erek66

rajacuan88 563Jutaan kata 492876Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek66》

Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Kemenko Marves: Ajang F1 Powerboat dapat pulihkan ekonomi pariwisata******

Medan (ANTARA) - Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Rustam Effendi
menyatakan ajang kejuaraan internasional F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dapat memulihkan perekonomian pariwisata.

"Pariwisata kita belum pulih betul sampai 2023, berbagai parameter belum mencapai angka sebelum COVID-19," ujar Rustam di Balige, Sumut, Jumat.

Dia mengatakan walaupun saat ini pemulihan sudah mulai terasa naik dari tahun ke tahun bahkan jumlah wisatawan telah melebihi dari 2019 yaitu 749 juta perjalanan wisatawan nusantara.

"Atau ini boleh dikatakan, kalau dari target nasional meskipun capaiannya sudah tinggi tapi baru 62,4 persen dari target 2023 yaitu 1,2 miliar perjalan wisatawan," kata Rustam.

Untuk itu, menurutnya ini menjadi tugas bersama dalam menaikkan target perjalanan wisatawan nusantara. Salah satunya kata Rustam melalui aktivasi penyelenggaraan kejuaraan baik daerah, nasional maupun internasional.

"Danau Toba memiliki F1 Powerboat dan Aquabike, sementara kalau Mandalika punya Moto GP dan Superbike, MICE Labuhan Bajo, Borobudur tempat destinasi religi dan lainnya," ucapnya.

Rustam mengatakan pagelaran F1 Powerboat 2023 memiliki dampak ekonomi sebesar Rp391 miliar, hanya dalam waktu satu minggu.

"Tentunya kami berharap di antara eventinternasional F1 Powerboat dan Aquabike, pemerintah daerah dapat menginisiasi untuk penyelenggaraan kejuaraan meskipun belum berskala nasional maupun internasional karena berdampak besar pada perekonomian," ujarnya.

Walaupun membuat even berskala besar tersebut menurut Rustam harus ada kolaborasi, komitmen dan bekerja keras dalam pelaksanaan baik pusat maupun daerah.

Baca juga: Pembalap debutan F1 powerboat siap tampil trengginas di Danau Toba
Baca juga: BMKG prediksi cuaca cerah saat final F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: Usai lomba, Bartek Marszalek akan kembali ke Danau Toba untuk berlibur
 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama******

Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis

Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：jordan88slot、toto 268 gacor、cara daftar kredivo di tokopedia

Terkait：starxo88 daftar、dapurtoto、situs slot terlaris 2022、under slot、megagacor、fairplay slot、situs slot baru 2023、petir88、pinjol resmi mudah cair、bonus new member to rendah

---

---

bab terbaru：link tergacor di dunia（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01