bunga pinjaman ada kami

tuan kendo

PKPU Garuda Indonesia Resmi Berakhir Damai******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk mengumumkan proses restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Garuda Indonesia dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022.

Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 yang diputus pada 26 September 2022.

Amar putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari dua kreditur perseroan yakni Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. Kedua kreditur itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lantaran tak puas dengan homologasi PKPU perseroan.

'Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Dengan demikian, PKPU Garuda Indonesia demi hukum pun . Sehingga, dengan putusan homologasi itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.

Meski begitu, amar putusan itu menyatakan bahwa Garuda Indonesia selaku termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9,87 juta.

Dengan berakhirnya PKPU, Garuda pun kini dapat menerima penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun yang dijanjikan sebelumnya.

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Takut Resesi, Kadin Prediksi Pengusaha Lebih Hati******

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan pengusahaakan lebih waspada dalam ekspansi bisnispada 2023 karena risiko resesiglobal.

"Sebenarnya, kami optimistis, tapi tetap berhati-hati. Kalau ekspansi dan lain-lain, kita mesti lihat demand-nya (permintaan) pasarnya, dan lain-lain. Yang penting sekarang, di perusahaan costitu (biaya) tidak mempengaruhi efisiensi," ujarnya dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas dan Kadin seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Adapun, investasi pada sektor-sektor ekonomi yang sudah menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) diperkirakan tetap tumbuh ke depan.

Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pun, sambung dia, akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart cityyang sesuai dengan prinsip SDGs.

"Selama kita bisa menjustifikasi permintaan, pasar, dan siapa saja yang akan pindah, saya rasa investor akan mau berinvestasi. Apalagi, kalau kita fokus ke investasi yang berkelanjutan," imbuh Shinta.

Selanjutnya, sektor padat karya diperkirakan banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana sektorstartup.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi ini sulit karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan. Jadi, mereka banyak melakukan efisiensi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Sistem aliansi terkuat

Kronologi Dugaan Penipuan di Net89 yang Kini Seret Atta Halilintar******

Atta Halilintar, dan sejumlah figur publik lainnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu (26/10) kemarin karena diduga terlibat dalam dugaan kasus penipuan investasirobot trading Net89.

Kelima publik figur yang dipolisikan itu yakni Atta Halilintar, Taqy Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, hingga Mario Teguh. Laporan disampaikan M Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban.

"Kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89," kata Zainul di Bareskrim Polri.

Lepas dari pelaporan yang menyeret figur di atas, kasus robot trading Net89 sendiri telah berlangsung lama. Pada Februari 2022, Bappebti juga telah memblokir Net89 dan diduga telah terjadi penipuan investasi berkedok trading.

Saat ini delapan petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Adapun total korban penipuan investasi robot trading ini diperkirakan mencapai 300 ribu orang dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Para pelaku menggunakan modus menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi robot trading berkedok MLM Ebook (Net89).

Lalu bagaimana kronologi dugaan penipuan dana investasi di Net89?

Salah satu member robot trading Net89, Bambang Lukman Hadi pada bulan lalu bercerita kepada CNN Indonesia tentang kasus yang ia alami.

Awalnya ia yakin menjadi member robot trading Net89 yang diselenggarakan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) pada Juni 2019 silam. Keyakinan ia dapat setelah kurang lebih enam bulan mengamati aktivitas para member yang terlebih dahulu ikut pada sebuah grup Whatsapp.

"Januari-Juni saya ada di grup tersebut, saya amati percakapan, masalah, profit, wajar sekali. Background saya profesional (di dunia trading), enam bulan di grup tersebut, bagi saya sudah cukup pengamatan; ini (Net89) sebuah bisnis yang wajar," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com,Senin (19/9).

Bambang karena itu kemudian memutuskan bergabung dan menginvestasi dana sebesar Rp1 miliar, sebagian hasil jual rumah, untuk trading.

Ia menuturkan untuk menjadi nasabah Net89, seseorang terlebih dahulu membeli paket e-bookNet89 dengan jumlah tertentu, serta mendaftar ke brokeryang dirujuk PT SMI.

Setelah itu, calon memberakan mendapat link yang secara otomatis untuk diikutsertakan ke dalam robot trading forex.

Trading Forex Robotik Net89 sendiri merupakan kegiatan trading forexeuro-dolar AS dengan broker luar negeri, yakni Maxglobal, Zentrade, Global Premier, dan Blafx. Hasil trading memberNet89 dikenakan profit sharingsesuai paketnya.

Bambang menuturkan selama proses tradinghingga berakhir pada 27 Januari 2022, sama sekali tidak ada masalah. Bahkan menurutnya, semuanya berjalan sesuai kondisi pasar dan tidak ada skema ponzi. Namun belakangan aktivitas Net89 dihentikan.

