slot paling gacor 2022

Master Paviliun Jingtian

LMAN Ungkap Nasib Aset Negara di Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menegaskan aset-aset negara diJakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menegaskan siap mendukung penuh pengamanan aset-aset negara di Jakarta.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut saat ini DJKN Kemenkeu tengah menginisiasi grand design nasib barang milik negara (BMN) di Jakarta. LMAN juga sudah melakukan beberapa kajian.

Candra menegaskan konsep pengelolaan aset negara di Jakarta akan tetap sama, meski ibu kota pindah ke IKN. Barang milik negara itu bakal tetap dimanfaatkan dengan baik.

Namun, bagaimana pemanfaatannya nanti masih harus menunggu hasil kajian dan diskusi yang diinisiasi DJKN Kemenkeu.

"Pemanfaatannya tentunya sesuai highest and best use-nya, yang mana hal ini memang sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan DJKN yang berkolaborasi dengan beberapa pihak tentunya, dengan Pemerintah Provinsi DKI serta kementerian/lembaga (K/L) lain," tutup Candra.

Sebelumnya, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan semua gedung pemerintah pusat di Jakarta yang nanti ditinggalkan bakal dikelola oleh Kemenkeu. Bahkan, ada opsi untuk menyewakannya.

Beberapa opsi yang disiapkan, antara lain build operate and transfer (BOT), build transfer operation (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai.

Encep menyebut total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, aset yang kelak bakal dikelola ulang saat ibu kota pindah adalah sekitar Rp300 triliun.

[Gambas:Video CNN]

evolusi pasang surut

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan pulang sang penyihir

KAI Refund 100 Persen Pengguna Kereta Terdampak Tabrakan KA Turangga******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjamin pemberianrefundalias pengembalian dana 100 persen kepada pengguna KA terdampak tabrakan kereta di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat.

Manajer Humas Daop 5 Purwokerto Feni Novida Saragih menegaskan lintas selatan Kroya-Bandung untuk sementara tidak dapat dilalui karena penanganan evakuasi masih berlangsung.

"Bagi pelanggan yang perjalanan KA-nya terdampak, apabila akan membatalkan perjalanannya, bea dikembalikan sebesar 100 persen," jelas pernyataan resmi Daop 5, Jumat (5/1).

Ia mengatakan ada 8 perjalanan dari wilayah Daop 5 Purwokerto yang perjalanannya harus memutar imbas tabrakan ini.

Terpisah, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya memberikan kompensasi kepada penumpang terdampak. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

Untuk keterlambatan keberangkatan kereta api antarkota lebih dari 1 jam, penumpang dapat membatalkan tiket dan mendapat pengembalian seluruh biaya tiket.

Jika tidak membatalkan tiket, ada dua opsi yang diberikan.

Pertama, kompensasi minuman ringan untuk keterlambatan lebih dari 1 jam. Kedua, pemberian minuman dan makanan ringan berat untuk keterlambatan lebih dari 3 jam.

"KAI berkomitmen melakukan evaluasi, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi dengan jajaran kepala daerah operasi serta divisi regional guna peningkatan keselamatan perjalanan kereta api ke depannya," tegas Joni.

Pagi (5/1) tadi, sekitar pukul 06.03 WIB, KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung mengalami kecelakaan. Tabrakan terjadi dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

OIKN Curhat Butuh Waktu Bereskan Setumpuk Masalah IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta seluruh pihak bersabar dalam proses membereskan setumpuk masalah di IKN Nusantara.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan ada sejumlah kelemahan yang dimiliki lembaga anyar tersebut.

"Kami sangat menyadari apa yang tadi disebutkan ibu bapak adalah fakta. Harus diakui itu ada dan harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Itu kan yang menjadi tugas kami. Harus bertahap, karena memang OIKN sendiri adalah lembaga baru, kurang sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Ia pun meminta kesediaan sejumlah pihak untuk mengiringi kerja Otorita IKN. Khusus di bidang lingkungan hidup dan SDA, Myrna mengakui adanya kompleksitas persoalan di lapangan, termasuk keanekaragaman hayati (kehati).

"Kami tidak berpretensi bahwa kami mampu menyelesaikan semua itu. Kami punya banyak keterbatasan dari sisi pengetahuan, pengalaman, kekuatan, SDM, dan lain-lain. Terlalu banyak kalau dibuatkan daftarnya dari kelemahan-kelemahan yang kami miliki," aku Myrna.

Salah satu poin yang dikejar olehnya adalah penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan di IKN Nusantara. Ia mengatakan saat ini ada 37 norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat timnya dalam 6 bulan-7 bulan terakhir.

Myrna mengatakan untuk sementara OIKN membiarkan hal tersebut. Namun, ia berjanji bakal memangkas regulasi tersebut mulai 2024.

"Untuk sementara kami biarkan begitu, tapi tahun depan kami akan coba melakukan konsolidasi. Jadi, prinsipnya adalah kita kalau bisa tidak terlalu banyak regulasi, tapi itu bisa menjangkau banyak hal. Kami perlu bernapas sebentar ibu bapak untuk nanti bisa menata kembali dokumen-dokumen yang ada itu," tutur Myrna.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tambang batu bara yang masih eksis di sekitar wilayah IKN.

Ia menegaskan OIKN sudah menetapkan bahwa tak ada penerbitan izin penambangan baru maupun perpanjangan. Myrna mengklaim unitnya bahkan sudah banyak melakukan penolakan permohonan izin di sektor pertambangan ini.

