang masih tahap konstruksi adalah Tol Simpang Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 km dan ditargetkan siap operasi dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, di ruas Pekanbaru-Padang, terdapat dua seksi yang masih konstruksi, yakni Seksi Bangkinang-Koto Kampar (24 km) dengan progres 74,8 persen dan Seksi Padang-Sicincin (37 km) dengan progres 32,6 persen. Sebelumnya, untuk Seksi Pekanbaru-Bangkinang telah beroperasi sepanjang 31 km.

Ruas selanjutnya yang masih konstruksi adalah Binjai-Pangkalan Brandan dengan progres 79,9 persen, setelah seksi Binjai-Stabat telah beroperasi sepanjang 12 km.

Selanjutnya terdapat Tol Sigli-Banda Aceh (74 km) yang menyisakan dua seksi sepanjang 38 km masih konstruksi yakni ruas Blang Bintang-Baitussalam dan Sigli-Seuliemum dengan progres 81 persen.

Karier Pesawat Dandy

Sodetan Ciliwung, Digagas 2012 Lalu Macet Pembebasan Lahan 5 Tahun******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikanSodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Proyek penangkal banjir itu sebenarnya telah ia gagas sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sodetan Ciliwung pun mulai dibangun pada 2013.

Jokowi mengusulkan pembangunan dua terowongan berdiameter 3,5 sepanjang 1.268 meter. Terowongan itu berfungsi mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Ahok sempat mengalami kendala dalam membangun Sodetan Ciliwung. Ia menghadapi resistensi warga Bidara Cina yang lahannya harus dibebaskan untuk pembangunan.

Karenanya, Ahok merevisi target penyelesaian Sodetan Ciliwung dari Oktober 2015 menjadi 2017. Pada saat bersamaan, sejumlah aturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi landasan hukum Sodetan Ciliwung dibatalkan pengadilan.

PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pada 25 April 2016.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pun memerintahkan penundaan pembangunan inlet Sodetan Ciliwung. Putusan itu berdasarkan gugatan terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Masa kepemimpinan Ahok pun usai. Ia digantikan oleh Anies Baswedan pada 2017. Mula menjabat, Anies sempat menyebut warga Bidara Cina sudah sepakat pembebasan lahan demi Sodetan Ciliwung.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan era Anies setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022.

Proyek ini pun tak berlanjut karena Anies lengser. Awal tahun ini, Jokowi kembali menaruh perhatian kepada pembangunan Sodetan Ciliwung. Ia memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan proyek bernilai sekitar Rp1,2 triliun ini.

Mandeknya pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembebasan lahan juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek ini jalan di tempat selama lima tahun.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama lima tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tak hanya Sodetan Ciliwung saja, ia mengatakan tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek.

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

[Gambas:Video CNN]

Senjata pamungkas sihir dan sains

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungakan diteruskan hingga Surabaya.

Hal itu diutarakan juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, saat mengklarifikasi soal kabar proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya akan didepak dari daftar proyek strategis nasional (PSN). 

Adita mengatakan proyek yang didepak dari PSN ini adalah kereta semi cepat, spesifikasinya sedikit berbeda dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebentar lagi akan beroperasi.

Adita juga mengatakan nantinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal diteruskan sampai Surabaya.

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," paparnya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya kemungkinan dihapus dari PSN.

Salah satu faktor, kata Wahyu, adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek kereta semi cepat ini.

Lihat Juga : Alasan Pemerintah Batal Pungut Cukai Minuman Berpemanis Tahun Ini

"Kereta Api Jakarta-Surabaya pasti lah nggakbisa selesai, pembiayaannya juga belum," kata Wahyu, Rabu (26/7) .

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar. Ditambah lagi, belum ada keputusan pasti apakah proyek tersebut akan menjadi kereta semi cepat, kereta cepat, atau dengan konsep lainnya.

"Waktunya pasti panjang itu. Putusannya juga apakah itu mau kereta cepat, atau kereta semi cepat, atau seperti apa," tutur Wahyu.

