siputri 88

sistem logistik perkotaan

KCIC Klaim Proyek Kereta Cepat Akan Sumbang Penerimaan Negara Rp11,1 T******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi proyek kereta cepat Jakarta- Bandungdiperkirakan akan menyumbang penerimaan negarahingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023.

"Ke depan, estimasi kami proyek KCJB ke penerimaan negara baik itu pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak) nantinya sekitar Rp11,1 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah.

Kontribusi itu cukup besar meski proyek belum selesai. Karenanya, ia berharap bisa mendapatkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun dalam waktu dekat, agar penyelesaian proyek bisa sesuai target pada Juni 2023.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan jika PMN tidak diberikan tahun ini, maka kemungkinan penyelesaian proyek bisa mundur dan biaya makin membengkak dari saat ini yang sekitar US,5 miliar.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB, per 15 September 2022, terjadi pembengkakan biaya pembangunan proyek KCJB sebesar US,449 miliar. Sehingga investasi yang awalnya dibutuhkan sekitar US,071 miliar menjadi sekitar US,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

IHSG Ambruk ke 7.050, 276 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.050 pada Selasa (8/11). Indeks saham melemah 52,27 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 197 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,29 persen.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0,21 persen ke level Rp15.662 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,25 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,32 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 1,15 persen.

Bursa saham Eropa terpantau berimbang. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,48 persen, indeks CAC 40 di Prancis stagnan, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,55 persen.

Bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 0,96 persen, indeks NYSE menguat 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,85 persen.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Ekspor China Turun pada Oktober, Pertama Kali Sejak 2020******

Ekspor China merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Senin (7/11), Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

"Penurunan volume ekspor baru-baru ini tampaknya mencerminkan pembalikan lonjakan permintaan global untuk barang-barang China di era pandemi," ujar analis Capital Economics Zichun Huang dalam sebuah catatan yang dikutip AFP.

Huang memperkirakan volume impor terus merosot lantaran prospek ekonomi domestik masih menantang.

Tercatat, aktivitas pabrik China menyusut pada Oktober. Sejauh ini, aktivitas pabrik berada di wilayah kontraksi selama enam bulan dalam setahun terakhir. Pembatasan Covid melumpuhkan kota-kota industri besar seperti Shanghai, Shenzhen dan Chengdu.

Para pemimpin China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen. Kendati demikian, banyak pengamat memperkirakan negara itu perlu berjuang keras untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun mengumumkan ekspansi 3,9 persen yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal ketiga.

Analis Nomura memperkirakan total kawasan di China yang menerapkan pengetatan pembatasan covid-19 menyumbang lebih dari 10 persen dari keseluruhan PDB China.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Blue Bird Pecat Sopir Buntut Kasus 'Catcalling' Bule Rusia******

PT Blue Bird Tbk memecat salah satu sopirmereka sebagai buntut atas kasus pelecehan (catcalling) yang dilakukannya terhadap warga negara Rusiadi Jalan Rasuna Said, Kuningan beberapa waktu lalu.

Pemecatan disampaikan manajemen Blue Bird melalui unggahan di akun Instagram mereka @bluebirdgroup pada Rabu (9/11) kemarin.

"Per 8 November, dalam waktu 2 hari terakhir kami selesai melakukan investigasi internal, serta telah secara adil memberikan teguran dan sanksi tegas berupa putus mitra terhadap oknum pengemudi atas sikap terkait," kata mereka.

"Kami telah berhasil menghubungi pengunggah video dan menyampaikan permohonan maaf yang telah beliau terima dengan baik," ucap dia.

Sebelumnya, di media sosial beredar video yang memperlihatkan seorang perempuan bule menjadi korban aksi catcalling oleh sopir taksi.

[Gambas:Video CNN]

Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Agung Permana mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait peristiwa tersebut.

Kendati demikian, Agung menyebut pihaknya tetap melakukan proses penyelidikan. Termasuk, mencari identitas sopir taksi yang diduga melakukan catcalling tersebut.

"Kita masih lidik (penyelidikan), nanti di-updateperkembangannya," ucap Agung saat dikonfirmasi.