slot yang mudah menang

Pengkhianat menyayangi istrinya

Luhut Sebut Korsel, Jepang, China Tertarik Garap LRT di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitanmengatakan China hingga Jepang berpotensi menggarap lintas raya terpadu (LRT) di Bali.

"Ada, sangat ada (investor asing LRT Bali). Jadi yang jelas ada Korea, Jepang, China. Kita mana saja yang teknologinya mau transfer dan cepat serta murah kita akan ambil," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi

Menurutnya, pemerintah akan segera mengadakan rapat teknis. Ia berharap proyek ini segera groundbreakingpada tahun depan.

"Jadi LRT (Bali) akan underground, akan dibuat sampai ke Seminyak dan Canggu. Sehingga dengan demikian trafficdi lapangan terbang Bali waktu kita mencapai 24 juta penumpang pada 2025-2026 sudah bisa teratasi. Karena kalau itu tidak dilakukan maka 2026 itu kita bisa stuck3 jam di airport," ujarnya.

Lihat Juga : 5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum mengatakan opsi pembangunan LRT di bawah tanah karena ada banyak aturan pembangunan di Pulau Dewata. Contohnya, bangunan di Bali tidak boleh dibangun lebih tinggi dari pohon kelapa.

Ia mengungkapkan untuk tahap awal proyek ini akan dibangun sepanjang 5,3 kilometer (km). Lintasan sepanjang itu akan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Extended Terminal dan area parkir di Kuta Central Park.

Ervan menyebut biaya pembangunan LRT di bawah tanah tiga kali lipat dari pembangunan normal. Biaya investasi yang dibutuhkan mencapai US6,28 juta atau setara Rp9,17 triliun (asumsi kurs Rp15.388 per dolar AS).

Setan mengganggu langit

Zulhas Akui Harga Produk Marketplace Lebih Murah dari Pasar Grosir******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga jual produk di marketplace jauh lebih murah bahkan dibandingkan dengan grosir offline.

"Pusat grosir mestinya tuh paling murah, mestinya. tetapi yang dijual di online itu bisa separuh harganya gitu," katanya saat mengunjungi Pusat Grosir Esemka, Jakarta Barat, Jumat (29/9).

"Jadi kalau tadi satu set itu dijual langsung Rp120 ribu, di online itu harganya bisa Rp60 ribu. Bedak tadi dia jual Rp22 ribu tapi di online bisa Rp12 ribu sampai Rp15 ribu," imbuh Zulhas.

Di sisi lain, meski pemerintah berupaya melindungi UMKM dengan melarang social commerce, Zulhas juga mendorong para pedagang untuk berjualan secara online.

"UMKM, marketplace, lembaga perbankan, kita temukan agar ekosistemnya ketemu. Jadi UMKM belum mengerti marketplace, dilatih jualannya, packagingnnya sehingga nanti selain offline bisa online," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menghormati

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

akun profesional kaisar

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Progres Transportasi di KAI Expo 2023: Bus Persatuan dan Kereta Wisata******

Gelaran Hub Space X KAI Expo 2023 yang diadakan PT Kereta Api Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada 29-30 September dan 1 Oktober memasuki hari terakhir.

Tak hanya beragendakan diskusi, stand up comedy, hingga promo tiket kereta api, Hub Space X KAI Expo 2023 juga menampilkan pameran transportasi, mulai yang lawas sampai yang berteknologi tinggi. Hal ini menggambarkan visi kegiatan, yakni sebagai representasi perjalanan dan capaian dari berbagai inovasi dalam rangka mewujudkan konektivitas transportasi.

Salah satu gambaran perkembangan transportasi di Indonesia di ajang Hub Space X KAI Expo 2023 adalah Bus Persatuan yang fisiknya dibuat dari kayu jati. Bus Persatuan beroperasional pada 1960-an hingga 1974 di Bali dengan rute Denpasar-Klungkung.

Jos berharap, pengetahuan tentang sejarah transportasi Indonesia dapat membuat masyarakat menghargai proses perkembangannya.

