paito pcso angkanet

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Bappebti Resmi Luncurkan Bursa Kripto Indonesia******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi meluncurkanbursa kripto.

Pendirian bursa kripto itu dimuat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto.

Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Julukan Menkeu Tukang Utang: Ketinggalan Kereta Jauh

Didid menjelaskan pembentukan bursa kripto yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri mata uang digital itu tetap berjalan dan terjaga dengan baik. Bursa kripto juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.

Adapun persetujuan sebagai bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Didid, dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas.

Ke depan, kata Didid, industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Didid menuturkan perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.

"Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Kronik Perang Penyihir

Harga Pangan Mulai Landai, Daging Ayam Tak Lagi Mahal******

Mayoritas harga panganmulai landai pada awal pekan ini, salah satunya daging ayamras segar yang mulai turun.

Mengutip data Bank Indonesia, Senin (24/7), daging ayam ras segar turun dari Rp38.800 per kg menjadi Rp37.750 per kg.

Selain daging ayam, bawang merah ukuran sedang turun, dijual dari Rp38.300 per kg menjadi Rp36.500 per kg.

Sementara itu, harga telur ayam naik dari Rp31.950 per kg menjadi Rp32.050 per kg.

Lihat Juga : Sri Mulyani Kucur Rp7,4 T Perbaiki Jembatan dan Jalan Rusak Seluruh RI

Cabai rawit hijau naik dari Rp40.500 per kg menjadi Rp40.850 per kg. Harga cabai merah naik dari Rp44.550 per kg menjadi Rp45.200 per kg. Bawang putih ukuran sedang naik dibanderol dari Rp42.700 per kg menjadi Rp43.100 per kg.

Beras kualitas bawah II naik dari Rp12.050 per kg menjadi Rp12.100 per kg.

Adapun beras kualitas medium I stabil di angka Rp13.550 per kg sejak pekan lalu. Beras kualitas super I stabil di Rp14.900 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

Jokowi Beber Alasan Mau Pindahkan Pabrik Pindad dari Bandung ke Subang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan ingin memindahkan pabrik PT Pindad dari Bandung ke Subang, Jawa Barat lantaran di sana ada lahan milik Kementerian BUMN.

Menurutnya, bisnis alat utama sistem senjata (alutsista) Pindad punya prospek yang cerah sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih luas untuk pengembangan usaha.

"Akan kita geser (pabrik) Pindad yang ada di Bandung. Secara bertahap akan dipindahkan ke industri Subang, yang dimiliki Kementerian BUMN, sehingga betul-betul memiliki lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang saat baik," ujarnya saat meninjau pabrik peluru Pindad di Turen, Malang, diberitakanDetik, Senin (24/7).

Pabrik Pindad yang berlokasi di Bandung memproduksi senjata dan kendaraan. Sementara, pabrik lainnya yang berada di Turen, Malang, memproduksi peluru dan amunisi lainnya untuk kebutuhan TNI dan Polri.

Jokowi menyatakan pabrik Pindad di Turen akan tetap dibiarkan berdiri alias tidak dipindahkan. Pasalnya, bisa saja ada pengembangan yang dilakukan BUMN bidang pertahanan itu di Malang.

Apalagi, imbuh Jokowi, bila Pindad berhasil menemukan mitra untuk mengembangkan produksi persenjataan, khususnya, produksi peluru yang saat ini banyak dibutuhkan banyak negara.

"Ya mungkin untuk pengembangan, di sini tetap. Untuk pengembangan, mungkin bisa saja kalau memang partner-nya minta jumlah produksi yang gede. Kalau di sini masih ada lahan, bisa. Kalaundak, bisa juga di bangun di Subang," ujarnya.

Wacana pemindahan Pindad yang digagas Jokowi sempat diungkap Menteri BUMN Erick Thohir. Ide itu muncul saat rapat antara Erick, Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo di Istana Bogor pada 16 Juli silam.

Erick mengatakan rapat itu membahas pengembangan industri pertahanan hingga wacana pemindahan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke kawasan industri Subang, Jawa Barat, agar bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang, supaya terpadu karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," katanya.

Menurutnya, pertemuan itu juga membahas rencana untuk meninjau pabrik peluru di Turen, Malang, Jawa Timur.

"Nah, di situlah kenapa kemarin ada rencana Bapak Presiden dan Pak Prabowo akan melihat pabrik peluru yang ada di Turen, Malang, sebagai fasilitas yang terbaru karena kita memang perlu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

6 BUMN Punya Tingkat Patuh Lapor LHKPN di Bawah 60 Persen******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 6 badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan dari 6 perusahaan pelat merah itu, ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua, PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga, PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7) lalu.

Pahala menegaskan 35.055 pejabat wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan LHKPN itu.

Erick sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari KPK soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujar Erick seperti dikutip Detikpada Rabu kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Si Kecil Hobi Nyanyi? Daftarkan ke Kids Singing Competition Transmart******

Kabar gembira bagi Bunda yang memiliki buah hati yang hobi bernyanyi. Soalnya, Transmart menggelar Kids Singing Competition untuk anak-anak.

Lomba menyanyi ini dilaksanakan di Transmart Graha Raya Bintaro pada Sabtu (22/7) pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini bersamaan dengan Transmart Full Day Sale yang digelar di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Lihat Juga : Chairul Tanjung Kunjungi Transmart Bintaro Saat Gelaran Full Day Sale

Berikut ini apa saja hadiah yang bisa diperoleh para pemenang kedua kategori tersebut.

Kategori A

• Piala dan sertifikat
• Juara 1 Rp500.000 cash + Rp500.000 voucher
• Juara 2 Rp400.000 cash + Rp400.000 voucher
• Juara 3 Rp250.000 cash + Rp250.000 voucher
• Harapan 1, 2, 3 memperoleh piala, sertifikat, dan goodie bag

Kategori B

• Piala dan sertifikat
• Juara 1 Rp500.000 cash + Rp500.000 voucher
• Juara 2 Rp350.000 cash + Rp350.000 voucher
• Juara 3 Rp250.000 cash + Rp250.000 voucher
• Harapan 1, 2, 3 memperoleh piala, sertifikat, dan goodie bag

Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi 081936252062. Segera daftarkan buah hati Anda sebab kuota terbatas!

Selain Kids Singing Competition, ada juga berbagai kegiatan anak lainnya di hari yang sama, yakni lomba Tari Kreasi Nusantara yang digelar di Trans Park Mall Juanda Bekasi dan lomba mewarnai Kids Coloring Competition di Transmart Yasmin Bogor.