home credit pinjol

Rel Bisnis

Buwas Ungkap 1 Biang Kerok Harga Beras Masih Melesat Sampai Kini******

Perum Bulogmengungkapkan penyebab kenaikan harga berasdalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan itu salah satunya terjadi karena beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berasal dari impor beberapa kali ditemukan dipalsukan.

Karung beras tersebut diganti dengan merek lainnya dan dijual dengan harga tinggi.

Ia mengatakan kondisi itu menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras melonjak.

"(Harga) enggak akan turun-turun karena jualnya begitu, untungnya sebesar-besarnya," kata Buwas.

Buwas mengatakan Satgas Pangan tengah berupaya untuk menindak pihak yang memalsukan beras SPHP. Satgas Pangan sudah mengambil sampel dari 11 jenis beras impor milik Bulog dan membeli beras merek lainnya dari ritel-ritel.

Beras-beras tersebut kemudian diperiksa di laboratorium.

"Begitu dicek di laboratorium, ada identik dari 11 macam yang kita datangkan tadi berarti penyalahgunaan. Itu pidana," katanya.

Buwas mengatakan pihak yang memalsukan beras Bulog selanjutnya akan ditindak oleh kepolisian.

"Kalau pidana tergantung polisi, pidana apa ini. Kalau penipuan bisa, nanti UU Konsumen kena juga dia. Artinya penegakan hukum adalah kewenangan polisi," katanya.

Harga beras telus melesat naik dalam beberapa bulan belakangan ini. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras nasional pada 1 Juni lalu masih Rp13.350 per kg.

Namun, per Rabu (4/10) ini, harga beras tersebut sudah naik jadi Rp14.450 per kg. Untuk meredam kenaikan harga itu, pemerintah menggelar operasi pasar.

Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiryaryo mengatakan operasi pasar dengan beras SPHP Bulog salah satunya dilakukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

[Gambas:Video CNN]

Operasi pasar ia klaim telah menurunkan harga beras di tingkat distributor hingga 11 persen.

Ia menjelaskan operasi pasar dimulai pada 12-13 September 2023 dengan stok 25 ribu ton. Namun, harga beras masih menyentuh Rp12.600 per kg pada 14 September.

Beras SPHP kemudian ditambah saat ini menjadi 31 ribu ton dan perlahan membuat harga beras turun.

"Saat ini sudah di 31 ribu ton, seiring dengan penambahan stok itu harga beras menurun 11 persen, dari Rp12.600 menjadi Rp11.185 (per kg) di hari ini," katanya.

Musim semi Xianxia

Super Hemat Belanja di Transmart dengan Diskon Berlipat!******

Transmart Full Day Sale datang lagi pada Minggu (8/10), loh! Ini merupakan pesta diskon seharian untuk berbagai produk pilihan.

Mulai dari bahan pangan segar, produk kebutuhan rumah tangga, fashion, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik. Semuanya diskon gede-gedean mencapai 50 persen untuk produk terpilih.

Lihat Juga : Awal Bulan, Transmart Tebar Diskon 50% + 20% Seharian!

Jadi, kamu hanya perlu bayar transaksi belanja di Transmart Full Day Sale pakai Allo Bank, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah. Setelah itu, diskon tambahannya bisa langsung didapat.

Double discount ini berlaku untuk aneka produk, loh! Jadi enggak perlu khawatir cuma produk-produk tertentu aja.

Bagaimana? Tertarik enggak sama double discount dari Transmart Full Day Sale?

Kalau tertarik, cus langsung aja ke gerai Transmart terdekat di kotamu ya! Soalnya, Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari aja pada Minggu (8/10).

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Kapan lagi belanja diskon berlipat untuk aneka produk kan? Yuk segera ke Transmart ya!

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

penyihir penuh waktu

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Curhat Seller******

Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31 Tahun 2023. Sellerdan affiliateTikTok Shop mengaku larangan ini akan berpengaruh besar pada pendapatan mereka.

Salah satu seller TikTok Shop di Jakarta, Helena, mengklaim larangan ini akan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan tokonya. Ia berharap TikTok bisa memisahkan platform media sosial dengan e-commerce-nya agar ia tetap bisa mempertahankan pelanggan untuk berbelanja di tokonya.

Hanya saja, ia berpendapat jika TikTok Shop ditutup secara permanen tanpa ada penggantinya, ataupun pemerintah tak memberikan solusi lain untuk seller berjualan di sosial media, hal ini akan menjadi masalah besar.

