top303

panen303 867Jutaan kata 318424Orang-orang telah membaca serialisasi

《top303》

Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati******

"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"

Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.

"Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.

Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.

"Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.

Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.

"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA******

Benar, KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikan-nya dengan menetapkan Tersangka baru yaitu dua orang ASN

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang aparatur sipil negara (ASN) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Benar, KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikan-nya dengan menetapkan tersangka baru yaitu dua orang ASN," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Namun, Ali menuturkan penetapan tersangka tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah keberatan dituntut 8 tahun

"Menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan terpidana Dion Renato Sugiarto dan kawan-kawan," ujarnya.

Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Baca juga: KPK periksa tiga PPK DJKA Kemenhub soal aliran uang

Baca juga: Alexander Marwata sebut ada upaya intervensi dalam kasus DJKA

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara mencari situs slot online terpercaya、lawu88slot、raja slot gacor

Terkait：slot gacor aman terpercaya、fortunesslot88、slot terpercaya gacor、logo maxwin、kupon gosend、slot gacor terbaru terpercaya、permainan yang bisa mendapatkan uang、asia slot 77、cara mendapatkan voucher gratis akulaku、link slot top up pulsa

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：petir 88 slot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

pinjam uang di aladin

qqaxioo

bonus new member tanpa deposit awal

bonus new member tembak ikan

saldo kredivo tidak bisa digunakan

game onlineBacaan TerkaitMore+

sistem generasi dewa laki-laki

cara daftar aplikasi kredivo

KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kiamat memupuk kegilaan

tempat slot terbaik

Bencana pergerakan tanah rusak rumah di Kampung Cikontrang Sukabumi******

Adapun jumlah warga yang terdampak terdiri atas delapan kepala keluarga atau 20 jiwa.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cikontrang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Sabtu, mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, bahkan ada warga sampai mengungsi akibat rumahnya ambles dan mengalami kerusakan cukup parah.

"Dari hasil pendataan yang dilakukan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Purabaya, bencana pergerakan tanah ini di RT 005/006, Desa Citamiang, Kecamatan Purabaya ini merusak delapan rumah," kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria, di Sukabumi, Sabtu.

Adapun jumlah warga yang terdampak terdiri atas delapan kepala keluarga atau 20 jiwa. Dari jumlah tersebut, satu kepala keluarga memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya karena rumahnya sudah tidak layak huni dan terancam ambruk.

Informasi yang dihimpun dari P2BK Purabaya, bencana pergerakan tanah ini sudah mulai terjadi pada pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.16 WIB pada Kamis (18/1), setelah terjadi retakan tanah sepanjang 60 meter dan lebar retakan 3-5 cm dengan kedalaman 30 sampai 50 cm.

Awal bencana tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan hanya enam rumah saja yang terancam. Namun, karena tingginya intensitas hujan deras pada Sabtu pagi sekitar pukul 03.30 WIB, enam rumah yang awalnya terancam menjadi terdampak di tambah dua rumah lainnya yang juga mengalami kerusakan.

Mayoritas rumah yang terdampak tersebut mengalami kerusakan pada dinding dan teras seperti retak-retak, bahkan ada juga yang ambles karena fondasi rumah ikut tergerus oleh pergerakan tanah. Selain merusak delapan rumah, tiga petak lahan pertanian (sawah) milik warga setempat juga terdampak.

"Untuk kerugian masih dalam pendataan. Untuk warga yang terdampak bencana mayoritas memilih bertahan menghuni rumahnya, tetapi jika bencana ini semakin parah kami meminta untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman," kata Sandra lagi.

Tidak menutup kemungkinan bencana pergerakan tanah ini semakin meluas, karena petugas yang melakukan asesmen panjang retakan tanah dari waktu ke waktu terus bertambah.

BPBD Kabupaten Sukabumi pun telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelitian guna mengungkap pemicu terjadinya pergerakan tanah tersebut.
Baca juga: Pergerakan tanah meluas, BPBD Cianjur-Jabar dirikan tenda pengungsian
Baca juga: BPBD Cianjur Jawa Barat relokasi delapan rumah di jalur longsor

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

shopee menghasilkan uang

Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu, penyidik KPK temukan alat bukti******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, terkait penyidikan perkara dugaan korupsi suap dengan tersangka Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR).

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menerangkan dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti, antara lain dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Lokasi lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah rumah pribadi tersangka RSR dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek dan setoran feeuntuk tersangka RSR dan EAR selaku bupati dan bukti slip transaksi perbankan.

Baca juga: KPK OTT pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Selanjutnya penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah pribadi pihak terkait perkara dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek pekerjaan tahun anggaran 2023, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Berbagai alat bukti yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1), mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Selain Erik, penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) serta dua pihak swasta, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tindak lanjut atas laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, berupa pengondisian pemenangan kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Pada Kamis (11/1), tim penyidik KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah satu orang kepercayaan EAR.

Atas informasi tersebut, KPK langsung bergerak untuk mengamankan para pihak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu.

Baca juga: KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp551,5 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara sekitar Rp1,7 miliar.

Tersangka FS dan ES, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK sebut lebih dari 10 orang terjaring OTT di Labuhan Batu

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

aladin4d

Menpora targetkan Indonesia pertahankan tradisi emas di Olimpiade******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menargetkan Indonesia mampu mempertahankan tradisi meraih medali emas di Olimpiade melalui para atlet yang akan berjuang di Olimpiade Paris 2024.

