link terpercaya slot

Istri Cantik CEO dari Surga

Bukaka Copot Sofiah Balfas Buntut Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******

PT Bukaka Teknik Utama Tbk mencopot Direktur Operasional mereka Sofiah Balfas buntut dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsiProyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) Elevated alias Tol MBZ.

Informasi pencopotan diketahui dari pemberitahuan yang mereka sampaikan ke Bursa Efek Indonesia akhir pekan lalu. Namun, berdasarkan pemberitahuan yang dikutip dari keterbukaan informasi, pencopotan hanya bersifat sementara.

"Dewan Komisaris Perseroan pada 20 September telah menetapkan pemberhentian sementara terhadap anggota direksi perseroan Sdr. Sofiah Balfas," kata mereka dalam pemberitahuan itu.

Bukaka menyatakan pencopotan itu tak akan berdampak ke kinerja perusahaan baik secara materiil maupun kelangsungan bisnis. 

Mereka juga menjamin pencopotan tak akan mengganggu jalannya kelangsungan usaha.

 Bukaka menyatakan pelaksanaan tugas perusahaan usai pencopotan Sofiah akan dilaksanakan oleh dewan direksi perusahaan secara kolektif kolegial.

Kejaksaan Agung menetapkan Sofiah Balfas sebagai tersangka korupsi proyek Tol MBZ pada Selasa (19/9) lalu.

Ia menyusul 3 tersangka lainnya, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (persero) Tbk.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Pemerintah Akan 'Mata******

Pemerintah segera melarang penjualan barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Aturan itu tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut.

Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi.

Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya.Pertama,definisi yang jelas antara e-commercedan social commerce. Kedua, positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga,laranganmarketplacebertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplaceharus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Cuaca Lagi Panas******

Cuaca di Indonesia lagi panas-panasnya? Nah, cocok nih kalau mau beli AC, ya belinya di Transmart aja! Mumpung Transmart kembali menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale pada Minggu (8/10).

Pesta diskon dimulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Diskon hingga 50% + 20%, Kapan Lagi Belanja Semurah Ini?

Harga ini juga sudah termasuk pipa dan instalasi standar. Jadi tinggal terima beres deh langsung dipasangin!

Promo AC ini berlaku untuk berbagai merek loh. Mulai dari LG, Panasonic, Polytron, Samsung sampai Sharp, semua diskon!

Selain AC, elektronik lain seperti kulkas dan TV juga diskon. Berikut daftarnya.

- Kulkas SBS 436 L diskon dari harga normal Rp8,76 juta jadi Rp6,21 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di Pulau Jawa, Bali dan Lampung.

- Kulkas SBS 436 L diskon dari harga normal Rp9,23 juta jadi Rp6,63 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian di luar Pulau Jawa, Bali dan Lampung.

- TV LED 50" UHD Smart diskon dari harga normal Rp6,96 juta jadi mulai dari Rp4,79 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian merek LG, Panasonic, Polytron, Samsung, Sharp dan Sony.

- TV LED 65" UHD Smart diskon dari harga normal Rp11,2 juta jadi mulai dari Rp7,67 juta per unit. Harga berlaku untuk pembelian merek LG, Panasonic, Polytron, Samsung, Sharp dan Sony.

Wah, serba diskon kan elektronik di Transmart Full Day Sale! Khususnya AC nih yang lagi pas banget sama cuaca Indonesia yang lagi panas-panasnya.

Nah, biar cepet berasa sejuknya, yuk langsung aja ke gerai Transmart terdekat dan serbu diskon AC serta elektronik lain di Full Day Sale!

Cerita Desa Kecil

BPS Beber Dampak Harga BBM Naik ke Inflasi September 2023******

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi menyumbanginflasi September 2023, meski tidak terlalu signifikan.

Amalia merinci kenaikan harga BBM nonsubsidi pada awal bulan lalu menyumbang 0,06 persen terhadap inflasi September yang menyentuh 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan inflasi September 2023 secara tahunan (year on year/yoy) berada di level 2,28 persen.

"BBM nonsubsidi pada umumnya dikonsumsi rumah tangga menengah atas, terutama konsumsi alat transportasi pribadi sehingga dampaknya lebih dirasakan pengeluaran rumah tangga tersebut dan dampak lanjutannya tidak terlalu terasa ke pelaku usaha," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Di lain sisi, ia menjelaskan dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi pada September 2022 lalu yang membuat indeks harga konsumen (IHK) melonjak hingga Agustus 2023. Bahkan, efek kenaikan BBM di tahun ini masih lebih kecil ketimbang dampak lonjakan harga BBM tahun lalu.

Akan tetapi, Amalia mengatakan dampak kenaikan harga BBM di tahun lalu sudah tidak terasa di September 2023 ini.

Amalia merinci penyumbang inflasi September 2023 terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau 2,28 persen. Lalu, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil inflasi 1,08 persen serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen.

"Komponen yang dominan memberikan andil selama setahun terakhir adalah rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek, tarif kereta api, dan tarif air minum PAM. Komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, kentang, dan tahu mentah," rinci Amalia.

Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan adalah beras dengan andil 0,18 persen serta bensin sebesar 0,6 persen imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ada juga sumbangsih 0,01 persen beberapa komoditas lain, seperti tarif pulsa ponsel; biaya kuliah atau akademik; rokok kretek filter; hingga daging sapi.

Terlepas dari itu, harga BBM nonsubsidi naik lagi di awal Oktober 2023 ini. Kenaikan ini meliputi pertamax, pertamax green 95, pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex.

Harga BBM nonsubsidi Pertamina 1 Oktober di DKI Jakarta

Pertamax: Rp14 ribu (naik Rp700)
Pertamax green 95: Rp16 ribu (naik Rp1.000)
Pertamax turbo: Rp16.600 (naik Rp700)
Dexlite: Rp17.200 (naik Rp850)
Pertamina dex: Rp17.900 (naik Rp1.000)

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]