grab138 619Jutaan kata 860043Orang-orang telah membaca serialisasi
《sgpslot login》
Harga beras masih mahal, Ombudsman duga ada penyalahgunaan beras SPHP******
Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP.Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Italia: Mengirim pasukan NATO ke Ukraina berarti Perang Dunia III******Roma (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pengiriman pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Ukraina berisiko menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga.
"Saya pikir NATO tidak seharusnya memasuki Ukraina. Ini akan menjadi sebuah kesalahan," kata Tajani di Verona, Italia Utara, seperti dilansir Anadolu, Jumat.
"Kita perlu membantu Ukraina mempertahankan diri, tetapi memasuki negara itu untuk berperang melawan Rusia berisiko menyebabkan Perang Dunia Ketiga," kata dia.
Pernyataan sang Menlu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan gagasan pengiriman pasukan untuk membela Ukraina dari agresornya.
"Tentara kami pandai dalam melakukan apa yang mereka lakukan, melindungi kapal kami di Laut Merah, atau melakukan dengan baik apa yang mereka lakukan di Lebanon, Afrika, dan Irak. Mereka adalah pembawa perdamaian dan kebebasan," kata Tajani.
Tajani juga mengomentari perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan mengatakan bahwa Italia harus bekerja sama dengan negara-negara Muslim moderat seperti Mesir, untuk mencapai perjanjian perdamaian di Jalur Gaza.
"Mesir adalah aktor penting dalam mencoba dan menciptakan kesepakatan yang akan membawa perdamaian di Gaza. Mesir, seperti Qatar, adalah negara fundamental bagi stabilitas kawasan ini dan Mediterania," ujarnya.
Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.
"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.
Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.
Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.
Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu
Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.
"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.
Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.
RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.
Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.
Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.
Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:rp88 slot、slot44、1 win slot
Terkait:magnumslot、semua situs slot、kredit hp cicilan 12 bulan、bo slot gacor、apk kakek zeus、situs judi slot resmi、bonus new member togel、ulartoto、jam gacor king of olympus、bet 800 maxwin berapa
bab terbaru:game gacor slot(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《sgpslot login》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,togel777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sgpslot login》bab terbaru。