mpo108
tenor uatas 189Jutaan kata 711715Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpo108》
Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
KPU Yogyakarta segera siapkan badan ad hoc Pilkada 2024******
Ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro di Yogyakarta, Senin, mengatakan perencanaan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada pertengahan April 2024.
"Pembentukan mulai April. Sekarang masih menunggu panduan pembentukan PPK, PPS dari KPU RI," kata Harsya.
Menurut Harsya, pihaknya telah mengumumkan pendaftaran pemantau Pilkada 2024 sejak 27 Februari. "Kami sudah mengumumkan melalui media sosial kami," kata dia.
Sementara itu, untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024, kata Harsya, akan dilakukan pada Mei menunggu data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurut Harsya, pemilih potensial yang berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) akan jadi target pendataan sebagai panduan proses pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.
"Data itu akan kami turunkan ke PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk melakukan coklit pemutakhiran data pemilih," kata dia.
KPU Kota Yogyakarta, lanjut Harsya, akan mengumumkan pendaftaran calon independen pada Agustus 2024, disusul pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik, dan dilanjutkan tahapan kampanye hingga bulan November.
Dia menyebut anggaran Pilkada 2024 sudah diterima dari Pemerintah Kota Yogyakarta pada November 2023 sekitar Rp34 miliar.
Baca juga: Legislator sarankan pilkada Jakarta digelar satu putaran
Baca juga: Perludem tarik permohonan pengujian UU Pilkada
Baca juga: Kemendagri minta daerah matangkan persiapan Pilkada 2024
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label：pinjol paling mudah cair、logam777、slot gacor anti rungkad
Terkait：1221slot、panen88、slot paling gacor terpercaya、hari gacor slot、w11bet、scbd88、judi slot terbaru、idnbet8、rtp dragon99、trik duofu
bab terbaru：polototo（2024-07-04）
Perbarui waktu：2024-07-04
- Bab 1 demo caishen
- Bab 2 bonus new member 200 persen
- Bab 3 cara pasang shio togel
- Bab 4 permainan slot yang gacor hari ini
- Bab 5 cara buat akun slot gacor
- Bab 6 slot server thailand heylink
- Bab 7 megawin188 slot
- Bab 8 buku mimpi 08
- Bab 9 asia gaming 88
- Bab 10 dingdong togel
- Bab 11 mamen 4d slot
- Bab 12 qq77bet
- Bab 13 bonzana
- Bab 14 link agen slot
- Bab 15 bonus 4d slot
- Bab 16 rentalslot77
- Bab 17 dewagame88
- Bab 18 dewa4d slot
- Bab 19 bocoran admin bagus
- Bab 20 aplikasi belanja kredit tanpa dp
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah4413bab
Raja Surgawi yang Tak Tertandingi
link terbaru slot gacor
Pengusaha di Jawa Timur keberatan dengan keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024, yang dinilai terlalu tinggi. Di sisi lain, buruh juga kecewa dan mengancam mogok lantaran kenaikan UMK tidak 15 persen.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan kenaikan UMK tahun depan cukup tinggi, padahal situasi ekonomi baru bangkit.
"Melihat situasi perekonomian yang tengah merangkak, sebenarnya keputusan tersebut terbilang cukup tinggi. Namun karena sudah diputuskan, pengusaha akan berusaha bisa memenuhi itu" ujar Adik saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).
"Harapan kami kedua belah pihak harus saling memahami situasi perekonomian. Kalau pekerja memaksakan, maka tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Jatim mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran untuk memprotes kenaikan UMK 2024 di Jatim yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni sebesar 15 persen.
"Kita merasa kecewa keputusan Gubernur Khofifah. Tuntutan kita kan 15 persen. Faktanya di Ring 1 rata-rata kenaikan 4 persen. Ada satu daerah, Tuban, malah di bawah rekomendasi bupati, di bawah formulasi PP 51 Tahun 2023," kata Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat.
Ia mengatakan seluruh buruh sedang berkonsolidasi untuk mogok kerja nasional. Selain itu, FSPMI akan menempuh upaya hukum, yakni menggugat Khofifah ke pengadilan.
"Kami rencana akan melayangkan gugatan ke PTUN karena gubernur menetapkan tidak sesuai (usulan) bupati/wali kota. Sementara yang tahu kondisi di lapangan bupati dan wali kota, bukan gubernur," katanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2024.
"Bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," tulis keputusan tersebut.
