slot mudah free spin

Pengkhianat menyayangi istrinya

Profil Agoes Projosasmito, Pendatang Baru Daftar 10 Orang Terkaya RI******

Konglomerat Agoes Projosasmitosukses merangsek masuk ke daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023. Tahun ini, Agoes menduduki peringkat ke-8 dengan total kekayaan US,4 miliar.

Lantas siapakah Agoes Prajosasmito?

Dilansir Forbes,Kamis (7/12), Agoes adalah Presiden Komisaris PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia.

Tak ayal, kekayaannya tahun ini melonjak mengingat saham perusahaan energi dan pertambangan mendapatkan angin segar sejak tahun lalu.

Berdasarkan situs resmi AMMN, Agoes meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana pada 1982 dan mengantongi gelar Diploma Economics of Development dari The Australian National University pada 1988.

Sebelum masuk ke sektor pertambangan, Agus malang melintang di industri keuangan selama puluhan tahun. Ia mengawali karier sebagai Head of Capital Markets Danareksa (Persero) pada 1982.

Kemudian, karirnya melesat hingga menduduki berbagai posisi penting seperti Vice President Director di DBS Securities Indonesia (1992 - 1995), Managing Director Danareksa (1995-2001), dan Komisaris di PT Nusantara Mahabakti (2007 - sekarang).

Agoes diangkat menjadi Presiden Komisaris AMMN berdasarkan RUPSLB pada 23 September 2020.

Sebelum bergabung bersama AMMAN, Agoes adalah CEO sekaligus pendiri perusahaan tambang batu bara, PT Ithaca Resources.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.

Penguasa perjalanan pesawat

Menhub Kejar Bandara Dhoho Kediri Beroperasi Awal 2024******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Internasional Dhoho Kediridapat beroperasi komersial pada awal tahun depan.

Ia mengatakan saat ini Ditjen Perhubungan Udara tengah melakukan proses kalibrasi bandara tersebut.

Kalibrasi adalah tahap awal dari assesmentsuatu bandara, yang akan dilanjutkan dengan sejumlah assessmentlainnya terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.

Budi menjelaskan pada pekan depan akan dilakukan pra operasi Bandara Dhoho dengan mengadakan tes take off landingbeberapa pesawat.

Adapun setelah seluruh penilaian selesai, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pihak pengelola bandara.

Setelah semua rekomendasi ditindaklanjuti, langkah selanjutnya adalah pengajuan dari pihak maskapai untuk melayani penerbangan dari dan ke Bandara Dhoho. Kemudian, akan ditetapkan maskapai serta rutenya oleh Kemenhub.

"Bandara Dhoho ditargetkan bisa beroperasi secara komersial pada akhir Januari atau Februari 2024," tutur Budi seperti melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Ia pun mengharapkan peran aktif pemerintah daerah di Kediri untuk turut mempromosikan keberadaan Bandara Dhoho. Budi meyakini bandara itu akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kediri.

Menurutnya, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Wilayah tersebut pun membutuhkan bandara di sisi selatan.

"Apa yang dibangun ini sangat signifikan, dengan runwaysepanjang 3300 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati segala jenis pesawat," ujar Budi.

Bandara Dhoho, kata dia, juga potensial untuk melayani penerbangan umrah dan haji. Budi pun akan memberikan izin penerbangan Umroh dan Haji di bandara tersebut.

Ia juga mengatakan di sekitar bandara sudah memiliki fasilitas penunjang, seperti hotel dan fasilitas lainnya.

Lebih lanjut, Budi memberikan apresiasi kepada PT Surya Dhoho Investama (SDHI), anak usaha dari PT Gudang Garam, yang telah berinvestasi untuk membangun Bandara Dhoho Kediri, dengan total investasi mencapai Rp13 triliun.

Budi menuturkan ini adalah proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited(pemrakarsa dan pendanaan dari pihak swasta/non APBN) pertama di Indonesia.

"Ini adalah satu contoh bahwa Indonesia memiliki pihak swasta yang punya komitmen untuk membangun konektivitas di Indonesia. Ini juga bisa jadi contoh swasta yang lain untuk berinvestasi di bandara," kata dia.

Pada tahap awal, saat ini Bandara Dhoho memiliki kapasitas terminal 1,5 juta penumpang per tahun. Pembangunan tahap dua, kapasitas akan meningkat mencapai 4,5 juta penumpang per tahun.

Sementara, kapasitas ultimate mencapai 10 juta penumpang per tahun. Nantinya, Bandara Dhoho kediri akan dikelola oleh PT Angkasa Pura I (AP I).

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Masa Transisi Bayar Tol Tanpa Setop Ditargetkan Maret 2024******

Direktur Utama Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengungkap masa transisi sistem transaksitol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditargetkan bakal berlangsung pada Maret 2024.

Untuk tahapan awal, sambung Keszeg, uji coba transisi MLFF hanya dilaksanakan di Bali untuk pengguna dari kementerian, kepolisian, hingga perusahaan taksi di Pulau Dewata. Masa transisi akan dilaksanakan usai uji coba dievaluasi oleh pemerintah.

"Untuk internal testing sendiri sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik," kata dia saat ditemui di Control Center RITS, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Uji coba MLFF di sejumlah ruas jalan tol direncanakan dilakukan pada Desember 2023 hingga Januari 2024.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyatakan uji coba transisi MLFF bakal dilakukan di Bali dalam skala kecil pada Desember.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pada tahap awal uji coba hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai dan baru diterapkan di seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

"Uji coba telah dimulai sejak Minggu ke-2 November 2023 dan akan terus disempurnakan kesiapan alat dan simulasinya. Direncanakan mulai 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 untuk peluncuran uji coba terbatas khususnya bagi kendaraan pegawai pemerintah," kata Triono dikutip situs resmi PUPR.

MLFF yang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) sebelumnya direncanakan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali tetapi batal karena kisruh manajemen operator RITS.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Tuan kekaisaran terkuat

Kini Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP******

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman menegaskan saat ini para petani bisa menebus pupuk subsidi cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu seiring dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Amran menyebut dengan revisi aturan itu, akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani.

Ia pun mengatakan kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian dipastikan produksi akan turun. Oleh karena itu, penyaluran pupuk subsidi harus serius dibenahi.

"Jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia," beber Amran.

Setali tiga uang, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menekankan bahwa memasuki masa tanam, Kementan terus berupaya memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi.

Ia menyebut alokasi pupuk bersubsidi tiap-tiap daerah dipastikan sudah sesuai dengan usulan yang masuk dalam e-alokasi.

Ali mengatakan petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios resmi penjual pupuk bersubsidi, dengan membawa Kartu Tani atau KTP. Sementara, lokasi kios resmi bisa dilihat di pupukbersubsidi.pertanian.go.id.

"Namun yang perlu dipastikan adalah petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang terdaftar sebagai penerima subsidi sesuai ketentuan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ali merinci berdasarkan e-alokasi, alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Barat sebesar 939.895 ton pada 2023 ini. Adapun realisasi sampai 30 November sebesar 695.765 ton atau 74 persen.

"Sungguh besar kemudahan yang diberikan Bapak Mentan Amran, sekarang penebusan pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP, Permentan soal pupuk bersubsidi juga tengah dikejar untuk segera direvisi agar petani semakin mudah mengakses pupuk bersubsidi dan berproduksi" ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]