perusahaan pinjol yang terdaftar di ojk

Hiburan Korea Band Kecilku

slot terbaik 2022

Polri sebut pemeliharaan kamtibmas perlu kolaborasi komunitas akademik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari komunitas akademik.

"Pemeliharaan kamtibmas merupakan tugas pokok Polri guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Maka, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak terlepas juga di antaranya adalah dari elemen civitas academic," kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis.

Terkait adanya anggota Polri yang diduga meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat pernyataan sikap dan testimoni mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Trunoyudo menegaskan bahwa komitmen Polri ialah patuh pada peraturan dan perundang-undangan.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada setiap kesempatan menyampaikan netralitas Polri tetap terjaga dan diawasi melalui lembaga-lembaga dan kontrol sosial dalam mengawasi Polri," jelasnya.

Baca juga: Muhadjir sebut kampus punya kebebasan mimbar akademik sampaikan kritik

Trunoyudo menambahkan Polri merupakan lembaga negara yang dalam bertugas sehari-hari selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Interaksi Polri dengan masyarakat terjadi setiap saat dalam upaya memelihara kamtimbnas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, khususnya dalam menciptakan dan memelihara situasi tetap kondusif pada Pemilu 2024.

"Polri diberikan tanggung jawab keamanan dan mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat," ujarnya.

Menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari, Trunoyudo mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terpecah belah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik
Baca juga: Mahfud sebut kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

erek2 35

Polri sebut pemeliharaan kamtibmas perlu kolaborasi komunitas akademik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari komunitas akademik.

"Pemeliharaan kamtibmas merupakan tugas pokok Polri guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Maka, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tidak terlepas juga di antaranya adalah dari elemen civitas academic," kata Trunoyudo di Jakarta, Kamis.

Terkait adanya anggota Polri yang diduga meminta sejumlah rektor perguruan tinggi untuk membuat pernyataan sikap dan testimoni mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Trunoyudo menegaskan bahwa komitmen Polri ialah patuh pada peraturan dan perundang-undangan.

"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada setiap kesempatan menyampaikan netralitas Polri tetap terjaga dan diawasi melalui lembaga-lembaga dan kontrol sosial dalam mengawasi Polri," jelasnya.

Baca juga: Muhadjir sebut kampus punya kebebasan mimbar akademik sampaikan kritik

Trunoyudo menambahkan Polri merupakan lembaga negara yang dalam bertugas sehari-hari selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Interaksi Polri dengan masyarakat terjadi setiap saat dalam upaya memelihara kamtimbnas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, khususnya dalam menciptakan dan memelihara situasi tetap kondusif pada Pemilu 2024.

"Polri diberikan tanggung jawab keamanan dan mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat," ujarnya.

Menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari, Trunoyudo mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terpecah belah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca juga: Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik
Baca juga: Mahfud sebut kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Abadi

hoki777 login

Imam Istiqlal: Masjid RI diakui PBB sebagai model pengembangan masa depan******

Karena itu Insya Allah, tradisi ini akan dilanjutkan, dan akan juga diikuti oleh sejumlah masjid-masjid ibu kota, provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Imam besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA mengatakan bahwa masjid di Indonesia dianggap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai model dalam pengembangan masjid di masa depan.

Nasarudin menjelaskan, dia menemui perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nations Under-Secretary-General (UNAOC) Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, di New York, Amerika Serikat. Dia mengatakan, dalam kesempatan tersebut, PBB mengatakan mereka mencontoh Masjid Istiqlal dalam hal pengembangan.

"Bagaimana menjadikan Istiqlal sebagai model, bukan hanya kita di Indonesia, tetapi Alhamdulillah, dunia internasional juga mulai mencontoh apa yang dilakukan di Indonesia ini," kata Imam Besar tersebut secara daring saat menyampaikan pesan Isra Miraj di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis.

Nasarudin mengatakan bahwa rumah-rumah ibadah agama lain di Amerika dan Eropa sulit dikunjungi oleh jamaah. Namun, ujarnya, terdapat pengecualian pada masjid, karena di mana ada masjid, ada jumlah masyarakat yang besar.

