buku ramalan mimpi togel bergambar

cwdbet 190Jutaan kata 969876Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku ramalan mimpi togel bergambar》

Terganggu bau gas kimia, siswa di Cilegon dipulangkan lebih awal******

Kemarin ada lima orang yang mengeluh mual, pusing dan sakit perut sehingga langsung dibawa ke puskesmas

Serang, Banten (ANTARA) - Kegiatan belajar mengajar terganggu akibat bau gas kimia yang ditimbulkan dari PT Candra Asri di Cilegon, Banten, beberapa hari ini akibatnya sejumlah siswa terpaksa dipulangkan lebih awal. Kepala SDN Kepuh di Cilegon, Banten, Selasa, Sahri mengatakan telah memulangkan siswa siswinya lebih awal pada pukul 10.00 WIB yang seharusnya pulang pada pukul 12.00 WIB.
 "Makin lama baunya sangat menyengat, padahal udah pake masker tetapi tetap aja bau, makannya anak-anak tidak nyaman belajar," katanya. Ia mengatakan bau menyengat ini mulai dirasakan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, padahal untuk jarak pabrik ke sekolah sekitar 4 kilometer, namun bau kimia tersebut masih dapat tercium. "Pada saat pembelajaran tentu sangat mengganggu sekali, anak-anak juga tidak nyaman karena posisi sekolah kita menghadap ke barat jadi ada angin yang masuk ke ruangan itu keciumnya engga enak banget," katanya.

Baca juga: Polres Cilegon pastikan ledakan di pabrik kimia bukan bahan peledak Ia mengatakan dari total 232 orang siswa lima di antaranya juga mengalami mual, pusing, dan sakit perut bahkan tiga orang dilarikan ke puskesmas terdekat. "Kemarin ada lima orang yang mengeluh mual, pusing dan sakit perut sehingga langsung dibawa ke puskesmas, dan dua orang di bawa pulang oleh orang tuanya," katanya. Ia mengatakan dengan memulangkan siswa lebih awal ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. "Jadi untuk sementara waktu anak-anak belajar di rumah dulu, karena kita juga khawatir seperti kemarin ada anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit," katanya. Ia berharap perusahaan dapat segera mengatasi bau kimia yang menyengat ini karena sangat mengganggu aktivitas terutama belajar mengajar.

Baca juga: Kualitas Udara Cilegon Buruk
 

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi******

Belum saya lihat, tapi feeling saya akan berdampak kurang pas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP), yang menyebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. "Rasa-rasanya begitu (mengganggu investasi), tapi buktinya baru akan diterapkan kan. Belum saya lihat, tapi feelingsaya akan berdampak kurang pas," katanya dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu. Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun menyebut telah meminta agar ketentuan tersebut ditunda agar bisa dikaji lebih lanjut. "Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. Namun, karena dinilai memberatkan dan dikeluhkan pelaku usaha, pemerintah memutuskan segera menerbitkan surat edaran yang berisi soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75 persen. "Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/1). Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang akan pengurangan itu. 
Baca juga: Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata
Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Airlangga: SE Mendagri cukup buat jadi acuan insentif fiskal

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung masih dalami keterlibatan swasta dalam kasus importasi emas******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan dua perusahaan swasta dalam perkara manipulasi kode Harmonized System atau HS untuk kegiatan ekspor dan impor komoditas emas.

Kedua perusahaan swasta dimaksud yakni, PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Siganture (IGS) yang bergerak produksi emas dan perhiasan.

“Sampai sekarang masih kami dalami keterlibatannya (UBS dan IGS),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta, Jumat.

Kuntadi menjelaskan kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satguan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan adanya dugaan korupsi terkait batangan emas impor senilai Rp189 triliun.

Namun, kata Kuntadi, pihaknya masih menunggu pendapat ahli soal penanganan kasus tersebut. Karena, hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai penangan kasus.

Menurut dia, jaksa khawatir penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas ini justru masuk ke sektor kepabeanan.

“Hingga saat ini masih didalami dan dikonsultasikan. Masih ada perdebatan terkait penerapan pasalnya,” ujar Kuntadi.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung transparan dalam mengusut keterlibatan kedua perusahaan tersebut.

Sebab, kata dia, jaksa menduga dua perusahaan tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam manipulasi kode HS untuk kegiatan ekspor-impor emas guna menghindari pajak.

“Jadi benar penyidik harus membuka soal keterlibatan kedua perusahaan ini. Jaksa harus transparan,” ujar Boyamin.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendesak Kejaksaan Agung bisa menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan dugaan TPPU komoditi emas.

“Kalo melihat proses yang sedang berjalan itu kan ada di APH sekarang. Yaitu aparat penegak hukum sekarang sudah bisa kita baca seperti apa pelaksanaannya," kata Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan terkait keberadaan Satgas TPPU yang bertugas untuk mengkonsolidasikan, mensinergikan mengkoordinasikan antara aparat penegak hukum terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum.

Menurut Misbakhun, ada atau tidaknya Satgas TPPU, aparat penegak hukum sejatinya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam terkait hal itu.

“Setiap kasus TPPU itu kan ada aparat penegak hukum, ada mekanisme penegak hukum di mana aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya proses harus menjalankan amanat UUD penegakan hukum itu," kata Misbakhun.

Sejak pertengahan 2023, penyidik tengah mendalami keterlibatan PT UBS dan IGS dalam manipulasi kode HS untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus ini sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan surat perintah penyidikan Nomor:Prin-14/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Bahkan, penyidik sudah melakukan penggeledahan di PT UBS yang terletak di Tambaksari dan PT IGS di Genteng, Surabaya.
Baca juga: Kejagung dalami dugaan manipulasi kode HS oleh swasta di kasus emas
Baca juga: Jaksa agung bahas tantangan bangun citra hukum humanis dan modern

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot 33、javtogel55、cara pinjam pinjol

Terkait：hobiqq、germany plus5 paito warna、paito oregon 4、syarat kredivo tokopedia、gacor8800、slot 88 terpercaya、koitoti、sjo77、pembayaran kredivo bisa dicicil、rupiah petir ojk

---

---

bab terbaru：poker88qq（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12