aston slot

Jenderal itu terlalu mendominasi

Curhat Ahok soal Risiko Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, kerja di perusahaan milik negara seperti dirinya saat ini jarang diapresiasi meski kinerja baik. Justru sebaliknya, salah sedikit langsung berurusan dengan aparat penegak hukum.

"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

Menurutnya, demi kebaikan dan negara, keputusan baik harus diambil.

"Akhirnya saya katakan, mari kita putuskan bersama. Ini (groundbreaking SPBH dan kerja sama dengan pabrikan mobil) adalah keputusan dewan komisaris dan direksi. Tentu kita bukan curang. Kalau korupsi saja bisa berjamaah, masa kita benar-benar untuk negara kita takut?" imbuh Ahok.

Pertamina melakukan groundbreakingStasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) pertama di Indonesia pada Rabu (17/1) kemarin.

SPBH alias hydrogen refueling station (HRS) pertama ini berlokasi di Jelambar, Jakarta Barat. Selain menggarap proyek SPBH, Pertamina juga bekerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen pertama milik mereka akan siap dalam 6 bulan ke depan dan bisa digunakan untuk umum. Bahkan, Pertamina punya 17 titik sumber hidrogen di seluruh Indonesia untuk membangun SPBH lainnya.

"Ini perlu 6 bulan. Kita sudah tidak sabar pengen beli Mirai (mobil hidrogen pabrikan Toyota), bagus sekali loh. Bukan kurang dari 5 menit, kurang dari 3 menit (pengisian di SPBH) dan itu bisa 780 km. Jadi kalau cuma dari rumah ke kantor itu sebulan tidak ngisi-ngisi," tutur Nicke dalam sambutannya.

Ia merinci beberapa lokasi di Indonesia yang sumber hidrogennya dikuasai Pertamina, antara lain ada 4 di Sumatra, 4 di Jawa, 3 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, hingga 2 titik di Papua.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan akar masalahpupuk langka. Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

Jokowi mengatakan mulanya ia bersyukur masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Pasalnya, gandum yang dihasilkan Rusia dan Ukraina menjadi barang yang sulit didapat saat perang pecah.

"Tetapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia-Ukraina," jelas Jokowi dalam sambutannya di Banyumas, Jawa Tengah.

Jokowi menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang membuat pupuk di Indonesia langka dan mahal. Saat memberikan penjelasan, sebagian petani memberikan respons.

"Jangan di 'wooo', ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya bapak, ibu, dan saudara sekalian," tuturnya.

"Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak agar bahan baku tercukupi, tetapi PT Pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga? Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya," sambung Jokowi.

Ia lantas berjanji akan menambah kekurangan pupuk di wilayah Indonesia. Berdasarkan hitungan pemerintah, ia menyebut perlu ditambah anggaran Rp14 triliun untuk menutup kekurangan pupuk subsidi.

Akan tetapi, Jokowi menyebut angka tersebut masih perlu persetujuan DPR RI. Namun, ia berjanji Rp14 triliun itu akan segera ditambahkan untuk menutupi kekurangan di semester II 2024.

"Saya, kita, ini dari menteri pertanian sudah mengajukan. Dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," tegas Jokowi.

"Tadi saya panggil pak direktur Pupuk Indonesia, stok awal tahun ini seperti apa, sangat siap pupuk untuk bersubsidi sangat siap. Yang berusaha nanti kita untuk semester II, yang Rp14 triliun tadi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Amazon PHK 500 Karyawannya di Twitch******

Unit game streamingmilik Amazon, Twitch, mengumumkan pemberhentian atau PHK 500 karyawannya pada Rabu (10/1) waktu setempat.

"Saya ingin mengirimkan pesan singkat untuk memberi tahu Anda bahwa kami telah membuat keputusan sulit untuk mengurangi jumlah tenaga kerja kami saat ini," ujar CEO Twitch Dan Clancy dalam sebuah unggahan di blog, melansir AFP.

Angka ini dilaporkan setara dengan sepertiga total karyawan Twitch. Meski punya popularitas yang kuat di kalangan gamers, namun Twitch tengah berjuang secara finansial.

Namun, belakangan Twitch berhadapan dengan masalah finansial. Baru-baru ini Twitch juga menutup operasinya di pasar utama Korea Selatan lantaran masalah finansial.

"Saya tahu banyak dari Anda bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Selama setahun terakhir, kami telah berupaya membangun bisnis yang lebih berkelanjutan sehingga Twitch akan ada di sini untuk jangka panjang. Sepanjang tahun, kami telah memangkas biaya dan menghasilkan banyak keuntungan," tulis Clancy.

"Sayangnya, meski ada upaya-upaya ini, organisasi kami masih jauh lebih besar dari apa yang diperlukan."

Tak hanya Twitch, unit-unit bisnis Amazon lainnya juga berhadapan dengan masalah PHK karyawan. Pemotongan ratusan karyawan di Prime Video dan Amazon MGM Studio juga digambarkan sebagai sesuatu yang mengecewakan, tapi diperlukan untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan.

"Ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil dan tidak enteng," ujar kepala unit hiburan Amazon Mike Hopkins dalam sebuah surel-nya pada staf.

Pemotongan ini terjadi sebagai bagian dari rencana pemutusan kerja terbesar Amazon yang dimulai sejak tahun lalu. Dikabarkan, pemutusan ini akan menjangkau 27 ribu posisi di seluruh perusahaan.

Kekuatan MAX adalah yang utama

Otorita Klaim Investasi Masuk IKN Tembus Rp41,4 T di 2023******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim berhasil meraih total realisasi komitmeninvestasiRp41,4 triliun di Nusantara sepanjang 2023.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut nilai tersebut berasal dari tiga rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 hingga tahap 3 pada tahun ini.

Menurutnya, aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

Ia menyebut aliran investasi Rp41,4 triliun itu berasal dari beberapa perusahaan. Aliran pertama yang masuk sebesar Rp23 triliun pada groundbreaking tahap 1 yang berlangsung pada 21-23 September 2023.

Pada tahap ini, ada 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.

Perusahaan itu adalah Agung Sedayu Group (pemimpin konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

Sementara aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun, yang masuk pada groundbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November silam.

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.

Sementara itu sisanya masuk pada groundbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pekan ini.

Bambang optimis aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan itu berdasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI) atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

Lihat Juga : Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN.

Pemerintah tercatat memang memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Insentif tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar nol persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar nol persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen, Bea masuk sebesar nol persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar nol persen selama 10 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Belanja Keperluan Akhir Tahun di Transmart, Diskon 50%+20% Seharian!******

Jelang akhir tahun jangan lupa lengkapi seluruh keperluan rumah dengan belanja di Transmart. Mumpung lagi ada Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (22/10).

Di gelaran ini, beragam produk unggulan diskon gede hingga 50 persen dan tambahan diskon 20 persen.

Pelanggan bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Cus ajak pasangan, keluarga, atau sahabat sekarang juga ke Transmart terdekat, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal