meme4d togel

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.

Tuhan dan Kegelapan

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Sangat pemburu

Harga Pangan Kompak Landai Kecuali Beras dan Minyak Goreng Curah******

Harga pangan kompak melandai pada pekan pertama September 2023, kecuali berasdan minyak goreng curah.

Mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, Senin (4/9), rata-rata harga beras nasional naik sekitar Rp200 per kg. Harga beras kualitas super I saat ini dijual Rp15.300 per kg lebih tinggi dari harga pekan lalu Rp15.100 per kg.

Beras kualitas super II dijual 14.750 per kg lebih tinggi Rp200 dari harga awal minggu lalu Rp14.500 per kg.

Beras kualitas bawah I dijual Rp12.750 per kg naik dari sebelumnya Rp12.600 per kg. Begitu juga dengan beras kualitas bawah II naik dari Rp12.250 per kg menjadi Rp12.500 per kg.

Sedangkan untuk minyak goreng curah naik tipis dari Rp15.400 per kg menjadi Rp15.450 per kg.

Sementara itu, harga rata-rata nasional untuk telur ayam berada di level Rp28.950 per kg, lebih rendah dibandingkan dengan awal pekan lalu (29/8) sebesar Rp30.800 per kg.

Harga daging ayam ras segar turun dari Rp35.750 per kg menjadi Rp34.900 per kg.

Bawang putih ukuran sedang dijual dari Rp40.350 per kg pekan lalu menjadi Rp39.650 per kg. Bawang merah ukuran sedang turun dari Rp30.150 per kg menjadi Rp28.400 per kg.

Cabai merah besar dijual dari Rp45.750 per kg menjadi Rp44.900 per kg, cabai merah keriting anjlok dari Rp47.450 per kg menjadi Rp43.900 per kg, cabai rawit merah turun dari Rp45.950 per kg menjadi Rp39.700 per kg.

Daging sapi kualitas I dijual dari Rp138.200 per kg menjadi Rp137.550 per kg, daging sapi kualitas II dijual dari Rp129.250 per kg menjadi Rp128.050 per kg.

Minyak goreng kemasan bermerek I turun dari Rp21.250 per kg menjadi Rp21.050 per kg, minyak goreng kemasan bermerek II turun dari Rp19.800 per kg menjadi Rp19.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Meng Hailan Ye Chengjun

Pertamina Akan Bangun Terminal Energi Hijau di Lahan Pelindo******

PT Pertamina(Persero) akan membangun terminal bernama Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) di lahan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

CEO PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi mengatakan nilai investasi proyek itu mencapai US0 juta pada tahap pertama.

"Ini akan ada multi stage, ada tigastage. Tahap awal, kita proyeksikan US0 juta sampai US0 juta," kata Yoki dalam penandatangan proyek tersebut di Menara BRILiaN, Jakarta, Jumat (1/9).

Jakarta Integrated Green Terminal nantinya akan akan menampung bahan bakar termasuk produk hijau, di antaranya LPG, BBM, Gasoline, LNG, petrokimia, dan lainnya dengan kapasitas penampungan 6 juta barel.

"JIGT ini untuk mengantisipasi demandJakarta ke depan," kata Yoki.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko berharap dengan proyek ini Pelindo bisa bertransformasi tak hanya dari pelabuhan kontainer tetapi juga pelabuhan khusus untuk greenterminal.

Pelindo juga ia harapkan bisa bertransformasi mengelola pelabuhan dengan kompleksitas tinggi.

Sementara terkait Pertamina, Tiko mengatakan perusahaan energi itu harus menyiapkan kebutuhan energi hijau yang lebih ramah lingkungan untuk Jabodetabek. Apalagi belakangan kualitas udara Jabodebek memburuk.

"Ini menjadi salah satu langkah awal Pertamina menyediakan bahan bakar yang renewfil yang bisa menurunkan emisi di Jabodetabek," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Country Garden Lolos Gagal Bayar Utang untuk Sementara******

Country Garden selamat dari gagal bayar utang untuk sementara usai melunasi pembayaran bunga dua obligasi AS, tepat sebelum berakhirnya masa tenggang yang terhitung 30 hari sejak 6 Agustus 2023 lalu.

Mengutip CNN, China Securities Journal melaporkan raksasa properti Negeri Tirai Bambu itu sudah melunasi bunga obligasi sebesar US,5 juta atau setara Rp343 miliar (asumsi kurs Rp15.269 per dolar AS). Meski kecil, gagal bayar diklaim bakal mengganggu pasar keuangan China.

"Ini berarti raksasa properti tersebut mampu menghindari gagal bayar (default) pada dua obligasi dolarnya (dolar AS) minggu ini. Ini memicu optimisme di kalangan investor bahwa perusahaan yang menumpuk utang ini punya cukup uang untuk melewati krisis properti di China," tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (5/9).

Kedelapan obligasi tersebut mencatatkan total saldo terutang sebesar 10,8 miliar yuan atau US,5 miliar alias Rp22 triliun. Surat utang tersebut jatuh tempo pada akhir tahun ini.

Kini, Country Garden tengah mencari cara menunda pembayaran delapan obligasi tersebut. Perusahaan berniat melakukan pertemuan dengan para pemegang obligasi pada Kamis (7/9) ini.

Moody's mencatat perusahaan yang berbasis di Foshan, Guangdong ini punya total kewajiban hampir US0 miliar. Mereka juga menghadapi tekanan besar untuk melunasi utang obligasi sekitar 31 miliar yuan atau US,3 miliar yang bakal jatuh tempo pada akhir 2024.

Perusahaan properti asal China ini memang tengah digempur masalah. Selain setumpuk utang, Country Garden mencatat kerugian US miliar atau setara Rp105 triliun sepanjang semester I 2023 ini.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Teten Tolak Tiktok Jalankan Bisnis Medsos dan E******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki ingin Indonesia mencontoh Amerika Serikat (AS) dan India yang berani melarang TikTokmenggunakan platform tersebut sebagai tempat berjualan.

"India pun berani menolak TikTok, kenapa kita enggak? Amerika juga melarang TikTok. Jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Di kita, media sosial, dia juga jualan," tegas Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Kita tahu dari survei dan riset, orang belanja online itu dinavigasi serta dipengaruhi perbincangan di media sosial. Apalagi nanti payment system sama (via TikTok), pembiayaan, logistiknya mereka semua. Ini monopoli," sambungnya.

Di lain sisi, Teten meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memperketat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63121 bagi portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersil (nonprofit). Alasannya, agar barang-barang impor tidak langsung bebas dijual di marketplace.

"Sedikit saya mau tambah dari Pak Teten. Itu benar Pak Martin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung), kenapa? Negara kita terlalu bebas hanya karena supaya tidak dibilang ketinggalan. Itu e-commerce di China memang semua dibuka? Enggak. Di India itu lebih parah lagi," ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan pasar besar yang dimiliki Indonesia tidak dibarengi dengan upaya memagari produk-produk tanah air. Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah aturan yang belum memadai.

"Jadi, Pak Teten mohon maaf, tanpa aturan ada, saya sudah sampaikan ke deputi saya 'Lock itu izin di KBLI e-commerce yang datang tidak dulu didaftarkan langsung main jualan saja'. Aku sudah tutup. Gak apa-apa saya lapor DPR, kalau memang orang komplain, saya hadapi saja," ungkapnya.

"Suara wong cilik itu harus begini Bu Evita (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty), korelasi dengan regulasi. Ini serius. Jadi, Pak Teten itu sudah betul. Kalau enggak, habis kita. Ini serius," imbuh Bahlil.

Ia mengatakan siasat licik yang dilakukan pihak luar adalah menjual produk serupa dengan harga rendah, lalu mengakuisisi UMKM-UMKM kecil di tanah air. Setelah pedagang lokal bangkrut, oknum tersebut bakal bermain dengan volume lebih besar dengan permainan harga.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (5/9) pukul 21/.08 WIB.