Baca juga: KBRI Kairo apresiasi program pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal

Baca juga: Menciptakan masyarakat inklusif tidak berarti menumbuhkan sekularisme

Bahkan di Eropa, katanya, jalan terpaksa ditutup untuk memfasilitasi Shalat Jumat.

"Di Amerika pun juga tidak ada yang bisa menandingi jamaah masjid-masjid dalam melakukan kegiatan ibadah ini. Jadi kebangkitan spirit berjamaah ini sangat penting," ujarnya.

Dia menjelaskan, ketika seseorang mencari uang dan mengejar keduniawian, lama-kelamaan hati menjadi kering. Namun, dia menambahkan, dengan dengan mendatangi masjid yang menyuguhkan mahalul qiyam yang merdu dilantunkan para imam, serta disertai semangat untuk beribadah secara berjamaah, maka dapat menumbuhkan haru di hati jamaah.

"Karena itu Insya Allah, tradisi ini akan dilanjutkan, dan akan juga diikuti oleh sejumlah masjid-masjid ibu kota, provinsi," dia menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, dia menuturkan bahwa Isra Mikraj menjadi salah satu cara memperingati spirit untuk beribadah secara berjamaah, dengan cara rajin ke masjid untuk menyambut bulan Ramadhan.

"Kita diminta untuk menjemput bulan suci Ramadhan dan dua bulan sebelumnya. Sebagai doanya Rasulullah SAW, 'Allahumma bariklana fi rajab wa syaban'. Jadi kita diminta untuk meminta berkah dari Bulan Rajab dan Syaban, 'wa balighna Ramadhan', untuk bisa kita sampai berjumpa pada bulan suci Ramadan." katanya.

Imam Besar tersebut mengaku dimintai oleh komunitas interfaith (antarkeyakinan) di Los Angeles, Amerika Serikat untuk membagikan kiat-kiat guna menarik jamaah, seperti yang terjadi di Masjid Istiqlal.*

Baca juga: Istiqlal imbau masyarakat sikapi fatwa MUI secara rasional

Baca juga: Greenhope gandeng UMKM-Istiqlal bentuk ekosistem pengelolaan sampah

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Super Raja segala Raja

obs188

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

member baru pasti maxwin

Putin "sangat terluka" oleh penolakan Barat, kata jurnalis AS******

Matanya berkaca-kaca ketika membicarakan hal itu.

Moskow (ANTARA) - Vladimir Putin tampak "sangat terluka oleh penolakan Barat" dan marah karena hal itu, kata jurnalis AS Tucker Carlson setelah mewawancarai Presiden Rusia itu.

"Amerika Serikat tidak menyukai Rusia, pemerintah AS tidak menyukai Rusia. Saya pikir, seperti kebanyakan orang Rusia, dia mengira berakhirnya Perang Dingin akan membuka pintu bagi Rusia untuk menjadi bagian dari Eropa, karena ini (Rusia) adalah negara Eropa yang separuh luasnya berada di Asia," kata Carlson lewat video di situs miliknya.

Menurut dia, Barat menolak Putin dan bertekad untuk tidak bersekutu dengan Rusia, yang menjadi alasan keberadaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kenyataan itu membuat Putin terluka dan sangat kecewa.

"Matanya berkaca-kaca ketika membicarakan hal itu," kata Carlson.

Dia bercerita bahwa wawancaranya dengan Putin dimulai dengan "sejarah yang sangat terperinci sejak abad ke-9 tentang terbentuknya Rusia dari suku-suku menjadi sebuah bangsa, dan peran Ukraina di dalamnya".

Mantan jurnalis Fox News itu juga menunjukkan map "kuno" tebal berisi dokumen-dokumen yang diberikan oleh sang presiden, yang menyebutnya sebagai "bacaan malam hari".

Carlson menilai Putin "cerdas", tetapi dia juga mengatakan bahwa dia "tidak pandai menjelaskan dirinya sendiri" karena dia "jelas menghabiskan banyak waktu di sebuah dunia di mana dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri."