"Kami mengakui masih ada izin-izin aktif. Jadi, dalam konsolidasi data yang kami lakukan dalam 6 bulan terakhir mungkin ada sekitar 60-an izin tambang aktif yang ada di wilayah IKN dengan berbagai durasi waktu habisnya izin. Ini memang agak problematik juga karena di satu sisi ada hak-hak legal dari pemegang izin yang harus dihormati," ungkapnya.

"Kita juga tidak tahu yang lalu lalang itu masuk kategori mana (legal atau ilegal). Kami sudah bentuk satgas penanggulangan aktivitas ilegal ini, terdiri dari unsur-unsur aparat penegak hukum (APH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan dinas-dinas terkait di Kalimantan Timur. Saat ini kegiatan-kegiatan (tambang) ilegal itu sudah banyak juga dilakukan penertiban dan masuk proses hukum," tandas Myrna.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Daftar Proyek IKN yang Bakal Groundbreaking Hari Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan groundbreaking tahap keempat di ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Rabu (17/1) ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan ada 10 proyek yang akan groundbreaking hari ini.

Proyek-proyek tersebut di antaranya, studio siaran radio yang digarap Radio Republik Indonesia (RRI). Kemudian Nusantara Logistic Hub milik PT Pos Indonesia.

Selanjutnya area pergudangan milik SUN HUB dan Nusantara Warehouse Park yang digarap oleh PT Wulandari Bangun Laksana.

Selain itu, ada Jambuluwuk yang akan membangun hotel bintang lima dan Benihbaik.com membangun Green Pesantren.

Selanjutnya, untuk groundbreaking lembaga negara besok akan terdiri dari pembangunan kantor OIKN, masjid negara, dan memorial park. Ketiga proyek itu akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan dananya berasal dari APBN.

Proyek lembaga negara lainnya yang groundbreaking hari ini adalah kantor Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Meski demikian, Agung belum membocorkan berapa biaya investasi dari groundbreaking 10 proyek di atas. Menurutnya, hal itu kan disampaikan Jokowi secara langsung.

"Ini menu yang akan kita hadapi besok, detailnya bisa kita lihat esok hari bapak presiden ada di sana sehari penuh," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

OIKN Curhat Butuh Waktu Bereskan Setumpuk Masalah IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta seluruh pihak bersabar dalam proses membereskan setumpuk masalah di IKN Nusantara.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan ada sejumlah kelemahan yang dimiliki lembaga anyar tersebut.

"Kami sangat menyadari apa yang tadi disebutkan ibu bapak adalah fakta. Harus diakui itu ada dan harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Itu kan yang menjadi tugas kami. Harus bertahap, karena memang OIKN sendiri adalah lembaga baru, kurang sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Ia pun meminta kesediaan sejumlah pihak untuk mengiringi kerja Otorita IKN. Khusus di bidang lingkungan hidup dan SDA, Myrna mengakui adanya kompleksitas persoalan di lapangan, termasuk keanekaragaman hayati (kehati).

"Kami tidak berpretensi bahwa kami mampu menyelesaikan semua itu. Kami punya banyak keterbatasan dari sisi pengetahuan, pengalaman, kekuatan, SDM, dan lain-lain. Terlalu banyak kalau dibuatkan daftarnya dari kelemahan-kelemahan yang kami miliki," aku Myrna.

Salah satu poin yang dikejar olehnya adalah penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan di IKN Nusantara. Ia mengatakan saat ini ada 37 norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat timnya dalam 6 bulan-7 bulan terakhir.

Myrna mengatakan untuk sementara OIKN membiarkan hal tersebut. Namun, ia berjanji bakal memangkas regulasi tersebut mulai 2024.

"Untuk sementara kami biarkan begitu, tapi tahun depan kami akan coba melakukan konsolidasi. Jadi, prinsipnya adalah kita kalau bisa tidak terlalu banyak regulasi, tapi itu bisa menjangkau banyak hal. Kami perlu bernapas sebentar ibu bapak untuk nanti bisa menata kembali dokumen-dokumen yang ada itu," tutur Myrna.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tambang batu bara yang masih eksis di sekitar wilayah IKN.

Ia menegaskan OIKN sudah menetapkan bahwa tak ada penerbitan izin penambangan baru maupun perpanjangan. Myrna mengklaim unitnya bahkan sudah banyak melakukan penolakan permohonan izin di sektor pertambangan ini.

"Kami mengakui masih ada izin-izin aktif. Jadi, dalam konsolidasi data yang kami lakukan dalam 6 bulan terakhir mungkin ada sekitar 60-an izin tambang aktif yang ada di wilayah IKN dengan berbagai durasi waktu habisnya izin. Ini memang agak problematik juga karena di satu sisi ada hak-hak legal dari pemegang izin yang harus dihormati," ungkapnya.

"Kita juga tidak tahu yang lalu lalang itu masuk kategori mana (legal atau ilegal). Kami sudah bentuk satgas penanggulangan aktivitas ilegal ini, terdiri dari unsur-unsur aparat penegak hukum (APH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan dinas-dinas terkait di Kalimantan Timur. Saat ini kegiatan-kegiatan (tambang) ilegal itu sudah banyak juga dilakukan penertiban dan masuk proses hukum," tandas Myrna.

[Gambas:Video CNN]