slot paling gacor dan mudah menang

Biografi pejabat wanita Dayun

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya. 

Novel Mo Ji Jiu Yao

ASITA Klaim Turis Asing Siap Banjiri Bali Meski UU KUHP Disahkan******

Asosiasi Perusahaan Perjalanan WisataIndonesia (ASITA) mengklaim kunjungan turis asing ke Balimasih belum terdampak oleh pengesahan aturan zina di UU KUHP.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra mengatakan hal itu sekaligus merespons kabar pembatalan penerbangan ribuan wisatawan dari Perth Australia menuju Bali usai uu itu disahkan.

Ia mengatakan pembatalan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya juga tidak menerima laporan ada wisatawan yang membatalkan pesanan travel agentuntuk berlibur ke Bali.

"Tidak ada (pembatalan) seperti itu. Jadi flightmasih tetap jalan kok itu tidak ada cancel. (Pembatalan) booking-an tidak ada. Sampai saat ini baik-baik saja. Kita juga sudah menyampaikan bahwa informasi ini harus proper kita berikan. Jadi tidak asal-asalan, kita memberikan informasi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/12).

"Justru kita banyak mendapatkan booking-an luar negeri, sudah semakin bagus booking-annya. Saya laporan dari anggota kalau (ribuan booking-an) pasti, anggota kita kan ratusan pasti ada ribuan," lanjutnya.

Meski kunjungan masih bagus, ia meminta pemerintah agar memberikan klarifikasi terkait aturan zina di UU KUHP tersebut dengan baik untuk turis asing supaya aturan itu tidak ditanggapi negatif oleh wisatawan.

"Pemerintah, harapan kita agar bisa memberikan klarifikasi yang proper kepada masyarakat terutamanya di luar negeri, sehingga informasi dan berita-berita yang tidak semestinya ditanggapi negatif itu tidak ada," ujarnya. 

Winastra mengatakan selama pemerintahan gencar memberikan informasi di luar negeri atau di negara-negara yang wisatawannya banyak berkunjung ke Bali, tentu ke depan tidak akan berdampak kepada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya kira tidak (akan berdampak), selama kita memberikan klarifikasi yang benar kepada media asing ataupun di luar negeri. Kita tidak ada yang meng-counterdi luar negeri. Jadi liar informasinya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Sayurbox PHK 5 Persen dari Total Karyawan******

Sayurbox, startup e-grocery, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen dari total karyawan per 6 Desember 2022.

Co-Founder and Chief Executive Officer Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk mandiri secara finansial, dan tumbuh secara sustainable(berkelanjutan) dalam jangka panjang di tengah tantangan makro ekonomi global.

Sayurbox meminta maaf kepada seluruh pekerja yang terkena PHK. "Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi para konsumen," ungkap Amanda melalui keterangan resmi, Rabu (7/12).

Ia memastikan karyawan yang terkena PHK akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sayurbox juga memberikan sejumlah program pendampingan yang dapat membantu karyawan yang terdampak untuk mendapatkan kesempatan dalam mencari pekerjaan baru.

Adapun pendampingan yang dimaksud, yaitu dengan menyediakan akses ke platform pencarian pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan.

Sayurbox juga menyediakan akses 'Sayur Alumni Support', di mana karyawan yang terdampak dapat mengunggah CV mereka.

Nantinya, CV itu akan diberikan kepada potential employers, seperti investor, partner, recruitment agency, dan perusahaan lain yang memiliki lowongan pekerjaan.

Selain itu, karyawan yang terkena dampak efisiensi juga masih dapat menggunakan asuransi dan hak karyawan lainnya sampai dengan akhir bulan masa mereka bekerja.

Tak hanya itu, karyawan yang terkena PHK pun dapat mengakses berbagai workshop khusus yang dirancang oleh tim Human Capital Sayurbox guna menjadi bekal selama pasca efisiensi ini.