Menurutnya, larangan ini akan lebih berimbas kepada seller-sellerkecil yang hanya berjualan di TikTok Shop. Sebab berdasarkan pengalamannya, berjualan di TikTok Shop lebih banyak mengundang penjual dibandingkan e-commercelainnya.

"Karena memang berdasarkan pengalaman berjualan di TikTok Shop itu kayak magic saja. Toko baru saja tuh bisa cepat banget ramainya, cepat banget dikenal sama orang. Apalagi kalau ada konten yang FYP, sangat beda jauh dengan kita berjualan di platform e-commerceaja, itu effort-nya lebih banyak dan butuh waktu yang sangat lama," ungkap Helena.

Namun, menurut dia, di setiap masalah tentu selalu ada solusinya. Ia berpendapat pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan seller TikTok Shop harus berinisiatif agar bisa berinovasi mengikuti perkembangan serta tak terpaku pada satu platform saja.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah

"Terutama kalau misalnya TikTok sendiri ternyata di balik itu ada hal yang akan merugikan negara. Ataupun TikTok Shop yang awalnya membantu UMKM kecil, ternyata lama-lama justru membunuh UMKM kecil itu sendiri," lanjut dia.

"Jadi menurut saya, semua sellerharus siap dengan apa yang akan terjadi dan harus selalu punya solusi kedua," pungkasnya.

Di sisi lain, salah satu affiliate TikTok Shop, Nelva, tak setuju dengan larangan pemerintah tersebut. Menurut dia, TikTok Shop berhasil membangun semangat para pedagang yang terpuruk setelah kehilangan mata pencahariannya saat pandemi silam.

Nelva berpendapat TikTok Shop sudah membantu perekonomian banyak orang.

"Banyak juga orang-orang yang kena dampak PHK dari pandemi kemarin karena efisiensi perusahaan juga larinya menjadi TikTok affiliate karena mereka enggak punya modal. Jadi mereka hanya membeli beberapa sample terus akhirnya mereka sukses. Ya jelas mereka sedih apalagi yang bagi mereka adalah tunggal income," katanya. 

Nelva mengatakan dunia digital tak bisa ditekan untuk laju pertumbuhannya. Digital, lanjutnya, pasti akan terus melesat dari perkembangan manusia itu sendiri.

"Kalau misalnya manusia itu enggak bisa nerima yang namanya platform digital, ya mereka bisa apa? Kalau misalnya ada pandemi lagi, enggak minta ya, kalau misalnya ada semacam pandemi kayak kemarin, apa yang bisa mereka lakukan?" ujarnya.

Namun di sisi lain, ia mengatakan ada sisi positif dan negatif yang bisa diambil dari larangan ini.

"Kasihan juga sama UMKM yang udah punya stan di tempat-tempat mall atau tempat swalayan. Kasihan juga, mereka juga sedih. Tetapi itu tadi, ada plus minusnya juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Pegawai Kementan Bocorkan Pesan SYL Usai 'Hilang' di Eropa******

Pegawai Kementerian Pertanian(Kementan) memberikan bocoran pesan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di tengah isu korupsiyang menyeret namanya.

Seorang pegawai yang tak mau disebutkan namanya mengatakan Syahrul meminta anak buahnya untuk tetap fokus pada program yang dijalankan Kementan.

Ia pun memberi sinyal bahwa pesan tersebut seiring dengan isu Syahrul bakal mundur dari posisi menteri pertanian.

Namun, ketika dikonfirmasi ulang, pegawai tersebut membantah bahwa Syahrul berpamitan kepada anak buahnya hari ini.

"Tidak ada pamitan-pamitan. Dia cuma menyuruh kami kerja seperti biasa dan fokus dengan program," ucapnya.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di Kementan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Syahrul. KPK disebut telah menjadikan Syahrul sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menggunakan pasal terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi yang menyeret politikus NasDem itu.

"Kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pasalnya kalau kita lihat dalam UU Tipikor adalah (Pasal) 12 e," ujarnya, Jumat (29/9).

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendapatkan informasi Syahrul telah menjadi tersangka korupsi. Namun, ia enggan membeberkan detail soal penetapan status tersebut.

"Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasinya. Malah sejak kalau eksposnya itu sudah lama tahu tersangkanya, tetapi resminya tersangkanya itu sudah dikeluarkanlah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10) siang.

[Gambas:Video CNN]