aplikasi kredit hp yang mudah di acc

Manual Pengembangan Tuhan

Kunjungan Turis Asing Capai 2,24 Juta Orang Hingga Maret 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia mencapai 2,24 juta orang pada Januari-Maret 2023.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kunjungan wisatawan asing pada Januari hingga Maret 2023 ini melonjak 508,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi covid-19.

"Jumlah kunjungan wisman hingga Maret di tahun ini masih 40,2 persen lebih rendah dibandingkan periode sama 2019 atau sebelum pandemi covid-19," kata Margo dalam konferensi pers, Selasa (2/5).

Kemudian dari Australia sebesar 12,6 persen atau sebanyak 280 ribu kunjungan, dan dari Timor Leste 8 persen atau sebanyak 189 ribu kunjungan, serta dari China sebesar 5 persen atau sebanyak 113 ribu kunjungan.

Secara khusus, jumlah kunjungan wisman mencapai 809,9 ribu pada Maret 2023 atau naik 407,37 persen dibandingkan periode yang sama 2022.

Margo mengatakan wisman pada Maret 2023 masuk melalui pintu masuk utama sebanyak 704,41 ribu kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 105,55 ribu kunjungan.

Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 15,4 persen atau 124 ribu kunjungan, dan disusul dari Singapura sebesar 13,7 persen atau sebanyak 111 ribu kunjungan.

Kemudian dari Australia sebesar 11,9 persen atau sebanyak 96 ribu kunjungan, dan dari Timor Leste 7 persen atau sebanyak 63 ribu kunjungan, serta dari Tiongkok sebesar 6 persen atau sebanyak 52 ribu kunjungan.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Kemendag Respons Kabar RI Bakal Gabung BRICS******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons kabar Indonesia akan bergabung dengan blok negara-negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan keputusan Indonesia akan bergabung dengan blok tersebut masih akan melihat situasi ke depan. Namun, ia tak menampik Indonesia ingin bergabung dengan BRICS.

"Itu kan dari dulu ada aspirasi dari negara-negara luar (mau gabung BRICS). Kita lihat progresnya karena BRICS kan salah satu kekuatan terbesar regional. Indonesia kan sangat berpotensi untuk itu," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Jerry, Indonesia telah lama ingin bergabung dengan BRICS. Namun, ia enggan memberi kepastian apakah Indonesia telah mendaftar untuk bergabung dengan blok itu.

"Dari dulu itu kan. Kan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ada yang bilang (huruf) I (dalam BRICS) harusnya ada dua yaitu India dan Indonesia," katanya.

Sebelumnya, duta besar Afrika Selatan untuk BRICS, Anil Sooklal mengatakan 13 negara telah secara resmi meminta untuk bergabung dengan Brics. Sedangkan enam negara lainnya telah meminta secara tidak resmi.

"Kami menerima lamaran untuk bergabung setiap hari," ujarnya, dikutip dari CNBC.

Arab Saudi dan Iran disebut telah mendaftar secara resmi. Sementara negara lain yang menunjukkan minat untuk bergabung adalah Argentina, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir dan Bahrain, ditambah satu negara dari Afrika Timur dan satu negara Afrika Barat.

Indonesia juga dilaporkan sudah tertarik bergabung dengan BRICS dan diharapkan memberi peran besar di organisasi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

OJK Akan Atur Mekanisme Perdagangan Karbon******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadaliamengatakan pemerintah akan mengatur tata kelola perdagangan karbon. Ia menyatakan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu ia sampaikan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/5).

"Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur," tutur Bahlil.

"Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita," jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan proses registrasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kemudian, perdagangan di bursa karbon bisa dilakukan.

Pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri. Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

"Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal batin Jinyi

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Daftar Pekerjaan yang Bertahan dan Hilang Gegara Kecerdasan Buatan******

Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) memperkirakan jutaan pekerja akan kehilangan mata pencaharian akibat kemajuan teknologi dengan munculnya kecerdasan buatan(AI) sampai ChatGPT.

Berdasarkan hasil survei dalam laporan terbaru WEF bertajuk 'Future of Jobs 2023' yang dikutip pada Kamis (4/5), setidaknya 83 juta pekerjaan akan hilang dalam lima tahun ke depan dan berdampak pada jutaan tenaga kerja.

Kendati, kemajuan teknologi juga membuka lapangan usaha baru lainnya.

"Secara keseluruhan, analisis kami menunjukkan bahwa 69 juta pekerjaan akan tercipta dan 83 juta pekerjaan akan hilang yang bisa menyebabkan kontraksi di pasar tenaga kerja global," ujar Direktur Pelaksana WEF Saadia Zahidi dalam laporan tersebut.

Berikut daftar pekerjaan yang akan tumbuh paling banyak dan turun paling besar dalam lima tahun ke depan versi laporan WEF 2023:

Jenis Pekerjaan dengan Pertumbuhan Terbesar

- Operator peralatan pertanian
- Pengemudi truk dan bus berat
- Guru pendidikan kejuruan
- Mekanik dan tukang reparasi mesin
- Profesional pengembangan bisnis
- Arsitek kerangka bangunan dan pekerja perdagangan terkait
- Guru pendidikan tinggi di Universitas
- Insinyur elektro teknologi
- Pekerja logam lembaran dan struktural, pembuat cetakan dan tukang las
- Guru pendidikan khusus
- Pengemudi truk ringan atau jasa pengiriman
- Spesialis transformasi digital
- Kuli bangunan
- Spesialis keberlanjutan
- Spesialis pemasaran dan strategi digital

Jenis Pekerjaan yang Perlahan Hilang

- Resepsionis
- Sekretaris
- Staf akuntansi, pembukuan dan penggajian
- Mekanik perakitan pabrik
- Teller bank dan pegawai terkait
- Pedagang
- Telemarketer
- Penjaga gedung dan pembantu rumah tangga (PRT)
- Layanan bisnis dan manajer administrasi
- Kasir dan petugas tiket
- Panitera pencatatan dan penyimpanan bahan
- Petugas layanan pos
- Penjaga keamanan
- Layanan informasi pelanggan
- Sales dari pintu ke pintu
- Vendor dan pekerja terkait

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]