slot malam ini gacor

Hunyuan Wuzong

Profil Xinyi Group, Investor China yang Siapkan Rp381 T di Rempang******

Xinyi Group adalah perusahaan Chinayang akan mengucurkaninvestasiRp381 triliun di Rempang Eco City.

Pada tahap awal, Xinyi Group meneken kerja sama senilai Rp175 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan tersebut di Chengdu, China pada 28 Juli 2023 lalu.

Presiden Joko Widodo yang memimpin rombongan Indonesia ke China menyaksikan langsung kesepakatan tersebut. Bahkan, Jokowi sangat mengapresiasi kedatangan China ke Rempang.

Sayang, bentrok pecah di Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas investasi tersebut. Warga yang notabene masyarakat adat menolak rumahnya dijadikan pabrik, apalagi harus direlokasi ke tempat lain.

Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena bentrok tidak kondusif. Bahkan, belasan anak sekolah disebut terkena gas air mata imbas bentrokan tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Xinyi Group?

Berdasarkan laman perusahaan, Xinyi Group menaungi Xinyi Glass dan Xinyi Solar. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1988 ini berbasis di Hong Kong, sedangkan pabriknya banyak di China daratan.

Xinyi merupakan salah satu produsen kaca terbesar di dunia. Mereka membuat berbagai produk kaca yang digunakan di sektor otomotif, konstruksi, hingga energi.

Perusahaan ini mulai melantai di Bursa Efek Hong Kong sejak Februari 2005. Jejak tersebut juga diikuti oleh anak-anak perusahaan Xinyi.

Mereka mengklaim sudah menjual produknya ke lebih dari 130 negara. Beberapa negara yang disebut sebagai langganan Xinyi, antara lain China, Hong Kong, AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, serta negara-negara lain di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.

"Xinyi Glass punya kapitalisasi pasar lebih dari HK,6 miliar. Kini, perusahaan memiliki total kawasan industri seluas lebih dari 9,15 juta meter persegi dan mempekerjakan lebih dari 15 ribu karyawan. Sedangkan pendapatan lebih dari HK,6 miliar pada paruh pertama 2023," tulis Xinyi di situs resminya.

Khusus di tanah air, Rempang bukanlah destinasi pertama Xinyi. Perusahaan China itu sudah lebih dulu berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE) di Gresik pada 2022 lalu.

Investasi Xinyi di Gresik bernilai US0 juta. Mereka menandatangani MoU dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca.

[Gambas:Video CNN]

Leluhur Naga Penentang Surga

KCIC Akan Uji Coba Kereta Cepat Gratis September Ini******

PTKereta CepatIndonesia China (KCIC) berjanji mengadakan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) secara gratis untuk masyarakat umum pada September 2023 ini.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan uji coba gratis untuk masyarakat umum bakal digelar sebelum peresmian yang direncanakan pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kita harapkan September ini bisa kita mulai (uji coba gratis). Jadi, sebelumcommercial on date (COD)pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbayar, termasuk penumpang di kanan kiri trase yang terdampak. Itu pasti," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya masih memfinalisasi proses pendaftaran tersebut. Ia menyebut nantinya warga Indonesia bisa mendaftar melalui situs KCIC.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan tanggal registrasi tersebut. Eva mengatakan masih dalam tahap koordinasi antarstakeholder.

Ia juga tidak merinci berapa kuota untuk masyarakat. Eva hanya mengatakan semuanya fleksibel tergantung kondisi di lapangan.

"Kita juga sudah mulai masyarakat yang di sekitar jalur rel, sudah pendataan. Terus kemudian ada pengajuan invitation dari berbagai instansi dan lain-lain. Nanti pasti ada, yang kita pastikan akan ada kuota masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri," jelas Eva.