"Rusia bukanlah kekuatan ekspansionis" seperti yang digambarkan oleh "semua pembohong dan ideolog" di Departemen Luar Negeri AS, kata Carlson, yang menambahkan bahwa "Anda pasti sangat bodoh jika berpikir seperti itu".

Menurut Carlson, Rusia tidak akan mencaplok Polandia dan merangsek ke Wina, ibu kota Austria, tetapi "hanya ingin perbatasannya aman".

Jurnalis AS itu mengaku terkejut ketika Putin "bersedia mengakui bahwa dia menginginkan perjanjian damai di Ukraina", tetapi dia juga mengatakan bahwa Putin akan "melancarkan perang nuklir" jika AS memasuki Krimea, wilayah semenanjung di Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014.

Carlson mengungkapkan bahwa Washington menginginkan "kepemimpinan yang lemah di Rusia". Dia juga mempertanyakan hal itu, karena memiliki "pemerintah pusat yang lemah dalam negara dengan persediaan nuklir terbesar di dunia adalah hal yang gila".

Wawancara Carlson dengan Putin diunggah pada Kamis malam dan telah dilihat lebih dari 60 juta kali, diunggah ulang lebih dari 180.000 kali, dan disukai lebih dari 500.000 akun di platform di X. Di YouTube, wawancara itu telah ditonton hampir 3 juta orang.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Rusia resmi cabut perjanjian angkatan bersenjata pasca-Perang Dingin
Baca juga: Putin: Kekerasan di Palestina dan Israel buktikan AS gagal di Timteng

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dewa segala alam

trik jitu pola olympus

Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Bali, mencatat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga saksi, seluruhnya perempuan.

Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni di Denpasar, Kamis (8/2), mengemukakan bahwa kehadiran perempuan sebagai petugas penyelenggara itu untuk menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Bali yang mensyaratkan minimal ada satu TPS perempuan di tiap kabupaten/kota.

"Khususnya di Denpasar, TPS perempuan sebenarnya sejak Pemilu 2014, yang awalnya dengan melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai anggota KPPS," ujar Sekar. 

Pada Pemilu 2024, menurut dia, ada sedikit perbedaan karena tidak hanya petugas KPPS yang perempuan, tetapi pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga para saksi seluruhnya kaum hawa.

Meskipun KPU Provinsi Bali meminta agar ada satu percontohan TPS perempuan untuk setiap kabupaten/kota, pihaknya mengimbau agar minimal ada satu TPS perempuan hingga di tiap kecamatan di Denpasar.

"Ternyata respons dari PPS (panitia pemungutan suara) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) cukup antusias sehingga sekarang malah ada tujuh TPS semua petugasnya perempuan," kata Sekar.

Baca juga: Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca saat distribusi logistik
Baca juga: KPU Denpasar kembali uji coba pemungutan suara dengan fokus latih KPPS

Untuk sebaran tujuh lokasi TPS perempuan di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan, yakni TPS 1 Dangin Puri Kauh dan TPS 26 Peguyangan (Denpasar Utara), TPS 19 di Banjar Ratna Bhuwana Sumerta Kauh (Denpasar Timur).

Berikutnya di TPS 33 Banjar Kaja, Panjer (Denpasar Selatan), TPS 5 dan 7 Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja, dan TPS 20 Banjar Bhuana Kubu, Tegal Harus (Denpasar Barat).

"Menjadi KPPS ini merupakan cikal bakal partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan nantinya mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di jenjang yang lebih tinggi seperti menjadi PPS, PPK, bahkan anggota KPU," kata Sekar.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada afirmasi terkait dengan perempuan, khususnya sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bahkan, ada aturan bagi peserta pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh peserta pemilu. 

"Dalam mempersiapkan hal-hal seperti itulah, kami ingin melalui KPPS di TPS perempuan ini kesadaran berpolitik dari perempuan mulai terbuka," kata Sekar.

Ketika KPPS berinteraksi dengan saksi partai politik dan hal-hal politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2024, menurut dia, mereka menjadi lebih mengenal dan terbuka wawasannya mengenai politik. 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024