link slot gacor mudah menang

Kendalikan dunia

Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka alias Babah Alun mengaku akan tetap menagih utang Rp800 miliar ke negara meski presiden berganti. Hal itu dia ucapkan untuk menyikapi soal piutang negara yang belum dibayar jelang Pilpres 2024.

"Ini utang negara bukan presiden. Siapapun presidennya, negara harus tetap bertanggung jawab," ujar Jusuf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa (13/6).

Ia berharap negara tidak melepaskan tanggung jawab membayar utang dengan alasan presiden baru. Ia menegaskan utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah utang negara tersebut.

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," kata dia.

Menurutnya, utang negara harus tetap dikembalikan lantaran uang tersebut merupakan haknya. Meski demikian, dia tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa.

Dia mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya dalam menagih utang. Namun, dirinya mengaku pasrah lantaran tak berani memperkarakan negara.

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja. Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah. Emang siapa yang mau diborgol?" ucapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan ada tiga perusahaan di bawah naungan grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang tersebut terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"(Utang CMNP) sekitar Rp 775 miliar," kata Yustinus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/6).

Menurut Yustinus, utang CMNP kepada pemerintah itu melalui tiga perusahaan yang berada di bawah naungan grup tersebut. Hak tagih negara itu terhadap debitur yang terkait dengan bank yang dulu diselamatkan pemerintah.

Terpisah, Jusuf membantah tudingan Kemenkeu. Dia mengaku siap mengganti 100 kali lipat jika tudingan itu benar.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asal bunyi (asbun). Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

223 Pengusaha Sampaikan Minat Investasi di IKN, Jepang Terbanyak******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menerima 223 surat yang menyatakan minat berinvestasi atau letter of intent(LOI) dari para pengusaha di dalam maupun luar negeri. Untukinvestasi asing, pengusaha asal Jepangyang terbanyak mengirim LOI.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono merinci dari total 223 LOI yang telah diterima, 26 di antaranya berasal dari Jepang.

Lalu ada Singapura sebanyak 22, Malaysia 16, China 15, Amerika Serikat 9, Perancis 4, dan Inggris 3, Korea Selatan 2, dan Uni Emirat Arab (UAE) 2.

Sementara dari dalam negeri, ada 106 pengusaha yang menyampaikan minat investasi di IKN.

Yang terbaru, IKN kedatangan sekitar puluhan pengusaha Perancis kemarin (12/6). Kepala OIKN) Bambang Susantono mengatakan kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Totalnya, ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan.

"Pada pagi hari ini saya menjadi tuan rumah dari rombongan perusahaan-perusahaan, pebisnis dari Prancis. Ini tahap pertama dari engagement ataupun interest dari pebisnis di Prancis (untuk berinvestasi di IKN), sekitar 20-an pengusaha-pengusaha ingin melihat langsung di lapangan," kata Bambang dikutip Detik, Selasa (13/6).

Lihat Juga : Jusuf Hamka Bantah Berutang Ratusan M ke Negara: Jangan Asal Bunyi

Ia menegaskan agenda kali ini bukan sekadar kunjungan, tetapi akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Rombongan Perancis ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya.

"Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis," ujarnya.

Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran (mixed-use) untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024.

Saat kunjungan kemarin, pengusaha Perancis juga menyampaikan LOI. Penyerahan LOI ini menjadi yang keempat yang diserahkan Prancis, dari total 223 LOI yang telah diterima OIKN.

"Tadi saya menerimaletter of intentdari perusahaan energi. Jadi dari total dari 20 perusahaan ini, kita sudah menerima 4letter of intent.Ke depannya kita berharap negara-negara Eropa lain juga berminat," ujar Agung Wicaksono.

Agung mengungkapkan sudah banyak minat dari para pimpinan perusahaan Prancis yang menanyakan terkait berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi di IKN.

