slot paling gacor dan mudah menang

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Karakter ikan asin

Mentan Sebut Panen Raya 1 Juta Hektar Bakal Terjadi di Februari******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo mengungkapkan panen rayaakan berlangsung sepanjang Februari-Maret. Ia memperkirakan terdapat satu juta hektar sawah yang akan panen pada periode ini.

Hal ini diungkapkan Syahrul usia rapat terbatas (ratas) jelang Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

"Kementerian Pertanian akan ada panen raya sekitar 1 juta hektar pada Februari masuk Maret ini sehingga peak dari panen raya akan terjadi di sekitar ini," kata Syahrul.

"Secara khusus beliau (presiden) sangat detail berapa panen kita terhadap padi untuk kesiapan beras pada Januari, Februari sampai Maret," tuturnya.

Syahrul juga mengungkapkan saat ini diperlukan perbaikan logistik agar distribusi berbagai komoditas bisa berjalan. Ia pun mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, para gubernur, dan bupati/wali kota.

"Oleh karena itu tentu ketersediaan ini tidak hanya berjalan sendiri. Harus diikuti dengan distribusi dan sebagainya sehingga normalisasi dari harga beras itu bisa dicapai," tuturnya.

Selain harga beras, Jokowi juga menyoroti 12 komoditas yang ada, mulai dari jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula. Khususnya ketersediaan 12 komoditas ini menjelang Ramadhan.

Untuk itu, Syahrul mengaku akan bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memastikan ketersediaan dan distribusi 12 komoditas ini.

"Kerja sama dengan private sector atau para pengusaha juga harus dilakukan dan tadi badan pangan nasional, bulog, dan lain-lain adalah bagian untuk bermitra dengan pengusaha yang ada," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Sandiaga Bakal Terus Genjot Kriya Kabupaten Toba Demi Lapangan Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pihaknya terus berupaya meningkatkan subsektor kriya Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Hal itu dilakukan agar kriya atau kerajinan Kabupaten Toba juga bisa masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Pizza Andaliman, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2).

"Kelana Nusantara kita hadirkan seiring dengan F1 Powerboat untuk memastikan subsektor kriya Kabupaten Toba bisa kita tingkatkan dan siapa tahu dengan usaha kita bersama, ini bisa masuk ke dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Target Presiden Jokowi tahun 2024 sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru bisa terwujud. Kami ingin UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita, menciptakan produk-produk yang kreatif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan, pemerintah ingin pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh ke depannya.

"Kita akan support sebanyak mungkin. Kita juga ada program, memang tidak sebanyak Kemenparekraf, namun kita ingin mencari potensi-potensi baru, ini kita dorong supaya menjadi inspirasi bagi lainnya," ungkap Sihar.

Kemenparekraf juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang secara konsisten berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan terus menghadirkan gelaran yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, serta merangkul pelaku ekonomi kreatif untuk terus bangkit bersama.

penerbangan putus asa

Kemendag Bakal Pantau Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadhan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memantau kenaikan harga pangan seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang menjelang Ramadhan. 

"Kita tiap hari pantau sebulan terakhir. Beras, minyak goreng, cabai, lalu bawang," kata Kasan di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (23/2).

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat beberapa kenaikan komoditas dalam beberapa pekan terakhir.

Kemudian bawang putih Rp38 ribu per kg dan Minyakita Rp15 ribu per liter. Daging, telur, ayam, gula pasir, dan garam juga naik dalam beberapa pekan terakhir.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan ada beberapa catatan penting terkait harga pangan. Pertama, permintaan belum naik menjelang Ramadhan. Permintaan biasanya naik di 15 hari menjelang Ramadhan.

"Tetapi ini masih jauh beberapa bahan pokok sudah mulai cukup tinggi harganya," ujar Reynaldi dalam pernyataan resmi, Kamis (23/2).

Kedua, IKAPPI menilai tim ekonomi atau tim pangan yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, ID Food dan lainnya masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga harga pangan belum stabil.

Ketiga, IKAPPI meminta pemerintah menyiapkan strategi dan eksekusi di lapangan sehingga persoalan pangan bisa diatasi. Hal yang paling penting dilakukan adalah memperkuat pendataan.

Terakhir, mengenai desain pangan yang harus secara disiplin dan terus menerus dilakukan dengan baik.

"Didampingi dengan baik, petaninya di advokasi, serapannya juga dipikirkan termasuk distribusinya diperbaiki. Beberapa hal tersebut dapat menjaga agar harga pangan di Ramadhan nanti tidak melambung tinggi," ujar Reynaldi.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Rincian Tarif Tol Cisumdawu yang Bakal Berlaku Besok******

Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka tidak lagi gratis dan resmi dikenakan tarifmulai Selasa, 28 Februari 2023.

Hal tersebut menyusul Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif, yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Teknik dan Operasi CKJB Bagus Medi Suarso menyampaikan sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara masif melalui akun Instagram resmi @official_ckjt, media luar ruang seperti spanduk, hingga baliho dan Variable Message Sign(VMS) di sepanjang jalan tol selama fungsional.

"Adapun penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan," kata Bagus melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

CKJB sendiri mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol. Salah satunya dengan menggunakan kartu uang elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.

Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat melakukan Top up saldo di Gerbang Tol Cisumdawu.

Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:

1. Cileunyi - Jatinangor
Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500

2. Cileunyi - Pamulihan
Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000

3. Cileunyi - Sumedang
Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500

4. Cileunyi - Cimalaka
Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Basuki Akan Jadi Menteri Pertama yang Berkantor di IKN Nusantara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menjadi menteri pertama yang berkantor di IKN Nusantara. 

Jokowi mengatakan niat tersebut telah disampaikan Basuki kepadanya. 

"Menteri PU tadi menyampaikan kepada saya nanti Kementerian PU paling duluan," kata Jokowi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, Kamis (23/2).

Saat ini, pemerintah sedang membangun kompleks kementerian dan istana presiden. Pemerintah juga sedang membangun kompleks tempat tinggal para menteri.

"Ada 36 (rumah menteri) di sini nanti bangunan yang kita harapkan Juni 2024 selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Pembangunan tahap awal telah dilakukan dan akan berlangsung hingga 2024.

Pemerintah menargetkan sejumlah kementerian akan berkantor di IKN Nusantara pada awal 2024. Akhir tahap pertama pembangunan akan disimbolkan dengan upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

[Gambas:Video CNN]