Penghentian proses trading Net89 sendiri terjadi saat Bareskrim Polri memerintahkan para penyelenggara trading forex robotik menghentikan aktivitasnya dengan alasan marak skema ponzi. Ditambah lagi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir Net89 pada Februari 2022 silam.

PT SMI pun merespons pemblokiran dan larangan itu dengan mengarahkan seluruh member Net89 untuk segera mengikuti program Withdraw All (penarikan semua dana) dari broker masing-masing.

Bambang mengatakan di sini lah masalah mulai terjadi di mana untuk tahap awal Withdraw All dibatasi jumlahnya maksimal US0 per orang.

Meski demikian, nyatanya hanya 7 persen dari total sekitar 200 ribu member yang bisa melakukan Withdraw All. Itu pun tidak semua bisa mengambil US0 atau setara Rp7,49 juta (asumsi kurs Rp14.994 per dolar AS). Beberapa hanya bisa mengambil uang di bawah angka tersebut.

Sementara Bambang sendiri baru bisa mengambil dana sebesar US0 atau setara Rp5,24 juta dari total dana Rp1 miliar.

Ia mengatakan sudah lebih dari enam bulan PT SMI belum memberikan kejelasan. Hadi merasa aneh mengapa Withdraw All pun dibatasi hanya US0.

"Aneh sekali, kalau memang betul niatan dari siapapun pihak broker atau PT SMI, ingin bantu kenapa tidak dibuka secara langsung, itu kan dana kami," kata Bambang.

Ia pun menceritakan bahwa Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyanto menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan broker. Namun, broker tidak memberikan respons.

Bambang menuturkan bahwa Andreas seolah-olah perlahan 'cuci tangan' dan mengkambinghitamkan broker. Bahkan, manajemen pun sudah mewacanakan munculnya risiko gagal bayar oleh broker.

Menurut Bambang, program Withdraw All Net89 adalah rekayasa PT SMI. Program ini hanya upaya mengulur waktu dari PT SMI untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyalahgunaan deposit member Net89 di broker.

Ia juga menilai program tersebut juga merupakan 'exit plan' PT SMI dari dugaan penyalahgunaan deposit member Net89 di broker.

"Besaran dana juga kami konservatif, kami ambil rata-ratanya saja, yang paling kecil itu kan US0. Ada yang US0 ribu, US.000, US ribu, US ribu, US ribu, US0 ribu, itu lumayan banyak juga. Kami cukup US0 saja itu kalau di rata-ratakan (kerugian) bisa Rp10 triliun lebih," jelasnya.

Menurutnya, sudah banyak member Net89 yang kesulitan hingga menjual harta-benda untuk bertahan hidup. Selain itu, masa depan keluarga para member ikut terancam karena penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan.

Bantahan Atta Halilintar dan Bangun Tempat Penghafal Alquran

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Serap Panen Petani, Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah******

Bulog dan holding BUMN pangan (ID Food) akan mendapatkan pinjaman murah dari bank pelat merah untuk menyerap hasil panen petani.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurut Arief, pemberian bunga rendah ini dilakukan melalui jaminan pemerintah melalui skema subsidi bunga. Dalam hal ini, subsidi bunga diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi Himbara memberikan permodalan dengan bunga rendah, kemudian Kemenkeu sebagai penjamin. Pinjaman dana ini untuk Bulog dan ID Food karena mereka butuh uang untuk menyerap hasil petani," jelasnya.

Sementara, untuk besaran bunga subsidi dan tata cara pemberian jaminan kredit, kata Arief, bakal dituangkan dalam aturan turunan, yakni peraturan menteri keuangan (PMK).

"Menkeu yang menentukan (subsidi bunga nya). Jadi mekanismenya nanti ada semacam subsidi bunga," ujarnya.

Skema subsidi bunga ini tertuang dalam pasal 15 PP 125/2022. "Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan," tulis PP tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Daftar Cadangan Makanan yang Diatur Negara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah pada 24 Oktober kemarin.

Dalam beleid itu ada 11 cadangan makanan yang nantinya akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Bahan pangan pokok tersebut adalah;

b. Jagung

c. Kedelai

d. Bawang

e. Cabai

f. Daging Unggas

g. Telur Unggas

h. Daging Ruminansia

i. Gula konsumsi

j. Minyak goreng

h. Ikan

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Kamis (27/10).

Sementara itu, dalam aturan tersebut cadangan pangan itu akan digunakan untuk mengatasi 5 masalah, yaitu;

a. Kekurangan atau krisis pangan

b. Gejolak harga pangan

c. Bencana alam

d. Bencana sosial

e. keadaan darurat.

[Gambas:Video CNN]