"Mereka minta informasi dokumen-dokumennya dan dengan itu mereka bisa menyiapkan proposal mereka, setelah itu bergulir terus, mereka akan menghitung angka-angkanya, rencana bisnisnya, studi kelayakannya, setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Wu Po Jiu Huang

Alasan WSBK Bisa Membuat Sirkuit Mandalika Rugi Rp100 M******

Holding BUMNpariwisata InJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika dari ajang yang mereka selenggarakan. 

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan hal itu dilakukan karena ajang WSBK tidak menarik bagi investor sehingga mereka tak mau jadi sponsor.

Akibat masalah itu Sirkuit Mandalika harus menanggung kerugian sampai dengan Rp100 miliar.

Ia pede jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, beban InJourney bisa berkurang banyak sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bilaeventtersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secarasponsorship," jelasnya.

Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorshipuntuk menutupi gapini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang Sirkuit Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Di mana, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang Sirkuit Mandalika.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short termini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Goldman Sachs PHK Lebih dari 30 Bankir di Asia******

Goldman Sachs Group dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 30 karyawan di perbankan Asia. Pengurangan jumlah karyawan mulai dilakukan Rabu (14/5) waktu setempat.

Kepada Reuters, dua orang sumber yang mengetahui masalah ini mengungkap pemicu pemangkasan kondisi pasar yang berdampak pada kesepakatan perdagangan di Wall Street sehingga berdampak pada pendapatan usaha.

PHK di regional Asia ini sebagian menimpa karyawan di divisi perbankan dan pasar global.

Goldman Sachs menolak berkomentar terkait PHK ini.

Pemangkasan karyawan di Asia ini adalah bagian dari putaran baru PHK Goldman secara global, yang dalam beberapa minggu ke depan akan mengurangi sekitar 250 pekerjaan.

Langkah PHK tak cuma dilakukan Goldman Sachs. Saingannya, Morgan Stanley, juga berencana untuk merumahkan sekitar 3.000 pekerja di kuartal kedua tahun ini.

Sumber Reuterslain bercerita Citigroup pun memecat sekitar 20 hingga 25 bankir investasi di Asia, yang sebagian besarnya merupakan junior dan berbasis di China dan Hong Kong.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

Bisnis Jusuf Hamka yang Tengah Berseteru dengan Pemerintah******

Jusuf Hamka alias Babah Alun tengah menjadi sorotan karena berseteru dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait utang.

Awalnya, ia menagih utang sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah. Namun, pemerintah justru menyerang balik dengan menagih utang ratusan miliar kepada perusahaannya.

Jusuf memang bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pebisnis yang sudah malang melintang di dunia usaha, khususnya jalan tol.

Saat ini CMNP memiliki empat anak usaha, yakni PT Citra Margatama Surabaya, PT Citra Waspputowa, PT Citra Persada Infrastruktur, PT Citra Marga Nusantara Propertindo dan PT Girder Indonesia.

Entitas anak itu bergerak dalam bidang usaha yang masih sejalan dengan bisnis CMNP, yaitu pengusahaan jalan tol dan usaha terkait lainnya.

Lihat Juga : Kemenkeu Tagih Balik Utang Jusuf Hamka Usai Diminta Bayar Rp800 M

Berdasarkan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dua anak Jusuf Hamka menduduki jabatan penting di CMNP. Putrinya yang bernama Fitria Yusuf menjabat sebagai direktur utama, sementara putranya yang bernama Feisal Hamka menduduki posisi komisaris utama di perusahaan tersebut.

Pemegang saham utama CMNP adalah BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch, dengan kepemilikan 58,95 persen saham, lalu masyarakat sebesar 41 persen.

Fitria Yusuf yang menjabat dirut juga memiliki 4,4 persen saham, sementara Feisal Hamka mengusai 4,93 persen saham CMNP.

Dilansir dari berbagai sumber, selain sebagai pebisnis, Jusuf juga dipercaya memegang sejumlah jabatan penting antara lain komisaris utama PT Mandara Permai, komisaris independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resources Indonesia.

Jusuf juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Saat ini, politikus Partai Golongan Karya ini juga tengah menjabat sebagai staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.