ayobet88

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Yutian

Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan menteri perdagangan era Susilo Bambang Yudhoyono, Mari Elka Pangestu, ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan Jokowi memberikan tugas kepada Mari berkaitan dengan forum Global Blended Finance (GBF) Alliance yang diluncurkan Indonesia saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Menurut Luhut, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu ditugaskan untuk mengorganisir forum pendanaan campuran tersebut.

Dalam mengorganisir forum GBF, Mari Elka juga mendapat tugas menjadi utusan khusus Jokowi pada forum antar negara tersebut. Selain itu, Mari juga akan menangani isu harga karbon.

"Nanti sekaligus dari Global Blended Finance juga nanti juga merangkap pada carbon pricing, teknologi hasil G20 juga nanti di masukan ke situ," kata Luhut.

GBF Alliance diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

Selain itu, GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20.

Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

"Nanti akan kami atur segera ratas (rapat terbatas) untuk menyiapkan itu, sehingga dengan cepat Bu Mari bisa bekerja dengan tim nya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Vietnam Tak Mau Ikuti India Larang dan Perketat Ekspor Beras******

Vietnammemastikan tidak akan mengikuti langkah Indiamenyetop ataupun memperketat ekspor berasdalam waktu dekat.

Kepastian mereka sampaikan demi meredam kekhawatiran dunia akan pasokan beras global setelah India memberlakukan larangan ekspor beras.

"Saat ini, perusahaan Vietnam masih mengekspor beras secara normal," kata Ketua Asosiasi Pangan Vietnam Nguyen Ngoc Nam dikutip dari Reuters, Selasa (1/8).

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

Nam mengatakan sejak larangan ekspor India tersebut, harga beras Vietnam memang melonjak. Maklum, negaranya adalah eksportir terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand.

Harga beras pecah Vietnam naik 5 persen dari US5-US5 sebelum kebijakan India menjadi US0-US5 per metrik ton pada Senin (31/7). Ini adalah harga tertinggi sejak 2011.

Berkat kebijakan India, pengiriman beras dari Vietnam dalam tujuh bulan pertama tahun ini diperkirakan naik sekitar 18,7 persen dari tahun sebelumnya menjadi 4,84 juta ton.

Ini akan sejalan dengan pendapatan dari ekspor beras pada periode tersebut naik 29,6 persen menjadi US,58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Erick Thohir Buka Suara Soal Saham Waskita Hengkang dari IDX BUMN 20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal saham PT Waskita Karya (Persero) yang terdepak dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham perusahaan pelat merah pilihan.

Erick mengatakan hal itu terjadi lantaran ada kasus fraud atau kecurangan.

"Bagaimana waktu itu mengeluarkan surat utang atau bond, tidak ada tanggung jawab, ya tidak apa apa. Itu bagian pertanggungjawaban, dan itu nanti akan kita perbaiki perusahaannya," katanya di kantor Kementerian BUMN, Selasa (1/8).

"Para direksi yang menjabat juga saya mau ada kontinuitas keputusan, tidak karena dia menjabat hari ini, nanti lima tahun lagi perusahaannya jadi masalah. Dia harus bertanggung jawab juga," kata Erick.

Hengkangnya saham Waskita tersebut tertuang dalam surat edaran Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah terdepak, posisi emiten berkode WSKT digantikan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).

BEI sendiri saat ini masih menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham WSKT karena menunda pembayaran bunga obligasi ke-11.

Lihat Juga : Erick Thohir Buka Suara soal Uji Coba LRT Jabodebek untuk Umum Ditunda

Langkah itu dilakukan dengan mengacu pada surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-1184/DIR/0523 tanggal 5 Mei 2023 terkait Penundaan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CN1).

Sementara itu, pihak WSKT mengatakan penundaan pembayaran obligasi dilakukan karena perseroan masih dalam masa standstill atau bentuk optimal dari equal treatment kepada kreditur dan pemegang obligasi non penjaminan. Kondisi ini akan memberikan waktu bagi perseroan dalam melakukan preservasi kas untuk aktivitas operasi.

WSKT juga sedang mempersiapkan skenario modifikasi master restructuring agreement (MRA) dan skema restrukturisasi yang komprehensif kepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi non penjaminan.

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Sesal Italia Gabung Kerja Sama 'Jahat' Jalur Sutra China******

Italia mengakui keputusan mereka untuk bergabung dengan program infrastrukturJalur Sutra unggulanChina, Belt and Road Initiative (BRI) salah dan jahat.

Pengakuan disampaikan oleh  Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto. Kesalahan dan kejahatan itu kata Crosetto bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan Italia dalam program itu.

MengutipCNN Business, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Corriere della Sera yang diterbitkan Minggu (30/7) kemarin, Crosetto mengatakan BRI yang ditandatangani Italia di bawah pemerintahan sebelumnya Giuseppe Conte tidak bisa membantu negaranya menggenjot ekspor.

"Kami telah mengekspor banyak jeruk ke China. Tapi ekspor mereka ke Italia malah tiga kali lipat dalam tiga tahun. Ini yang paling konyol," katanya.

"Pertanyaannya sekarang, bagaimana Italia dapat keluar dari kerja sama BRI tanpa merusak hubungan dengan Beijing," tambahnya.

Pertanyaan kata Corsetto, muncul karena Beijing sekarang ini adalah pesaing yang juga sahabat Italia. Meski demikian Perdana Menteri Italia pada awal tahun kemarin mengatakan keanggotaan Italia di BRI tetap bisa berakhir di 2024.

Usai berakhir, ia meyakini Italia masih bisa berhubungan baik dengan China di luar skema tersebut.

BRI adalah program pembangunan infrastruktur  dunia yang diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping China pada 2013.

Program dijalankan Xi Jinping untuk membangun kembali Jalur Sutra China, menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa. Ia berdalih keterhubungan bisa  meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur mulai dari pengaspalan jalan raya dari Papua Nugini ke Kenya, membangun pelabuhan dari Sri Lanka ke Afrika Barat, dan menyediakan infrastruktur listrik dan telekomunikasi untuk orang-orang dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara.

Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Basuki Beberkan Bukti Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung 5 Tahun Macet******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap bukti soal pembebasan lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung macet selama 5 tahun belakangan ini.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama 5 tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

Basuki menuturkan proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan kembali dilakukan. Dalam hal ini ia sempat menyinggung Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat.

"Sekarang dimulai sama pak Heru, diupayakan pembebasan lahannya kami baru alokasikan," sebut Basuki.

Masalah pembebasan lahan yang membuat mangkrak proyek Sodetan Ciliwung sempat diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan proyek Sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti.

Tak heran, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pembebasan lahan. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung pada pekerjaan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]