cara pasang togel biar menang

Hidup di surga

Pemerintah Tak Akan Talangi Pengembalian Dana Nasabah Indosurya Cs******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan pemerintah tidak akan menalangi dana nasabah korban penipuan sejumlah koperasi bermasalah belakangan ini.

Koperasi-koperasi tersebut di antaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (5/7).

"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.

Selain itu, agar kasus serupa tak terjadi, pemerintah juga akan merevisi Undang-undang (UU) Koperasi juga akan direvisi. Salah satu poin yang diatur adalah dibentuknya otoritas pengawas koperasi.

Teten mengatakan masalah koperasi saat ini disebabkan karena pengawasannya yang dilakukan oleh pihak internal. Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk.

"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga. Ini enggak boleh lagi," kata Teten.

Sebelumnya, Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun.

Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Dorong Inovasi Perunggasan, CPI Resmikan Hibah Teaching Farm di USU******

PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI), meresmikan Hibah Teaching Farm di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa (27/6). Kandang ayam modern dengan sistem tertutup 'closed house' ini merupakan hasil kerja sama antara perusahaan dan universitas, yang telah ditandatangani pada 25 Agustus 2022.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Tjiu Thomas Effendy, Rektor USU, Muryanto Amin, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara, Lies Handayani Siregar, Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, serta para civitasakademik USU dan tamu undangan lainnya.

Sementara prosesi penandatanganan berita acara serah terima hibah dilakukan oleh Regional Head North Sumatra, Bambang Sutrasni, dan Dekan Fakultas Pertanian USU, Tavi Supriana.

Peresmian kandang closed housedi USU ini merupakan hibah kandang ke-14 yang diberikan CPI kepada perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan dari hibah ini adalah untuk mendukung peningkatan proses belajar-mengajar, praktikum, magang, serta sebagai tempat penelitian bagi dosen dan mahasiswa fakultas peternakan, khususnya dalam bidang Teaching Farm.

Teaching Farmini memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi terkait closed houseyang saat ini sedang dibutuhkan oleh industri. Perguruan tinggi dapat melakukan penyesuaian kurikulum, mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam budidaya dengan teknologi baru, dan dilakukan berbagai penelitian perilaku ayam dengan cara yang tidak invasif.

Hal ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai kajian ilmiah guna optimalisasi budidaya serta sebagai gambaran miniatur dunia usaha. Hadirnya kandang closed houseyang dilengkapi dengan fasilitas teknologi canggih ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terutama bagi mahasiswa jurusan peternakan dalam melakukan inovasi dan pengembangan, terutama dalam sektor perunggasan nasional.

Dalam sambutannya, Muryanto menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada CPI atas pemberian kandang modern ini. Kerja sama ini sangat membantu USU dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

"Karena dengan adanya perubahan USU menjadi PTNBH, saat ini universitas di tuntut untuk melaksanakan pendidikan sekaligus menghasilkan income generateyang salah satunya dari pemanfaatan aset dan untuk merubah mainsetuniversitas masuk ke dunia bisnis perlu kolaborasi dengan industri dan dukungan dari praktisi," ungkap dia.

Kerja sama ini meliputi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bisnis, dan bidang lain yang akan diperluas selama lima tahun ke depan.

Kerja sama ini merupakan bagian dari proses riset dan pengalaman yang harus ditaati dalam pengelolaannya oleh mahasiswa dan dosen. Terlebih, closed house ini menggunakan teknologi yang sudah dipahami oleh industri.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan juga memberikan dukungan yang positif terhadap kerja sama ini. Kandang ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, misalnya dengan menjaga kualitas yang sama namun dengan harga produksi yang lebih murah.

Menurut Wiriya, hal ini akan memungkinkan pelaku usaha kecil untuk terlibat, mengadopsi, dan menerapkan teknologi tersebut sesuai dengan kondisi peternakan saat ini. Dia juga menilai kandang ini sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk di kota Medan.

"Kami sangat mendukung karena dengan keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk kota, khususnya kota medan kandang ini sangat di butuhkan karena dapat menekan biaya produksi dimana ayam potong di produksi di medan di konsumsi di medan sehingga dapat menurunkan tingkat inflasi," paparnya.

Selain acara peresmian closed house, juga dilakukan pemberian beasiswa universitas yang diserahkan oleh Sekjen Charoen Pokphand Foundation Indonesia, Andi Magdalena Siadari.