Menurutnya, Wakil Gubernur Bali pun sempat melontarkan komentar dan bernostalgia ketika mengetahui bus tersebut dimiliki Jos sejak 2014. Pernah menjadi andalan masyarakat saat itu, Bus Pancasila kini memiliki nilai koleksi tinggi karena terhitung langka.

Sampai saat ini, kata Jos, dirinya belum pernah lagi menemukan Bus Persatuan di Bali dalam kondisi utuh.

"Kita menghargai sejarah angkutan di era zaman itu lah. Ada penghargaan lah ke orang-orang zaman dulu yang enggak segampang sekarang naik mobil, pesan ojek online, pesan taksi," ujarnya.

Kendaraan Bus Persatuan itu dibesut oleh General Motor atau Chevrolet pada 1948. Di Hub Space X KAI Expo 2023, Bus Persatuan tampil dalam kondisi fisik terbaik. Sebesar 90 persen bagian bus itu dipastikan masih orisinil, termasuk mesin, body, dan aksesorisnya.

Bukti Modernitas Transportasi: Rapat di Kereta Wisata

Kereta Api Wisata. (Foto: dok. Instagram/keretaapikita)

49 tahun kemudian, tepatnya pada 2009, PT KAI mendirikan anak perusahaan bernama KAI Wisata yang bertanggung jawab atas Kereta Api Wisata, yakni kereta eksklusif yang menghadirkan pengalaman wisata yang benar-benar baru.

Pada praktiknya, ternyata KA Wisata justru kerap digunakan sebagai tempat pertemuan berjalan. Menurut Isep Andi sebagai Tim Ticketing KA Wisata yang ditemui di Hub Space X KAI Expo 2023, hal itu memungkinkan karena KA Wisata memiliki beragam fasilitas.

"Kadang-kadang juga ada yang di atas kereta itu sambil meeting, karena di situ ada fasilitas tv, jadi peserta nanti kumpul di ruang utama. Soalnya di sana kita bagi ada ruang utama, pantry, ruang hiburannya, jadi kita setting seperti di rumah gitu," kata Isep, Sabtu (30/9).

Adapun keunggulan lain adalah KA Wisata hanya dapat dipesan oleh rombongan wisatawan, dengan kapasitas sekitar 30 orang.

Isep menyebut, hingga saat ini belum ada moda transportasi lain yang menyediakan fasilitas pertemuan serupa KA Wisata. Terlebih, masih ada fasilitas tambahan yang membedakan KA Wisata dari kereta reguler, seperti karaoke, wifi gratis, serta makanan.

"Kita juga full board, kita full servis, dari mulai keberangkatan kita siapkan ruang VIP. Dalam perjalanan, kita siapkan, misalnya perjalanan siang kita siapkan makan siang," paparnya.

Hadir untuk memenuhi beragam kebutuhan penumpang, KA Wisata melayani mulai rombongan kerja, wisata, reuni, hingga keluarga besar. Tak hanya mengakomodasi keperluan pertemuan di atas kereta, KA Wisata juga bisa jadi tempat perayaan ulang tahun seperti yang pernah dialami Isep.

Pengalaman menjajal suasana di Kereta Api Wisata bisa didapatkan di Hub Space X Kai Expo 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan detikcom. Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon spesial untuk perjalanan dengan KA Wisata, baik untuk kereta prioritas maupun kereta nonprioritas.

Catatan Mencuri Surga

Cuma Hari Ini, Belanja di Transmart Full Day Sale Diskonnya 50%+20%******

Mau belanja dengan banyak diskon? Bisa dong kalau belanjanya di Transmart hari ini, Minggu (1/10). Soalnya ada Transmart Full Day Sale yang kasih banyak diskon!

Di pesta diskon ini, Transmart kasih diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen yang berlaku satu hari ini aja.

Lihat Juga : Buruan Gercep ke Transmart Full Day Sale, Selagi Masih Ada Waktu

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Enggak usah khawatir, cukup datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggaldownloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Biar makin hemat, jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!