koi365 gacor

Peri dan Setan Daqin

Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka Lagi, KKP Bahas Revisi Aturan Era Susi******

Pemerintah mengungkap opsi membukaekspor benih lobsteratau benur yang sebelumnya dilarang.

Peluang ekspor benih lobster terbuka usai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Di sisi lain, Haeru menuturkan Indonesia dan Vietnam siap berkolaborasi untuk melakukan budidaya lobster di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam benih lobster cukup besar.

Selama ini, kata Haeru, lobster yang diekspor dan diperjualbelikan merupakan hasil tangkap nelayan di laut.

"Kita juga ada MoU dengan menteri perikanan di Vietnam dengan kesepakatan bahwa mari saling gandeng dan bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kalau kerja sama Indonesia dan Vietnam soal budidaya dan ekspor lobster tengah dibahas.

Trenggono menegaskan esensi dari kerja sama ini adalah agar Vietnam bisa berinvestasi dan melakukan budidaya lobster di Indonesia. Sudah ada lima investor yang masuk dan ingin melakukan budidaya lobster di Indonesia.

"Sekarang sedang proses, sekarang sedang kita jalankan, mudah-mudahan bisa segera cepat. Yang ingin kita dapatkan di situ bukan hanya jualan bibitnya, yang ingin kita dapatkan di situ adalah investasi mereka masuk ke kita dan kita bisa setara dengan mereka dan kita bisa menjadi bagian dari supply chain global itu," tegasnya.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,"  Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," tambahnya

Tom Lembong pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

[Gambas:Video CNN]

Pengkhianat menyayangi istrinya

Almamater Anies Baswedan Bakal Bangun Pusat Riset di IKN******

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan minat Northern Illinois University(NIU) untuk membangun pusat riset diibu kota baru.

NIU sendiri merupakan almamater dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan di mana ia menempuh pendidikan S3 di bidang ilmu politik.

"Dari almamater Pak Anies Baswedan, Northern Illionois University, mereka sudah menyatakan akan masuk dan ingin membuat satu tempat riset di tempat kita," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta yang ditayangkan secara virtual, Selasa (30/1).

Dalam diskusi tersebut Freeman menyatakan keinginan NIU untuk menjadi bagian pembangunan Nusantara dengan membangun fasilitas pendidikan untuk program pascasarjana.

"Northern Illinois University dengan keahlian unik di bidang public administration, political science, computer sciencedansustainabilitymemberikan peluang dan kecocokan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Nusantara," ujar Freeman seperti dikutip dari keterangan resmi diskusi tersebut yang dirilis sehari setelah pertemuan kedua belah pihak.

Dekan College of Liberal Arts and Sciences NIU Dr Robert Brinkmann menambahkan pihaknya ingin mempelajari proses pembangunan di Nusantara.

"Program ini akan memberikan mutual benefits bagi pembangunan Nusantara sebagai kota modern dan berkelanjutan dan juga sebagai pembelajaran internasional dari proses pembangunan di IKN," imbuh Robert.

NIU sendiri telah memiliki kedekatan dengan wilayah Asia Tenggara dengan didirikannya Center for Southeast Asian Studies sejak 1963.

Executive Director for Global Initiatives NIU Dr Eric Jones menerangkan banyak alumus NIU yang menjadi figur berpengaruh di Indonesia.

"Diantaranya Ryaas Rasyid, Affan Gaffar, Andi Mallarangeng, Anies Baswedan, Ramlan Subakti, Riswanda Imawan, dan Ikhlasul Amal merupakan alumnus NIU yang kembali ke Indonesia untuk mengabdi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Menko Airlangga Bantah Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pemilu 2024******

Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).

Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.

Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.

"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.

Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.

"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Tinju Xingyi

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

NPC di kota

Erick Thohir Lantik 15 Pejabat Tinggi Kementerian BUMN Baru******

Menteri BUMNErick Thohir melantik 15 anak buah baru yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Kementerian BUMN, Selasa (9/1).

Erick mengatakan pelantikan pejabat itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Ia pun lantas mengingatkan pejabat dan para direksi yang hadir untuk dapat mencapai target key performance indicator(KPI). Adapun KPI itu diantaranya mengenai target penyelesaian 88 proyek strategis Kementerian BUMN yang kini tersisa 9 proyek yang harus dicapai.

Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan mengenai penerapan core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang harus terus dilakukan.

Di sisi lain, Erick pun mengapresiasi pencapaian target keterwakilan wanita dan generasi muda melalui pelantikan kali ini.

"Tentu saya senang dalam pelantikan ini dan ingin terus terjaga target-targetnya di mana saya lihat dari 15 keterwakilan, 30 persen diantaranya adalah wanita dengan jumlah 5 orang," kata Erick.

"Lalu untuk generasi penerus di bawah 42 tahun ada 2 orang, yaitu ada Mas Anas dan Mba Galuh yang bahkan usianya Mba Galuh ini masih 35 tahun yang termuda di antara Pejabat Eselon II," imbuhnya.

Berikut daftar 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik Erick:

1. Chairia sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

2. Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

3. Liliek Mayasari sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian

4. Bin Nahadi sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

5. Muhammad Khoerur Roziqin sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batu bara

6. Rachman Ferry lsfianto sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

7. Anindita Eka Wibisono sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

8. Edi Eko Cahyono sebagai Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

9. Endra Gunawan sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

10. Faturohman sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

11. Muhammad Rizal Kamal Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN

12. Fadjar Judisiawan sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

13. Rainoc sebagai Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi

Selanjutnya, Erick melantik dua orang Pelaksana Tugas, yaitu Anas Puji Istanto yang baru diangkat sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang peraturan Perundang-Undangan, dan Galuh Nuraddinda Herningtyas sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Keuangan.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-07/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

[Gambas:Video CNN]