Sebelum acara peresmian, Head of Operation Integration CPI Sumatera, West Java, Kalimantan CPI, Yosef Arisanto, memberikan kuliah umum dengan tema 'Transformasi Business Broiler di Indonesia' yang dihadiri oleh 700 mahasiswa di Auditorium USU.

Potong menembus langit

Akun Twitter KAI Sudah Normal Lagi******

Akun Twitter resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), @KAI121, sudah normal kembali per Selasa (4/7). Akun perusahaan sempat kena penangguhan (suspend) di platform milik Elon Muskitu pada awal pekan ini.

"KAI telah berupaya melalui koordinasi dengan berbagai pihak serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga akun Twitter @KAI121 kembali pulih. Masyarakat dapat kembali berinteraksi melalui platform Twitter @KAI121 untuk mengetahui berbagai layanan KAI ataupun menyampaikan kritik dan saran," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi.

Mewakili perusahaan, Joni menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi lantaran gangguan yang sempat terjadi.

"Akun-akun palsu tersebut bisa jadi memiliki foto profil dengan logo KAI121 dan nama akun Kereta Api Indonesia namun denganusername yang berbeda, bukan @KAI121," tambahnya.

KAI juga menyampaikan apresiasi atas masukan serta antusiasme masyarakat yang tinggi untuk terhubung dengan KAI melalui akun Twitter @KAI121.

Upaya pemulihan akun Twitter @KAI121 merupakan bentuk komitmen perusahaan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan kereta api.

Di samping platform Twitter, masyarakat yang ingin berinteraksi terkait layanan KAI juga dapat terhubung melalui Instagram di akun @kai121_, Facebook di akun KAI121, WhatsApp 08111-2111-121, telepon di 121, email [email protected], atau ke customer servicedi stasiun.

"KAI berkomitmen untuk terus menyediakan layanan transportasi massal perkeretaapian yang aman, selamat, nyaman, dan sehat bagi seluruh pelanggan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Monster

Terdampak Longsor, Perjalanan KA Pangrango Bogor******

PT KAI Daop 1 mengumumkan perjalanan KA Pangrango lintas Bogor-Sukabumi terpaksa dibatalkan. Pembatalan terjadi imbas tanah longsor di jalur rel Km 17 antra Stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi dengan Stasiun Maseng, Kab. Bogor.

Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih mengatakan perjalanan awalnya dijadwalkan pukul 19.55 WIB. Namun, tanah longsor membuat jadwal tersebut dibatalkan.

Lihat Juga : Sempat Terhenti, KAI Daop 6 Pastikan Perjalanan Aman Usai Gempa DIY

Proses pembatalan bisa dilakukan hingga 7 hari mendatang. Calon penumpang perjalanan KA Pangrango sementara bisa beralih ke moda transportasi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor/Paledang dan Sukabumi, dan stasiun lainnya," tuturnya seperti diberitakan detikcom. 

Ia pun mengatakan proses perbaikan saat ini masih terus dilakukan tim Daop 1 Jakarta bersama instansi terkait.

Penumpang, kata Feni Novida, juga bisa menghubungi layakan kontak KAI jika membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perjalanan KA Pangrango serta prose pembatalan tiket.

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Harga Rumah Subsidi Resmi Naik, Paling Mahal Rp240 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menetapkan batasan harga jual rumah subsidi tahun 2023-2024. Harga hunian naik, paling mahal dibanderol Rp240 juta per unit.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, yang diteken Basuki pada 23 Juni lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna meminta agar kenaikan harga ini tidak dikenakan pada konsumen yang sudah memesan rumah dan terikat kata sepakat dengan pengembang sebelum aturan ini diundangkan.

Menurutnya, Kepmen PUPR ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Herry menjelaskan kenaikan harga jual rumah umum tapak telah mempertimbangkan adanya kenaikan harga bahan bangunan dan lahan, serta keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Berikut rinciannya:

- Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk 2023 sebesar Rp162 juta dan 2024 sebesar Rp166 juta.

- Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada 2023 sebesar Rp177 juta dan 2024 sebesar Rp182 juta.

-Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp168 juta di 2023 dan 2024 sebesar Rp173 juta.

- Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk 2023 sebesar Rp181 juta, serta 2024 sebesar Rp185 juta.

- Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 sebesar Rp234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp240 juta.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]