Lihat Juga : Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI

Baca selengkapnya di sini.

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Erick Thohir Buka Suara Soal Saham Waskita Hengkang dari IDX BUMN 20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal saham PT Waskita Karya (Persero) yang terdepak dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham perusahaan pelat merah pilihan.

Erick mengatakan hal itu terjadi lantaran ada kasus fraud atau kecurangan.

"Bagaimana waktu itu mengeluarkan surat utang atau bond, tidak ada tanggung jawab, ya tidak apa apa. Itu bagian pertanggungjawaban, dan itu nanti akan kita perbaiki perusahaannya," katanya di kantor Kementerian BUMN, Selasa (1/8).

"Para direksi yang menjabat juga saya mau ada kontinuitas keputusan, tidak karena dia menjabat hari ini, nanti lima tahun lagi perusahaannya jadi masalah. Dia harus bertanggung jawab juga," kata Erick.

Hengkangnya saham Waskita tersebut tertuang dalam surat edaran Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah terdepak, posisi emiten berkode WSKT digantikan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).

BEI sendiri saat ini masih menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham WSKT karena menunda pembayaran bunga obligasi ke-11.

Lihat Juga : Erick Thohir Buka Suara soal Uji Coba LRT Jabodebek untuk Umum Ditunda

Langkah itu dilakukan dengan mengacu pada surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-1184/DIR/0523 tanggal 5 Mei 2023 terkait Penundaan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CN1).

Sementara itu, pihak WSKT mengatakan penundaan pembayaran obligasi dilakukan karena perseroan masih dalam masa standstill atau bentuk optimal dari equal treatment kepada kreditur dan pemegang obligasi non penjaminan. Kondisi ini akan memberikan waktu bagi perseroan dalam melakukan preservasi kas untuk aktivitas operasi.

WSKT juga sedang mempersiapkan skenario modifikasi master restructuring agreement (MRA) dan skema restrukturisasi yang komprehensif kepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi non penjaminan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

LKPP Minta 'Jemaah Korupsi' Tak Kebagian Jatah Lapor******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta kepada 'jemaah korupsi' yang tidak mendapatkan jatah dari kejahatan yang mereka lakukan lapor ke penegak hukum. 

Permintaan disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pelaporan ia minta karena sampai saat ini masih ada saja pejabat yang tega mengkorupsi uang negara. Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) pada Agustus nanti.

Ia mengatakan dunia sekarang ini sudah transparan. Semua kejahatan bisa dilacak dengan mudah.

Makanya, LKPP kata Yuliantor heran sampai saat ini masih ada saja pejabat negara yang nekat korupsi. Pasalnya, celah untuk korupsi sekarang ini sudah diawasi dengan ketat.

Selain itu, celah sedikit demi sedikit juga sudah ditutup. Salah satunya oleh LKPP dengan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog. 

Tak hanya itu katanya, proses belanja barang dan jasa kementerian/lembaga juga diawasi oleh inspektorat hingga auditor. 

"Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya. Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Jadi, ini berita satu dua hari kemarin (OTT) ini cukup apa ya?" katanya.

Yulianto tak menyebut OTT mana yang ia sebut. Tapi kalau berkaca dari waktu satu dua hari ini, OTT itu merujuk pada kasus korupsi peralatan pendeteksi korban reruntuhan yang menjerat sejumlah pentolan Basarnas belakangan ini.

Berkaitan dengan kasus ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari berbagai proyek sepanjang 2021-2023.

[Gambas:Video CNN]

Suap itu diduga diterima Henri melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terjaring OTT KPK bersama 7 orang lainnya pada Selasa (25/7). Afri juga sudah menjadi tersangka, di mana proses hukum keduanya kini diserahkan ke Puspom TNI.

Yulianto mengatakan seharusnya korupsi tak selayaknya dilakukan.

"Karena uang negara, uang kita semua yang harusnya bisa sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk perekonomian lokal jadi tumbuh. Kedua, kalau belanja bisa lebih efisien, plus tidak bocor sana-sini," katanya.