"Informasinya akan segera kita umumkan yang pasti tidak akan sulit untuk melakukan registrasinya. Ini baru pendataan yang warga sekitar karena memang kan diutamakan itu dulu yang di sekitar jalur mulai dari Halim sampai dengan Tegalluar," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

PM China Ungkap Volume Perdagangan Asean******

Perdana Menteri ChinaLi Qiang menyebut volume perdagangan Aseandan Chinatelah mencapai lebih dari US0 miliar atau Rp14.843 triliun (asumsi kurs Rp15.303 per dolar AS) sepanjang 2022.

Nilai tersebut naik lebih dari dua kali lipat volume perdagangan dibandingkan dengan 10 tahun silam.

"China dan Asean melihat perkembangan satu sama lain sebagai peluang penting, dan kami telah menjaga pasar terbuka satu sama lain. Tahun lalu, volume perdagangan dua arah kami mencapai lebih dari US0 miliar, dan itu lebih dari dua kali lipat volume sepuluh tahun yang lalu," katanya dalam KTT ASEAN, Rabu (6/9).

Li Qiang menambahkan, pada 2021 dalam pertemuan khusus untuk memperingati 30 tahun hubungan dialog Tiongkok-ASEAN, Presiden Xi Jinping berjanji akan membeli produk pertanian senilai hingga US0 miliar dari Asean dalam lima tahun mendatang.

"Hingga saat ini, produk senilai lebih dari 55 miliar dolar AS telah diimpor. Lebih cepat dari yang diharapkan," katanya.

Li Qiang menambahkan China dan Asean juga telah mencapai konsensus penuh terkait konektivitas regional, juga telah meraih kemajuan yang solid dalam membangun koridor perdagangan darat-laut internasional yang baru.

Lebih lanjut, Asean dan China kata dia telah berkomitmen mendorong koordinasi yang kuat, terutama dalam mendukung inklusivitas dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

BUMN Pertahanan Janji Pangkas Impor Alutsista Jika Disuntik Rp1,7 T******

Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin 'berjanji' mengurangi impor alat utama sistem senjata (alutsista) jika dimodali negara Rp1,75 triliun.

Bobby merinci 5 manfaat jika Len dan sederet anak usahanya mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) tersebut. Pertama, mendukung peningkatan kemandirian berdaya saing untuk mendukung pertahanan nasional yang berefek gentar.

"Kedua, berdampak terhadap pengurangan beban impor atau substitusi impor dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk-produk industri pertahanan," tegasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Kelima, Bobby menyebut perusahaan punya potensi lebih tinggi untuk mengekspansi dan membawa dampak ekonomi, baik secara internal maupun eksternal.

Namun, Bobby tak merinci berapa banyak pengurangan produk impor alutsista tersebut jika suntikan modal negara disetujui. Ini turut mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP yang memimpin rapat.

"Pak Dirut (Bobby), nanti ditambahkan saat pendalaman. Itu kan ada dampak terhadap pengurangan beban impor dan peningkatan TKDN. Untuk masing-masing itu berapa Pak? PT Pal Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Sekarang berapa, nanti arahnya mau jadi berapa?" titah Dolfie kepada Bobby.

PMN tunai yang diajukan PT Len Industri terbagi ke dalam beberapa anak perusahaannya. Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp367 miliar)
Tujuan: pembangunan industri radar nasional

2. PT Pal Indonesia (Rp427 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi melalui akuisisi galangan kapal baru dan perbaikan atau upgrade fasilitas

3. PT Dirgantara Indonesia (Rp543 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi pesawat CN235, pembangunan fasilitas produksi pesawat N219, dan revitalisasi fasilitas pendukung

4. PT Pindad (Rp417 miliar)
Tujuan: pengembangan lini produksi amunisi kaliber kecil dan pengembangan fasilitas produksi medium tank serta kendaraan tempur

Selain itu, ada juga PMN non-tunai sebesar Rp456 miliar dalam bentuk utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Rekening Dana Investasi (RDI). Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp32 miliar)
2. PT Pal Indonesia (Rp157 miliar)
3. PT Pindad (Rp266 miliar)

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.