Berikut ini daftar lengkap UMK 2024 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:
1. Kota Surabaya Rp4,725,479
2. Kabupaten Gresik Rp4.642.031
3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582
4. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133
5. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787
6. Kabupaten Malang Rp3.368.275
7. Kota Malang Rp3.309.144
8. Kota Pasuruan Rp3.138.838
9. Kota Batu Rp3.155.367,00
10. Kabupaten Jombang Rp2.945.544
11. Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955
12. Kabupaten Tuban Rp2.864.225
13. Kota Mojokerto Rp2.832.710
14. Kabupaten Lamongan Rp2.828.323
15. Kota Probolinggo Rp2.701.086
16. Kabupaten Jember Rp2.665.392
17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628
18. Kota Kediri Rp2.415.362
19. Kota Blitar Rp2.330.000
20. Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016
21. Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000
22. Kabupaten Lumajang Rp2.281.469
23. Kota Madiun Rp2.274.277
24. Kabupaten Kediri Rp2.340.668
25. Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455
26. Kabupaten Sumenep Rp2.249.113
27. Kabupaten Blitar Rp2.256.050
28. Kabupaten Madiun Rp2.243.291
29. Kabupaten Magetan Rp2.238.808
30. Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311
31. Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135
32. Kabupaten Pacitan Rp2.199.337
33. Kabupaten Sampang Rp2.182.861
34. Kabupaten Ngawi Rp2.241.054
35. Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590
36. Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163
37. Kabupaten Situbondo Rp2.172.287
38. Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701
[Gambas:Video CNN]
(frd/pta)penyedia sistem
juraganmain
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara soal marak aksi boikotproduk yang disinyalir pro Israeldi Indonesia.
Pihaknya sejatinya mendukung aksi itu. Sebagai bentuk dukungan, Apindo akan merilis data produk apa saja yang memang terafiliasi dengan Israel.
"(Data) sedang kami siapkan supaya tidak ada konotasi yang salah. Ini kan kita tidak bisa salah informasi, kita harus menyadari. Kalau itu produk berkaitan Israel saya juga tidak akan mendukung," ucapnya di Jakarta, Selasa (28/11).
Dampak itu didapatkan Apindo setelah pihaknya turun ke lapangan. Ia mengatakan tidak ada produk buatan Indonesia yang mendukung Israel, tapi terkena dampak seruan itu.
Dampak salah satu contohnya terlihat dari produk Unilever yang ikut terkena boikot. Shinta menyangkal Unilever terkait dengan Israel.
Menurutnya, Unilever tidak mendukung atau berkaitan dengan Israel.
Dampak boikot, kata dia, cukup jauh. Sebab, itu menurunkan produksi perusahaan sehingga karyawan pun terancam mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kenyataannya produk-produk ini bukan produk yang berkaitan dengan Israel. Nah itu yang perlu kami luruskan dulu," ujar Shinta.
"Kenyataannya yang kami lihat sebagian besar itu (yang kena boikot) produk-produk buatan Indonesia, jadi ini merugikan kita sendiri," kata Shinta.
Shinta sendiri mempertanyakan kenapa masyarakat bisa memboikot produk Indonesia. Padahal, produk tersebut tidak mendukung Israel.
Apalagi, kata Shinta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan secara resmi listproduk dari perusahaan mana saja yang dianggap mendung Israel.
"Jadi kasihan konsumen yang tak mengerti karena mereka pikir ini produk-produk yang berkaitan dengan Israel atau men-supportagresi Israel. Tidak ada yang supportagresi Israel," tegas Shinta.
Aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel mengemuka belakangan ini. Seruan muncul terkait agresi yang dilakukan Israel di Palestina sebulan belakangan ini.
[Gambas:Video CNN]
Penangkap Dewa Skyfall
danabet99
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) baru-baru ini tidak berdampak pada keberlanjutan IKN.
Bahlil memastikan isu kritik AMIN tidak berdampak pada investor. Ia justru menilai keberlanjutan IKN mungkin mengganggu pasangan tersebut.
"Enggak (berefek, mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak," kata Bahlil usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Ia pun meminta agar PKB konsisten dalam segala perkataan dan tindakannya.
"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju," kata Bahlil.
Bahlil mengklaim pembangunan IKN bakal terus berlanjut. Apalagi ketentuan tersebut sudah tertuang dalam UU, sehingga semua pihak menurutnya wajib mengikuti amanat hukum tersebut.
"Itu adalah undang-undang, dan sekarang IKN jalan terus. Ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" pungkasnya.
Kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.
Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari mega proyek itu.
[Gambas:Video CNN]
Kacamata VR tingkat dewa
97 togelPewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Jenderal Dinasti Song
pinjaman dana tanpa jaminan langsung cair
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Dewa Bunga dan Selir Iblis
permainan slot yang mudah menang
Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
《mpo108》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek erek 88 2dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpo108》bab terbaru。