"Tentunya kami punya target bisa tetap mempertahankan tradisi emas di Olimpiade, harapan kami syukur-syukur ini (Olimpiade Paris 2024) bisa melebihi sebelumnya," kata Dito dalam konferensi pers usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Kemenpora dengan Induk Cabang Olahraga Dalam Rangka Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Persiapan Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan target Kemenpora terhadap para atlet yang mengantongi tiket untuk berkompetisi dalam Olimpiade Paris 2024.

Baca juga: Menpora Dito harap angkat besi pecah telur raih emas di Olimpiade 2024

Menpora mengakui bahwa prestasi Indonesia di Olimpiade masih jomplang dibandingkan dengan kompetisi SEA Games dan Asian Games.

Namun, kata dia, kondisi olahraga di Tanah Air saat ini sudah didukung adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), kompetisi, pemusatan latihan atlet.

Selain itu, melalui pelibatan sport science, psikolog olahraga dan lain-lain yang secara khusus disiapkan menghadapi Olimpiade Paris 2024.

"Kami berharap persiapan Olimpiade lebih komprehensif dan bisa lebih baik menorehkan prestasi dari sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: Kemenpora optimistis 30 atlet tembus ke Olimpiade Paris 2024

Dito juga berharap semua pihak terus bekerja sama dan membangun komunikasi yang intensif antara para atlet, ofisial, pelatih, pengurus cabang olahraga, Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kemenpora juga memberikan dukungan anggaran kepada cabang olahraga untuk mempersiapkan atlet menghadapi kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024.

Salah satunya seperti dukungan anggaran kepada Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) dan Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia (PODSI) dengan total senilai Rp19,8 miliar.

Dengan dukungan dana tersebut, Dito berharap setiap cabang olahraga bisa melakukan persiapan maksimal sehingga bisa sebanyak mungkin meloloskan atlet untuk berkompetisi di Olimpiade Paris 2024.

Baca juga: Kemenpora kucurkan dana Rp19,8 miliar untuk Perbakin dan PODSI
Baca juga: Kemenpora beri Rp61,5 miliar pada 11 cabor untuk kualifikasi Olimpiade

Kelahiran Kembali Era Pentium

pinjam uang jaminan bpkb motor

Milan menang 3******

Jakarta (ANTARA) - AC Milan bangkit dari tertinggal satu gol untuk menang 3-2 atas Udinese pada Sabtu setempat atau Minggu dini hari WIB, pada laga yang sempat dihentikan akibat kiper Mike Maignan mendapat pelecehan rasial oleh sejumlah penggemar tuan rumah.

Pasukan Stefano Pioli tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Inter Milan untuk menghuni peringkat ketiga, setelah Noah Okafor mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-93, demikian dikutip dari AFP.

Namun pertandingan itu diwarnai teriakan meniru suara kera yang ditujukan kepada Maignan dari sekelompok penggemar Udinese. Kejadian itu membuat Maignan gusar.

Pertandingan dihentikan oleh wasit Fabio Maresca pada akhir babak pertama setelah pelecehan rasial yang berkali-kai ditujukan kepada Maignan, yang kemudian memprotes dengan meninggalkan lapangan bersama rekan-rekan setimnya.

“Tidak ada tempat di permainan kami untuk rasisme: kami kecewa. Kami bersama kamu, Mike,” tulis Milan melalui media sosialnya.

Para penggemar tuan rumah sebelumnya telah beberapa kali diperingatkan untuk menghentikan pelecehan setelah Maignan mengajukan keluhan kepada Maresca. Namun mereka tetap meneruskannya sehingga para ofisial harus menghentikan pertandingan.

Baca juga: Milan kokohkan posisi di peringkat ketiga setelah menang 3-1 atas Roma

Permainan diteruskan lima menit kemudian. Saat itu Milan sedang memimpin berkat penyelesaian Ruben Loftus-Cheek pada menit ke-30.

Para penggemar tuan rumah terus mencemooh Maignan setiap kali ia menerima bola. Hal itu kemudian membuat pertandingan kembali dihentikan sementara

Tiga menit sebelum turun minum, Lazar Samardzic menyamakan kedudukan untuk tuan rumah melalui pergerakannya dari tengah lapangan dan penyelesaiannya.

Florian Thuavin membawa tuan rumah berbalik memimpin pada menit ke-62 setelah menaklukkan Tijjani Reijnders dan Theo Hernandez, dan melepaskan tembakan yang melewati bagian atas kepala Maignan.

Namun Milan berhasil bangkit, dan Luka Jovic menyamakan kedudukan untuk tim tamu dengan golnya pada menit ke-83, dengan memanfaatkan sepakan Olivier Giroud yang terdefleksi menuju garis gawang.

Noah Okafor menjadi pencetak gol kemenangan Milan berkat golnya pada menit ke-93. Gol itu sekaligus memperpanjang laju tidak terkalahkan timnya di liga menjadi enam pertandingan berturut-turut.

Baca juga: Roma menang 2-1 atas Verona pada laga debut pelatih De Rossi
Baca juga: Dua gol Dusan Vlahovic bantu Juventus kalahkan Sassuolo 3-0

Erha mengembara di dunia lain

rum slot

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

《top303》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bonus new member to x5Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《top303》bab terbaru。