Perusahaan memastikan seluruh layanan tidak akan terganggu dan terus beroperasi seperti biasa. "Keputusan efisiensi karyawan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja dari masing-masing individu atau tim manapun," terang Amanda.

"Tetapi memang dikarenakan oleh rasionalisasi dan restrukturisasi dari bisnis e-grocery Sayurbox agar tetap dapat berkelanjutan (sustainable) dalam jangka panjang," jelasnya.

Sayurbox berterima kasih atas kerja sama dari komunitas pekerja, alumni, dan mitra untuk menghadapi masa penuh tantangan karena telah membantu dari awal dan terus suportif sampai sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Profil Low Tuck Kwong, Bos Tambang yang Jadi Orang Terkaya ke******

Low Tuck Kwong masuk dalam jajaran 50 crazy richIndonesia dengan total kekayaan mencapai US,1 miliar atau setara Rp189,06 triliun (kurs Rp15.625 per dolar AS).

Mengutip Forbes, Kamis (8/12), Low Tuck Kwong berada di posisi kedua taipan terkaya di Indonesia, setelah Hartono bersaudara yang berharta US,7 miliar atau setara Rp745,7 triliun.

Siapakah Low Tuck Kwong yang kekayaannya hampir menyaingi Hartono bersaudara?

Pria kelahiran Singapura ini juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan Singapura Metis Energy yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resources.

Kwong lahir dan tumbuh di Singapura pada 17 April 1948 silam hingga usianya 24 tahun. Namun, ia mengadu nasib ke Indonesia pada 1972 dan resmi menjadi WNI 20 tahun kemudian, 1992.

Lima tahun kemudian, Kwong membeli perusahaan tambang batu bara pertamanya yaitu PT Gunungbayan Pratamacoal yang kini dikenal Bayan Resources.

Dari situ, bisnis yang ia miliki terus berkembang biak. Saat ini Kwong mengerahkan dukungannya pada SEAX Global, yang tengah membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Di tengah harga saham dan harga batu bara yang merosot, Kwong beraksi memborong saham perusahaan miliknya sendiri, yaitu BYAN. Tujuannya untuk investasi dengan status kepemilikan langsung.

Memang, Kwong dikenal getol mengakumulasi saham. Sepanjang tahun lalu, Kwong rajin membeli saham perusahaan besutannya. Menariknya, semua transaksinya beli tanpa jual sekalipun.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Daftar Upah di 8 Kabupaten******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bantenmenetapkan besaran UpahMinimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2023. Besaran upah baru itu berlaku 1 Januari 2023 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022.

Kenaikan UMK pada delapan kabupaten dan kota di Banten berkisar 6,17 persen hingga 7,30 persen.

"UMK 2023 di Provinsi Banten berada pada rentang Rp2.944.665 untuk Kabupaten Lebak, hingga Rp4.657.222 untuk Kota Cilegon. Keputusan Gubernur Banten berlaku mulai 1 Januari 2023," tutur Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12).

Yakni, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi beserta variabel terkait lainnya dan saran atau pertimbangan dewan pengupahan Provinsi Banten.

"Penetapan besaran berdasarkan formulasi penghitungan upah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 terkait Penetapan Upah Minimum Tahun 2023," terang dia.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan dampak pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Sehingga, kebijakan penetapan UMK 2023 ditujukan dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

"Kita (Pj Gubernur Banten) juga memperhatikan surat rekomendasi bupati dan walikota se-Provinsi Banten untuk penetapan UMK kabupaten dan kota," jelasnya.

Berikut besaran UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023:

1. Kabupaten Pandeglang Rp2.980.351,46

2. Kabupaten Lebak Rp2.944.665,46

3. Kabupaten Serang Rp4.492.961,28

4. Kabupaten Tangerang Rp4.527.688,52

5. Kota Tangerang Rp4.584.519,08

6. Kota Tangerang Selatan Rp4.551.451,70

7. Kota Cilegon Rp4.657.222,94

8. Kota Serang Rp4.090.799,01

[Gambas:Video CNN]